337 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

*Oleh : Usman Hadi

 

Berbicara tentang pendidikan memang menarik untuk dikaji, terlebih pendidikan konteks Indonesia. Jika menilik sistem pendidikan di Indoneisia pada masa lalu, belum ada sistem yang jelas dan benar-benar berasal dari gagasan masyarakat kita. Sistem pendidikan yang dibangun, dari masyarakat “sejarah” Indonesia, kesemuannya merupakan produk impor dan kita seakan selalu mengamini itu.

Sebenarnya pembahasan tentang revolusi pendidikan telah banyak dikaji. Akan tetapi menarik bila menilik tulisan sebelumnya di web ini, tulisan itu berjudul “menggagas revolusi pendidikan” yang ditulis oleh kawan Ahmad Taufiq dan kemudian diperjelas oleh kawan Puji Harianto dengan judul yang sama. Adapun tulisan ini saya maksudkan untuk lebih memperjelas revolusi pendidikan yang dimaksud oleh kedua kawan saya itu.

Pada pembahasan awal, tulisan kawan Taufiq menyebutkan bahwa ketidakmampuan mayoritas masyarakat (orang miskin) untuk mengakses pendidikan, menjadikan mereka sukar mendapatklan pekerjaan. Kondisi ini diperparah karena pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya lepas tangan, dan menyerahkannya kepada pihak swasta. Karena dipegang oleh swasta, maka logika pendidikan yang dipakai juga logika swasta (pasar), sehingga muncul istilah “ono rego ono rupo”. Dalam artian jika ingin mendapatkan pendidikan yang bagus, maka harus dengan biaya yang mahal. Sebaliknya bila hanya mempunyai biaya yang sedikit, maka jangan harap mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan begitu maka bisa ditebak, bahwa hanya sebagian kecil orang miskin yang bisa mengakses pendidikan, dan amat kecil pula orang miskin yang berkesempatan untuk mengakses pendidikan yang bermutu.

Pada pembahasan berikutnya kawan Taufiq memaparkan bahwa kebanyakan kritik terhadap pendidikan hanya kritik berbasis idealisme. Ia menganggap kritik berbasis idealisme itu percuma dan tak punya dasar. Kritik yang ia maksud seperti kritik yang mengatakan bahwa pendidikan yang dijadikan tujuan untuk mencari kerja itu tidak bisa dibenarkan, karena hakikat dari pendidikan adalah untuk mencari ilmu dan pengetahuan.

Kritik-kritik seperti itu oleh kawan Taufiq dianggap perlu dikaji ulang. Menurutnya akar dari pendidikan adalah pembekalan manusia untuk kerja-kerja guna mempertahankan hidupnya, dan pendidikan selalu disesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik yang sedang berkembang. Akan tetapi dalam prakteknya, sistem pendidikan seperti itu dicemari oleh kepentingan kapital, sehingga pendidikan menjadi tidak netral.

Di akhir tulisan kawan Taufiq menawarkan hal yang bisa kita lakukan untuk memurnikan pendidikan, sehingga pendidikan bisa menjadi netral kembali. Dan pendidikan yang ada bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk orang miskin. Di antara tawaran itu yakni menasionalisasi aset-aset vital asing yang bercokol di Indonesia, berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Dari tawaran tersebut, kawan Taufiq berpendapat hal itu bisa dilakukan bila orang-orang miskin menggalang dukungan, bersatu untuk melawan sistem yang menindas itu.

Akan tetapi, kawan Puji Harianto mengganggap tidak hanya cukup dengan pelawanan dari arus bawah. Ia menambahkan bahwa hal yang bisa dilakukan yakni mereshuffle oknum-oknum yang terlibat dalam membuat kebijakan pendidikan. Setelah oknum berganti, ia menganggap penguasaan aset asing akan mudah dilakukan, karena aturan yang dibuat telah mendekati pro rakyat.

Menengok Sejarah Kita

Jika menilik “sejarah” sistem pendidikan di Indonesia (dahulu Nusantara), sebenarnya tidak ada – atau tepatnya belum ditemukan – bukti yang kongkrit, bahwa sistem pendidikan yang dibangun berasal dari masyarakat kita sendiri. Hal ini bisa kita tengok dari awal mula “sejarah” di negeri ini.

