305 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Waktu-waktu ini, asap seakan mejadi kado bersama bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya berpuluh nyawa melayang, berjuta hektar hutan terbakar terutama lahan gambut. Bahkan teknologi pemadaman seperti pesawat Beriev Be-200 dari Rusia dan pesawat Bombardier 415 MP dari Malaysia mesti turun tangan membantu menjatuhkan air di area Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dulu tahun 1997, bencana asap besar pernah melanda Indonesia. Lalu di tahun 2002, harga kelapa sawit melonjak tinggi. Ini mengundang konglomerasi kapital dan para petani giat menanam. Ditambah saat itu masanya desentralisasi, di mana ada peraturan yang menyatakan satu KK bisa membuka dua hektar secara tradisional dengan membakar. Karena memang membakar menjadi cara paling murah dibandingkan dengan teknologi mahal lainnya yang rumit (sophisticated) untuk membuka lahan baru. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan.

Hutan menjadi semacam ladang emas yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Emas ini tak hanya berupa barang, tetapi juga jasa. Secara logika umum sendiri, masyarakat akan lebih memilih menanam yang menghasilkan nilai tambah dan nilai guna bagi mereka. Menilik basic structure Marx masyarakat tentu memilih hutan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi.

Kasus pecurian nilai lebih tak hanya menimpa buruh, tapi juga pohon (komiditi) itu sendiri. Kalau yang ditanam bukan untuk ekonominya, tidak akan ditanam. Misalkan, jika hutan hanya dimanfaatkan sekedar untuk mencari oksigen, kenapa tidak bambu saja? Yang dia juga tak kalah dalam menampung air dan memberi oksigen, tapi dengan nilai lebih yang kecil.

Hal serupa terjadi pada lahan gambut yang nilai gunanya berkurag ketika ditanami kepala sawit. Kelapa sawit, jika diibaratkan manusia dia manusia parasit dan manja. Bayangkan, untuk bisa hidup saja dia menginginkan tanah yang kering. Setelah hidup akarnya yang serabut rakus menyerap dengan dalam persediaan air dan hara hingga membuat daerah sekitarnya menjadi tandus. Semacam habis manis sepah dibuang. Konsekuensinya daerah pasca penanaman kepala sawit tanah gersang dan kesulitan untuk minum.

Seperti yang dikatakan Emil Salim (yang pernah menjabat menteri untuk urusan lingkungan hidup) bahwa gambut musuhnya kebun; karst musuhnya semen; pasir musuhnya pasir besi; bakau musuhnya tambak. Mesti dibuat regulasi yang jelas untuk melindungi ekosistem ini dari musuh-musuhnya.

Hutan tak sekedar tempat eksploitasi. Tentu menjadi PR bagi kita semua. Khususnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meski ketiga kementrian ini belum bisa dibanggakan.

Upaya pembukaan kedok kado asap ini juga suatu langkah agar masyarakat kita tidak menjadi masyarakat fatalis yang menganggap bencana ini sebagai kehendak Tuhan. Yang setelah solat bersama-sama Allah akan menurunkan hujan. Padahal dari asap ini juga tak lepas pertama konglemerasi dan peta global kapitalis. Kedua didukung iklim global, dimana BMKG sendiri meramalkan badai El Nino di luar biasanya. Hujan telat dan kekeringan akan melanda Indonesia.

Hidup kita tak bisa dipisahkan dari hutan. Hutan tak cuma soal ruang, tapi juga ekonomi dan politik. Intinya bagaimana mengetahui perpolitisan para konglomerasi yang membuat jaring laba-laba yang mendesak pemerintah pusat maupun daerah hingga ke kesadaran tiap personal masyarakat. Yang itu berpengaruh pada model hukum kehutanan sekarang, tata ruang hijau, dan tata hidup kita sekarang.

Atau nasib kita akan seperti satir yang dinyanyikan Efek Rumah Kaca dalam lagunya. Tanah kebakaran, menjadi kaum urban yang kelaparan, berharap tanah mulia tapi juga “…banyak asap di sana, menanam tak bisa, menangis pun sama.” Menyedihkan. (Redaksi)