180 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Oleh Rony K. Pratama

I

Narasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 kembali digemuruhkan oleh publik di awal 2016. Meski wacana MEA telah diperbincangkan di gelanggang akademik maupun media massa melalui perdebatan verbal sejak 2014 akhir, ia hanya sekadar gelombang sesaat yang belum disikapi secara praktis oleh regulasi pemerintah melalui kebijakan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pada transisi 2013 menuju 2015 isu persiapan MEA “dikaburkan” oleh debat tiada ujung antara dua kubu, yakni meneruskan Kurikulum 2013 atau meninjau ulang kesiapan Kurikulum 2013. Paradoks dua kubu tersebut masih meneruskan tradisi formalistik sebagai implikasi dari transisi pemerintahan SBY Jilid II ke Jokowi: ganti menteri, ganti kurikulum.

Dampak empiris dari gelombang politik itu hampir merambah ke pelbagai sektor pemerintahan. Demikian pula sektor pendidikan yang imbasnya merasuk ke semua level di dalamnya. Tak ada perlakuan signifikan bagi pelajar Indonesia demi menyiapkan mental maupun kompetensinya dalam menghadapi MEA.

Seolah-olah pelajar Indonesia hanya sekadar menuntaskan kewajiban mengerjakan soal yang sarat kecerdasan kognitif itu. Demikian pula sebaliknya, kualitas sarjana Indonesia masih sama seperti lulusan tiga atau lima tahun lampau. Hal ini lumrah karena pemerintah tak menyikapi secara serius konsekuensi logis atas adanya MEA.

MEA bukan sistem dan kebijakan global di area ASEAN yang perlu diparanoidkan. Namun, ia juga tak boleh disikapi secara remeh-temeh. Apabila negara tak menyiapkan pelajarnya dalam menghadapi MEA dengan persiapan matang, maka daya kompetensi pelajar itu di tengah persaingan antarnegara lain pun boleh jadi kalah.

Dari sisi psikologi mental, pelajar yang nihil persiapan itu juga masih mengidap mental inferior. Sebetulnya mental ini pun telah dimiliki secara genealogis bangsa Timur terhadap bangsa Barat. Kondisi demikian dicatat oleh Edward W. Said di dalam buku Orientalisme (1978): “Mental West is the Best merasuk secara kultural di benak bangsa Timur.”

Gejala mental inferior yang merasuk ke individu pelajar Indonesia pun merupakan suatu keniscayaan. Hulu dari persoalan ini berkelindan dengan konstruksi pendidikan global yang telah “direkayasa” oleh kurikulum internasional. Praktis, tiap negara yang termasuk ke dalam kategori “non-blok” menjadi sasaran utama permainan politis-edukatif pada skala transnasional.

Ironinya, regulasi pemerintah yang menangani pelbagai persoalan pendidikan—baik di level perencanaan, operasional, maupun evaluasi—tak mengindahkan agenda implisit itu. Pada akhirnya, guncangan internal ihwal kedaulatan diri tercerabut dari “bumi pertiwi”.

Kenyataan demikian berdampak pada pengkultusan Barat sebagai induk utama ilmu pengetahuan, sedangkan kekayaan lokal yang mencakup jagat ilmu diposisikan pada tataran subordinatif. Dengan demikian, ilmu pendidikan yang telah dijunjung luhur oleh bangsa-bangsa di bawah naungan Nusantara—Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Asmat, Minangkabau, Bali, dan lain sebagainya—dianggap tak valid secara metodologi ilmiah modern. Oleh karenanya, ia harus dikonfirmasi kebenarannya dengan syarat keilmiahan Barat. Betapa doktrinasi demikian telah “menggurita” ke kepribadian masyarakat intelektual pendidikan Indonesia.

II

Meski kasunyataan kurikulum pendidikan Indonesia belum memposisikan MEA sebagai bagian integral dari konstelasi periferal kehidupan pelajar, bukan berarti kualitas individu pelajar terpuruk secara nilai. Realitas kehidupan para pelajar telah ditempa oleh keadaan lingkungan Indonesia yang tak menentu keamanan sosialnya. Sejak dini mereka berada di lingkungan dinamis yang sarat liang bahaya. Meski demikian, mentalitas perigel—terampil dan cekatan dalam bekerja—yang menjadi bagian komprehensif darinya telah mengemuka sejak dalam pikiran.

Pada hakikatnya, pelajar Indonesia itu tangguh. Ia mudah menyesuaikan dirinya di tengah khalayak dunia, meski manipulasi politik di tataran pendidikan menjeratnya. Pelajar Indonesia tetap konsisten mendayagunakan perannya demi meningkatkan bakat dan minat lahiriah, walau kurikulum nasional menyeragamkan potensi masing-masing individu melalui pengetahuan kognitif yang dilegitimasi oleh alat ukur berupa ujian nasional.

Pendidikan formalistik menjadi “delusi birokratis” apabila masih dibangun dengan paradigma kapitalis: “sekolah sebagai pencetak pekerja”—bukan malah mengonstruksi potensi demi mencapai kepribadian yang berdaulat atau pun otentik. Hal ini merupakan tantangan pendidikan Indonesia yang masih berada pada lingkup ide.

Namun, pada konteks pendidikan, keadaan global masih pada posisi perseturuan antara das Sein dan das Sollen. Hal tersebut berimplikasi pada pembentukan “cengkeraman” eksistensi institusi pendidikan yang diunggulkan dan dijadikan sebagai kiblat mayor. Asumsi berdasarkan kenyataan empiris demikian menjauhkan diktum didaktik, yakni “tradisi intelektual pembelajar wajib ter-alienasi-kan oleh gegap gempita permainan dunia yang melenakan.”

Kondisi di lingkup jagat pendidikan abad ke-21 ini perlu “disadari” oleh segenap masyarakat pendidikan yang meliputi pembelajar, praktisi di sekolah, hingga pengambil kebijakan pendidikan di ranah nasional, regional, maupun lokal. Bekal utama yang berupa “kesadaran personal” perihal jagat pendidikan itu akan berdampak pada semangat pencarian secara konstan.

Laku pencarian terus-menerus terhadap suatu ilmu apa pun itu mampu menjawab tantangan global—apalagi dalam tataran MEA. Oleh karenanya, persaiangan internasional di level ASEAN tak akan menjadi persoalan pelik bagi pelajar Indonesia. Selain itu, apabila lembaran sejarah dibuka kembali, gemuruh MEA yang diwartakan oleh pelbagai media itu bukan hal baru.

Berabad lampau kawasan Nusantara yang sekarang diakui secara politis sebagai ASEAN telah menjadi bukti kolektif adanya peradaban maritim yang menghubungkan kepentingan ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Peristiwa historis itulah yang mencitrakan abad MEA di tahun 2016 ini. Oleh sebab itu, pelajar Indonesia tak perlu risau menjalani hiruk-pikuk MEA yang selalu digelorakan sebagai pertikaian antara “kami” dengan “mereka”—Edward W. Said mengenalkan idiom the other.

 

12767730_10205602967336033_135376682_nRony K. Pratama

Pegiat Pendidikan Yogyakarta

Ilustrasi: http://genheration.com/