Nusantara dahulu kala baru memasuki babak sejarah ketika ditemukan tulisan berupa prasasti berbentuk yupa di Kutai, Kalimantan Timur. Jika menilik tulisan yang digunakan, tulisan itu berbahasa sansekerta – berati itu impor dari bangsa asing (India). Pada masa-masa selanjutnya, sistem pendidikan kita disesuiakan dengan sistem pendidikan di India, seiring dengan berkembang pesatnya agama Hindu dan Budha di Nusantara. Pada masa ini telah diupayakan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dan setiap siswa juga diasramakan. Tetapi pendidikan pada masa ini sangatlah hegemonik, pendidikan belum masuk dalam tataran penyadaran. Pendidikan hanya dijadikan sebagai alat legitimasi penguasa. Hal ini bisa dilihat dari simbol-simbol yang dibuat pihak penguasa mengambil simbol-simbol dalam agama, dan kalangan terpelajar juga turut mengamini itu. Simbol-simbol itu seperti ungkapan bahwa “raja adalah titisan dewa”.

Ketika Islam mulai masuk di Nusantara, dan ternyata juga diterima luas di pelbagai kalangan. Sitem pendidikan Islam yang telah berkembang di dunia Arab turut diadopsi di Nusantara ini. Lantas muncul halaqah-halaqah, sebagai tempat menimba ilmu. Halaqah-halaqah ini banyak dijumpai di kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Lewat perantara itu, kemudian banyak keilmuan Islam yang masuk di Nusantara. Alhasil muncul sitem pendidikan baru yakni sistem pondok pesantren, sebagai kolaborasi dari sistem pendidikan Hindu, Budha, dan Islam. Akan tetapi, sistem pendidikan pada masa ini terlalu monoton, tidak berkembang, dan cenderung pragmatis. Hal ini seiring dengan stagnasi keilmuan yang melanda dunia Islam secara keseluruhan. Sehingga dengan sistem pendidikan seperti itu, sebagain besar pengajaran berisi dogma-dogma normatif dalam beragama, dan pendidikan tetap hanya dijadikan alat bagi penguasa.

Ketika Eropa berlomba-lomba menguasai wilayah lain (Asia, Afrika, Amerika, dan lainnya), ternyata mereka berhasil dengan sukses, salah satu wilayah yang dikuasai yakni Nusantara yang silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa itu. Dari semua bangsa itu, bangsa Belanda-lah yang menjadi penguasa Eropa terlama di Nusantara ini.

Pemerintah Belanda resmi mengambil alih Nusantara pada tahun 1800-an M. Renggang waktu antara tahun 1800-1900 M, telah banyak kekayaan di Nusantara yang diambil – dikeruk – diekploitasi oleh pemerintah Belanda, dengan program tanam paksa dan agrarische wet. Dari pelbagai program itu pemerintah belanda memperoleh keuntungan besar, dan Belanda terlepas dari kebangkrutan negerinya (perlu diketahui pemerintah Belanda antara tahun 1820-1830 M mengalami krisis keuangan, kas negera Belanda banyak tersedot untuk menangani pemberontakan di Minangkabau, dan pemberontakan Pangeran Diponegoro di Jawa, selain itu perhatian pemerintah Belanda juga terforsir untuk menagani pemberontakan di dalam negeri, yakni Luxemburg yang menuntut untuk memerdekakan diri. Dari pelbagai pemberontakan itu kas pemerintah Belanda habis, dan dililit banyak hutang. Lewat pelbagai program seperti tanam paksa di negeri jajahanya, akhirnya pemerintah Belanda bisa terbebas dari krisis, dan selamat dari kehancuran).

Guna membalas budi di negeri jajahan, kemudian pemerintah Belanda memberlakukan politik etis di Nusantara tahun 1900 M. Politik etis ini meliputi edukasi, misrasi, dan irigasi. Politik ini awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki nasib rakyat jajahannya. Akan tetapi ternyata pemerintah Belanda tidak benar-benar menghendaki rakyat jajahannya sejahtera, program politik etispun banyak terjadi penyelewengan.

