90 Pembaca

Lpmarena.com, Center for Improving Qualified Activity in Life People with Disabilities (CIQAL)  menyelenggarakan aksi kampanye Rancangan Undang-Undang dalam bentuk pengadvokasian tindak kekerasan seksual untuk para  penyandang disabilitas. Acara yang digelar di Rumah Makan Pondok Cabe, Senin (28/11) mengundang beberapa LSM, aliansi jurnalis, ormas, dan mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus yang ada di Yogyakarta.

Bentuk kampanye yang diselenggarakan CIQAL tersebut bertujuan untuk mendiskusikan  secara kolektif terkait urgenitas pengesahan Rancangan Undang-Undang kekerasan seksual yang masih belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan kampanye terkait isu penyandang disabilitas dan memberikan informasi ke masyarakat tentang kondisi kekerasan seksual di Yogyakarta,” kata Ibnu Sukoco, ketua kordinator program MAMPU di CIQAL

Sebagaimana menurut penelitian yang telah dihimpun oleh tim program MAMPU dari CIQAL, sepanjang tahun 2014-2016 telah ada 76 kasus terkait kekerasan yang menimpa penyandang disabilitas di Yogyakarta dan sekitanya. Tindakan tersebut seperti: kekerasan seksual, KDRT, kekerasan dalam pacaran, hingga tingkat pemerkosaan dan perdagangan manusia (human trafficking).

Belum lagi sebagaimana data kekerasan yang dihimpun Rifka Annisa dalam periode Januari – Oktober 2016, telah mencatat sebanyak 183 kasus kekerasan terhadap istri, 11 kasus  pelecehan seksual, 28 kasus pemerkosaan, 27 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 6 kasus perdagangan manusia.“Kekerasan seksual adalah masalah serius dan menyebabkan kematian sebagai faktor utamanya,” kata Wulan selaku fasilitator dari Rifka Annisa.

Memandang adanya fakta ini, maka penting RUU kekerasan seksual untuk segera disahkan. Selain dampak kematian yang menjadi penyebab utama, ternyata dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan seksual adalah pola diskriminasi yang juga telah merambat pada beberapa SLB.

“Nyatanya tidak semua SLB bisa menerima korban yang telah mengalami pelecehan seksual,”  kata Supriati sebagai anggota perwakilan ormas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Yogyakarta yang juga merupakan difabel netra.

Di akhir diskusi pun panitia memberikan arahan kepada setiap peserta diskusi untuk mengirimkan SMS kepada pihak badan legislasi DPR RI dengan isi SMS: “Saya mendukung segera sahkan RUU PKS menjadi UU pencegahan kekerasan seksual.”

Reporter: Chaerizanisazi

Redaktur: Isma Swastiningrum