169 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Oleh : Ibnu Arsib Ritonga*

Saat ini, banyak kekhawatiran negara dan masyarakat Indonesia terhadap ancaman berupa gerakan radikalisme, krisis nasionalisme, peredaran nerkoba, pergaulan yang merusak moral, dan ancaman-ancaman lainnya. Ancaman ini ditujukan lebih banyak menyerang generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa.

Dari keadaan ini, banyak tuntutan atau harapan kepada Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia baik PT negeri maupun PT swasta, supaya dapat membina dan membentuk karakter mahasiswa yang cinta pada negara dan bangsanya. Dalam harian Kompas, 14 Juni 2016, tulisan karya Intan Ahmad berjudul “Radikalisme Terus Mengintai Mahasiswa; Mahasiswa Jangan Sampai Disusupi Ideologi Asing”  (Hal. 11) menyebutkan, selain mengembangkan akademik, PT harus menjawab berbagai persoalan bangsa, terutama menyiapkan generasi muda yang mumpuni. Bukan hanya peran PT yang diminta, peran khalayak banyak pun juga diminta agar mengawasi dan membina para kaula muda di Indonesia.

Ada pendapat dari Pejabat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti, Intan Ahmad, yang sekaligus mengingatkan pimpinan perguruan tinggi dan bidang kemahasiswaan agar secara sistematis membina mahasiswa. Kegiatan mahasiswa juga perlu dipantau supaya jangan disusupi kegiatan yang tak sesuai dengan nilai-nilai ke Indonesiaan.

Menurut penulis, Intan Ahmad sedikit kurang tepat. Dunia kampus atau PT adalah dunia yang bebas mengkaji tentang sesuatu hal dengan sifatnya yang obyektif, mungkin beliau paham itu. Di dalam kampus tidak ada pelarangan akan kegiatan yang dilakukan mahasiswa, karena di kampus adalah rumah keduanya dan selama itu berkepentingan untuk pemenuhan keilmuan tidak ada pelarangannya. Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berorganisasi (KB3) adalah ruhnya mahasiswa dalam kampus. Tidak boleh ada pengekangan atau pantauan dari pimpinan kampus yang sifatnya melarang. Kampus adalah tempat menjalankan demokrasi secara seutuhnya. Pendapat Intan Ahmad yang mengatakan kegiatan mahasiswa tidak sesuai dengan ‘nilai-nilai ke Indonesiaan’ masih bersifat ambigu, perlu dipertanyakan seperti apa nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Ideologi mahasiswa

Intan Ahmad khawatir terkait adanya penyebaran paham-paham yang saling bertentangan, terkhususnya bertentangan dengan Indonesia yang ada pada diri mahasiswa. Beliau memberikan contoh seorang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki (nama inisial: HLS) ditangkap di Turki yang diduga mengikuti kelompok keras yang dikatakan mengancam pemerintahan yang sah, kelompok itu bernama Hizmet.

Penyebaran dan pertentangan ideologi di dunia dari dahulu kala sudahlah ada. Di dunia Perguruan Tinggi, ideologi-ideologi yang dianut mahasiswalah yang menjadi pendorong hidupnya dinamika keilmuan disuatu kampus dan negara, terlepas apapun ideologinya. Jumlah mahasiswa Indonesia saat ini sekitar lima juta jiwa, akan tetapi hanya sedikit yang mengerti dan mempunyai ideologi atau duduk dalam pemahaman ideologi. Ini menunjukkan dinamika kampus-kampus di Indonesia terlihat sepi dari kemajuan keilmuan dan pemikiran. Terkadang negara pun melakukan tindakan represif atau tindakan kejam kepada mahasiswa yang memiliki ideologi lain dan diklaim mengganggu negara, hal ini bukan mencontohkan negara yang demokrasi.

Ideologi-ideologi yang yang menyebar di dalam kampus kiranya tidak ada pelarangan baginya. Dunia kampus adalah dunia ilmiah yang dipenuhi budaya-budaya akademik yang menciptakan kemajuan peradaban yang akan datang. Jikalau ada pelarangan atau pengawasan ketat pada aktivitas di kampus yang dimotori mahasiswa, berarti kampus telah kembali seperti rezimnya sang otoriter Soeharto. Perguruan Tinggi pun tak independen dan tak merdeka lagi.

Kuatkan ke-Indonesia-an, ‘Pejabat Negara’ Sang Penghancur

Kuatkan ke-Indonesia-an (nasionalisme) menjadi konsep dan atau doktrin yang harus ditanamkan kepada generasi muda (baca: mahasiswa) yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Konsep ini dijalankan dengan menekankan kepada seluruh kampus yang ada di Indonesia  dengan membuat program ‘Bela Negara’ yang biaya kegiatannya ada yang dipungut dari mahasiswa (seperti yang terlihat di brosur UISU-Medan). Sepertinya negara tak punya konsep lain selain konsep bela negara yang masih dipertanyakan out putnya kemana.

Mahasiswa-mahasiswa yang ikut kegiatan bela negara didoktrin supaya membela negara Indonesia ini walaupun banyak pejabat-pejabat negaranya yang korupsi. Di lapangan, bela negara dikelola oleh beberapa prajurit militer, dengan sistem pelatihan mereka dan pemberian materi tanpa ada kebebasan mahasiswa di dalamnya. Tidak obyektif rasanya materi-materi yang disampaikan tanpa ada kebebasan mahasiswa di dalamnya. Kita mengetahui dalam konsep dan sejarah gerakan mahasiswa, militer dan mahasiswa tidak pernah cocok semenjak Orde Baru. Dalam bela negara ini, serasa militerlah pembela negara yang paling benar.

Mahasiswa Indonesia dituntut membela negaranya, mempertahankan moralnya, cinta kepada negaranya, dan patuh pada pemimpinnya (konsep agamapun masuk). Sedangkan, mayoritas pejabat negaranya dan pejabat di kampus banyak melakukan praktik korupsi, praktik pelecehan seksual (perilaku porno), mengangkat orang jadi duta Pancasila tanpa kualifikasi, melakukan program bela negara dengan mengeluarkan dana puluhan juta rupiah bukanlah solusinya. Lebih baik dilakukan pelatihan moralitas, etika, dan ikatan kekeluargaan dengan langsung terjun bersentuhan kepada rakyat-rakyat susah. Bukan mendatangkan pejabat-pejabat yang korup dalam acara bela negara tersebut, sehingga berganti nama programnya menjadi bela koruptor.

Terakhir kata, adanya ancaman yang dimaksudkan diawal tadi kerena pejabat-pejabat negara Indonesia lebih dahulu membuat ancaman pada negara. Perilaku korupsi, perilaku porno oleh oknum polisi, tak ada toleransi dari anggota Satpol PP yang menyita jualan orang miskin, dan pejabat yang mengangkat duta Pancasila dan duta narkoba tanpa kualifikasi adalah bentuk praktik ancaman radikalisme yang menghancurkan negara. Mengaku cinta pada negara dan Pancasila tapi tak mencerminkan perilaku kepedulian sosial dan keadilan pada rakyat susah. Ideologi-ideologi yang dituduh menghancurkan generasi muda itu perlu dikaji ulang, pejabat negara hanya takut pada mahasiswa yang berideologi. Bebaskan saja ideologi pada mahasiswa, yang terpeniting adalah mahasiswa dapat berperan seperti perannya menyuarakan suara dari bawah ke atas, menegur para pejabat yang korup  dan porno dan jugs mahasiswa terus mengontrol keadaan sosial dan memberikan perubahan (agent of control social dan agent of change).[]

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum, UISU Medan