Program edukasi yang digelontorkan oleh pemerintah Belanda hanya ditujukan untuk memenuhi pekerja rendahan di pelbagai instansi pemerintah dan pabrik-pabrik swasta. Pendidikan pada masa itu hanya bertujuan membentuk kelas pekerja, tidak lebih. Meski demikian tidak berarti tidak ada orang yaang memiliki kesadaran kelas, muncul beberapa kalangan yang ternyata memiliki kesadaran kelas dan sadar atas ketertindasan yang sedang dialami oleh bangsanya. Orang-orang inilah yang kemudian menggerakkan massa, dengan pelbagai program edukasi yang dilakukanya. Orang-orang itu diantaranya Tirto Adhi Soerjo, Mas Marco, Siti Soedari, Semaun, Darsono, dan lain sebagainya.

Pada masa awal kemerdekaan sampai akhir pemerintah Soekarno pendidikan belum berjalan dengan baik, karena pemerintahan ketika itu banyak diguncangkan oleh pelbagai hal yang mengganggu stabilitas negara. Pada tahun 1945-1949, pemerintah Indonesia yang baru berdiri banyak disibukkan oleh agresi pemerintah Belanda yang tak rela jajahannya memerdekakan diri. Tahun 1949-1950 pemerintah Indonesia baru mengkonsolidasi penyatuan Republik Indonesia Sarikat (RIS). Antara tahun 1950-1959 kondisi pemerintahan tidak stabil karena banyak gonta-ganti kabinet. 1959-1965 pemerintahan Indonesia tidak stabil, dan puncaknya terjadi krisis disegala bidang tahun 1965. Jika menilik perjalanan awal republik sampai 1965 sistem pendidikan belum benar-benar tertata, bahkan bisa dibilang amburadul.

Pada masa Orde Baru – yang melacurkan diri ke Barat – mulai menata sistem pendidikan di negeri ini. Namun nasib pendidikan tak lebih baik, nasib pendidikan kita juga sama naasnya dengan Sumber Daya Alam (SDA) kita. Pada masa orba, SDA kita telah dijual ke Barat, SDA yang dahulu pada masa Soekarno dipagari sangat rapat pada masa Soehato malah diupetikan tanpa syarat ke Barat. Alhasil, sistem pendidikan yang dibangun juga diarahkan untuk membenarkan tindakan pemerintah, dan sangat hegemonik. Istilahnya Althusser yakni State Ideological Apparatus. Sistem pendidikan pada masa itu bisa dibilang mengadopsi sistem pendidikan di Barat sana!

Arus reformasi yang menghancurkan rezim Orde Baru, dalam dunia pendidikan nampaknya juga tidak juah berbeda seperti masa Orde Baru. Jika melihat gelagat awal reformasi sampai sekarang, logika yang dibangun adalah logika pasar. Ibarat lembaga pendidikan adalah pabrik, dan pelajarnya adalah bahan mentah. Sebenarnya tidak menjadi soal bila bahan mentah ini dijadikan sebagai subjek yang memliki kesadaran kelas. Tapi kerena logika yang dipakai adalah logika pasar, maka komersialisasi fasilitas pendidikan tak bisa dielakkan. Hal ini kemudian diperparah dengan lembaga pendidikan yang melacur diri ke kaum kapital. Sehingga out put lembaga pendidikan diharapkan bisa menerima keadaan yang dibuat – atau lebih tepatnya direkayasa – oleh kaum kapital guna mempertahannya posisinya.

Jika kita cermati, sistem pendidikan kita sekarang ini tak ubahnya sama seperti dengan sistem pendidikan yang dibangun pada tahun 1900-an (politik etis). Kesamaan ini yakni out put lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk menjadi pekerja – pekerja yang tak memiliki kesadaran kelas. Bedannya pada masa politik etis pemerintah itu memang senyatanya ingin mengeruk kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Dan sekarang ini pemerintah malah malacur diri terhadap kaum kapital, dengan pelbagai alasannya.

Bangun Kesadaran Kelas Akar Rumput

Jika kita melihat “sejarah” sistem pendidikan di Nusantara, belum ada sistem yang benar-benar berasal dari masyarakat kita sendiri. Hal ini mengindentifikasikan bahwa sebenarnya belum sepenuhnya terbentuk – terbangun akar rumput yang memiliki kesadaran kelas masyarakat Nusantara. Hal ini diperparah dengan sifat dasar masyarakat Nusantara yang dengan mudahnya menerima dan mengamini sesuatu yang berasal dari luar, dan tidak menghiraukan kondisi real dirinya sendiri – istilahnya acuh terhadap kondisi diri sendiri dan menganggap wah sesuatu yang berasal dari luar.

Kembali ke tawaran kawan saya yang diawal saya paparkan. Kawan Taufiq berpendapat guna melawan penindasan dalam dunia pendidikan maka yang diperluhkan adalah golongan kecil (kaum miskin) menggalang dukungan dan melawan sistem yang menindas. Dan kawan Puji Hariyanto berpendapat bahwa revolusi pendidikan bisa dilakukan dengan cara mereshuffle para pejabat pemangku pendidikan.

Dari kedua solusi yang ditawarkan oleh kedua kawan saya itu, saya menganggap hal itu akan sia-sia – tabu – tak akan berhasil bila akar rumput masyarakat kita belum memiliki kesadaran kelas. Patut dicermati, akar rumput masyarakat di Indonesia tidaklah sama dengan akar rumput masyarakat Eropa, ataupun Amerika Latin. Akar rumput masyarakat Eropa telah memiliki kesadaran kelas, dan akar rumput masyarakat Amerika Latin telah juah-jauh hari bergerak melawan penindasan (penjajahan) dari kaum kolonial, sehingga akar rumput masyarakat Amerika Latin telah lebih dahulu terbangun kesadaran kelasnya (meskipun tidak keseluruhan akar rumput masyarakat disana).

Adapun langkah mereshuffle kalanganelit pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan juga nampaknya patut dikaji ulang. Siapakah yang hendak mereshuffle bila kondisi akar rumput masyarakat kita menganggap hal itu tak perlu? Apakah presiden, wakil presiden yang melakukanntya? Kalaupun presiden, saya ragu, karena banyak kaum elit pemangku kebijakan dinegeri ini yang telah malacurkan diri dengan kaum kapital dan malah menyengsarakan rakyatnya!

Sebelum kita melangkah jauh dengan revolusinya kawan Taufiq. Ataupun perubahan radikal dengan mereshuffle pejabat pemangku kebijakan. Selayaknya hal yang paling dasar – yang paling urgen dahulu yang kita prioritaskan, yakni pembentukan kesadaran kelas bagi akar rumput masyarakat kita.

Belajar dari Paulo Freire, pendidikan selayaknya – dan memang seharunya – menjadi alat penyadaran kelas dan sebagai alat untuk melawan penindasan. Sehingga akar rumput masyakar kita memilki kesadaran kritis, bukan lagi kesadaran naif, ataupun magis. Mungkin banyak yang bertanya, pendidikan seperti apa yang bisa menimbulkan penyadaran kelas pada konteks Indonesia?

Seringkali kita terjebak pada paradigma pendidikan lama di negeri ini, yakni guru adalah pangkal segalanya dalam menuntut ilmu. Seringkali kita jumpai pendidikan dengan sistem guru sentris, sistem pendidikan seperti inilah yang seharusnya kita buang jauh-jauh. Karena siswa (pelajar) tidak berkembang, dan hanya mengamini saja perkataan guru tersebut. Pendidikan dalam rangka penyadaran adalah pendidikan yang menekankan kumunikasi dua arah antara guru dengan murid, bukan komunikasi satu arah dengan guru sebagai pusatnya.

Langkah awal yang kongkrit bisa kita mulai dari skala kecil. Kita bisa memulainya dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Kita juga bisa menumbuhkan kesadaran kelas dengan menggalang massa, lewat organisasi misalnya. Dari organisasi tersebut digalakkan edukasi dalam rangka penyadaran kelas akar rumput masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sekarang ini, bukan revolusi dengan keadaan akar rumput masyarakat kita yang masih pincang, ataupun mereshuffle pejabat yang memangku kebijakan pendidikan, karena siapa yang mau me-reshuffle-nyabung!

 

*Penulis adalah anggota LPM Arena

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta