260 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email
Pentas

Panggung rakyat “Melawan Politik Orde Baru” di Nol Kilometer.

Lpmarena.com, Memperingati 17 tahun reformasi, Kamis (21/05) malam, sejumlah aliansi Yogyakarta mengadakan aksi panggung rakyat bertemakan “Melawan Politik Orde Baru’’ di titik Nol Kilometer. Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang masih saja tersisa hingga saat ini, yang disampaikan melalui propaganda seperti pembacaan puisi, seni musik, dan orasi.

Adi, ketua panitia mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan dalam memperingati 21 Mei 2015 kali ini adalah, pertama, kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, berideologi yang harus dihormati dan tidak direpresi oleh misili sipil maupun oleh negara. Kedua, lawan segala sisa politik Orde Baru yang masih bercokol di negara ini. Ketiga, tegakkan demokrasi yang sejati,demokrasi yang melibatkan rakyat sehingga tercipta demokrasi partisipatoris. Keempat, tuntaskan kasus-kasus pelanggaran demokrasi dan HAM. Kelima, negara harus melindungi dan menegakkan demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Keenam, tolak dan lawan segala bentuk represifitas yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat kecil yang memperjuangkan hak-haknya. Seperti yang terjadi dalam kasus petani Rembang, petani Kulonprogo, aksi dan mogok buruh, mahasiswa, dan kegiatan rakyat lainnya.

Tidak hanya sebagai bentuk perlawanan dan tuntutan yang ditujukan terhadap pemerintahan dan partai politik saja,  aksi ini juga digunakan sebagai ajang penyadaran terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang sampai saat ini masih bersikap apatis terhadap isu-isu demokrasi. “Menyadarkan mereka bahwa negara kita saat ini sedang dalam keadaan krisis dimana antek-antek politik Orde Baru masih tetap berkuasa, serta penindasan disegala sektor masih terjadi dan selama politik Orde Baru itu belum dapat dimusnahkan maka negara kita akan jauh dari kata kesejahteraan,” ucap Adi.

Adi juga menanyakan, 17 tahun masa Orde Baru telah tumbang dan berganti dengan masa reformasi, tetapi yang perlu menjadi koreksi kita bersama apakah demokrasi itu sudah dijalankan dengan baik? Ia menambahkan demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, pengontrolan, dan pengelolaan negara.

“Bukan demokrasi liberal yang dikuasai oleh kaum borjuasi, tetapi demokrasi sosialis yang dikuasai oleh rakyat tertindas. Seperti buruh,tani,nelayan,pemuda,mahasiswa, dan kelas sosial luas lainnya,” kata Adi.

Selain Adi, Toto yang juga panitia acara mengatakan bahwa rakyat tidak bisa terus mengharapkan rezim elit politik borjuis mempertahankan demokrasi, apalagi menuntaskan perjuangan demokrasi di Indonesia. “Hanya rakyatlah yang bisa memberikan perubahan dan pembukaan ruang demokrasi. Untuk itu rakyat harus bergandeng tangan, bersama melawan segala penghambat demokrasi dan menegakkan demokrasi sejati di negeri ini.agar perjuangan semakin mudah dan kuat,” ungkap Toto. (Syntia Eryska)

Editor: Isma Swastiningrum