305 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Ahmad Taufiq

Oleh: Ahmad Taufiq*

Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang ideal. Ia mengandaikan sebuah pemerintahan yang terbentuk adalah hasil kesepakatan bersama dari warga yang bernaung. Atau istilah Abraham Lincoln, “dari, oleh dan untuk rakyat.” Sehingga, kepentingan semua elemen masyarakat bisa terakomodir.

Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi tak sesimpel demikian. Kepentingan individu tiap warga, ternyata berkait-kelindan dengan kepentingan golongan. Sementara besaran golongan tidak sama, ada golongan besar, ada yang kecil. Sehingga yang terjadi hampir selalu saja ada dominasi yang besar terhadap yang kecil. Maka,kepentingan golongan minoritas, tak jarang terabaikan. Disini demokrasi menjelma medan perang, medan untuk saling menguasai. Golongan yang kuat (biasanya mayoritas) yang menang.

Begitu juga yang terjadi dengan Pemerintahan Mahasiswa (PM) di UIN Suka dimana pembentukannya dengan Pemilwa. Kita tahu, pemilwa kita didesain sepersis mungkin dengan Pemilu Negara. Sehingga ada Komisi Pemilihan Umum, juga ada partai dengan segenap elemennya. Pemilwa selama ini adalah ajang perebutan kue kekuasaan. Dan yang memperebutkan harus menggunakan senjata, yaitu partai. Sementara salah satu syarat pembentukan partai mahasiswa di UIN Suka adalah didukung oleh 400 mahasiswa yang dibuktikan dengan fotokopi KTM, KRS, atau bukti pembayaran.

Ini merupakan hambatan terberat bagi golongan-golongan minoritas. Ya, memang, golongan dominan tentu tak ingin kue yang dikuasainya dibagi-bagi banyak orang. Sehingga usaha pengingkaran juga dilakukan secara sistematis, antara lain dengan regulasi-regulasi yang menguntungkan pihak mereka dan menyulitkan pihak lain. Disini jelas, bahwa PM bukan lagi kesepakatan bersama, bukan lagi atas kepentingan bersama.

Penguasaan satu golongan dominan dalam PM itu, pasti menimbulkan kemarahan dari golongan-golongan lain yang tidak kebagian kue, seperti kejadian dua tahun belakangan. Akhirnya mereka, atas dasar kesamaan nasib—sama-sama tidak kebagian kue—membentuk satu aliansi. Aliansi ini merupakan bentuk resistensi, dan diharapkan bisa menyingkirkan penguasa kue, atau merombak sistem pembagian kue yang ada biar lebih adil, biar sama-sama kebagian.

Tapi penguasa kue memang keras kepala—atau serakah—sehingga ia bergeming. Lezatnya kue barangkali telah meracuni mereka. Katanya, ini sudah sesuai dengan undang-undang yang kita sepakati bersama! Akhirnya aliansi ngambek, mengadu ke instansi “lebih tinggi” alias Rektorat. Mirip anak-anak yang ngambek, lalu mengadu pada bapaknya sebab kuenya direbut sang kakak.

Ya, lalu audiensi-audiensi pun dilaksanakan. Tapi masalahnya juga tak selesai-selesai. Dalam tiap kesepakatan, selalu saja ada yang merasa dirugikan. Apalagi—dengan diam-diam—kesepakatan itu diingkari oleh satu pihak. Maka pecahlah konflik. Hal ini sering terjadi, seperti proses Pemilwa kali ini, tahun 2013. Entah bagaimana kelanjutannya.

Pemilwa UIN Suka selama ini memang hampir selalu menimbulkan konflik horizontal, konflik yang sesungguhnya melemahkan posisi tawar mahasiswa itu sendiri terkait kontrol atau resistensi atas kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi. Disini energi mereka benar-benar terkuras, tapi yang dihasilkan tidak seberapa. Konflik yang sesungguhnya harus dihindari, baik oleh pihak yang dominan maupun yang tidak. Tapi kenyataan memang bicara lain.

Bagi instansi yang lebih tinggi, tentu konflik ini menguntungkan. Maka, usaha-usaha untuk meredam konflik ini, dalam taraf tertentu, dihindari. Mereka kebanyakan pasti akan mengatakan: “Ini urusan mahasiswa, selesaikanlah sendiri. Kami tidak punya hak untuk ikut campur!”

Akhirnya, mahasiswa pun bertengkar sendiri, lalu kelelahan. Sementara kebijakan-kebijakan dari atas terus merepresi, tanpa kontrol, tanpa perlawanan!

***

Urusan bagi-bagi kue sesungguhnya adalah urusan segelintir elit mahasiswa. Mayoritas mahasiswa tak peduli. Atau klaim para aktivis, mereka itu apatis dan apolitis. Mereka hanya disibukkan tugas kuliah, urusan hobi, atau urusan cari duit. Dalam mindset mereka, urusan perpolitikan kampus adalah urusan yang tak terlalu berpengaruh dalam menentukan masa depan mereka. Tanpa adanya PM, mereka akan tetap lulus jadi sarjana.

Sikap apatis dan apolitis mahasiswa sesungguhnya adalah akibat dari paradigma pendidikan yang kita anut; yaitu paradigma liberal, dimana keilmuan yang kita pelajari terpisah dari realitas sosial. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan realitas masyarakat kita sendiri. Bagaimana nasib buruh? Bagaimana nasib petani? Tak banyak mahasiswa yang tahu, apalagi yang mau bergerak. Paling mentok mereka mendiskusikan rakyat, dan sudah mengaku aktivis yang paling merekyat. Menyedihkan.

Kita, mahasiswa, dididik bagaimana menjadi “tenaga kerja siap pakai” untuk dilempar di pasar kerja. Kita dididik untuk ikut arus pasar bebas, ikut bersaing bebas, berkompetisi. Tapi kita tidak dididik untuk menjadi plopor transformasi sosial. Pelopor perubahan atas sistem yang menindas.

Dalam kondisi demikian, sesungguhnya PM sangat penting peranannya dalam dua hal. Pertama, peran keatas. Yaitu melakukan kontrol atau bahkan resistensi atas kebijakan-kebijakan yang bergulir dari atas yang menindas. Ada banyak sekali kebijakan-kebijakan represif yang perlu kita lawan. Kedua, peran ke sesama mahasiswa. Yaitu peran penyadaran bersama atas situasi yang kita alami untuk menentukan posisi, sikap, dan bagaimana melangkah.

Maka, mari kita susun sistem pemilwa yang yang mengakomodir semua kepentingan mahasiswa, bukan hanya kepentingan golongan. Agar sektarianisme tidak merebak, konflik horizontal terminimalisir, dan mahasiswa bersatu dalam satu garis perjuangan. Jangan anggap pemilwa hanya sebagai upacara perebutan kue, atau kita akan kelelahan berbut kue dan mati keracunan. Dan jargon mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control tinggallah jargon mati!

*Penulis adalah mahasiswa Perbandingan Agama 2010, FUSAP, UIN Suka. Aktif di Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD).