143 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com, Rencana pemerintah daerah menjadikan Jogja sebagai nusa kedua setelah Bali dinilai tidak memihak rakyat. Pasalnya, rencana ini mengorbankan rakyat sipil. Banyak tanah yang tergusur akibat dari rencana pemerintah ini.

Rencana pemerintah ini didukung dengan adanya peraturan presiden RI nomer 32 tahun 2011 mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Orientasi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industri yang tersentralisasi dalam bentuk koridor-koridor ekonomi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Jogja sebagai nusa kedua setelah Bali, meliputi pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, pembangunan Parangtritis Geomaritim Science Park (PGSP) di Parang Kusomo, pembangunan investasi wisata resort Watu  Kodok, Gunung Kidul, pembangunan masif bisnis properti, seperti hotel, mall, dan sebagainya. Isu di atas menjadi persoalan yang didiskusikan oleh Sema-Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) dalam seminar nasional di Teatrikal FDK, Selasa (06/12).

Muhammad Al-Fayyadl, penulis di laman Islam Bergerak menjelaskan rencana pembangunan ini tidak dapat mewujudkan program pembangunan berkeadilan yang direncanakan pemerintah. ”Pasalnya sektor pembangunan masih berorientasi pada paradigma ekonomi bukan paradigma perdamaian,” katanya.

Hal senada dituturkan Abdur Rozaki, Wakil Dekan III FDK, menurutnya karena pembangunan hanya berorientasi pada paradigma ekonomi, maka yang akan menguasai pasar hanyalah kapital. Sehingga pemerintah melakukan apa saja untuk persaingan tersebut. Sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial yang signifikan, karena rakyat pribumi tidak dapat menguasai daerahnya.

Abdur Rozaki juga mengkhawatirkan akibat dari pembangunan ini rakyat Jogja terasing dengan daerahnya sendiri. Harga properti yang dijual di daerah Jogja tidak sebanding dengan UMR yang diberikan. Masyarakat Jogja dikhawatirkan akan menjadi gelandangan didaerahnya sendiri, karena tidak bisa mengejar ekonomi pemodal.

Haedar dari Front Perjuangan Demokrasi menegaskan mengenai rencana pemerintah menjadikan Jogja sebagai nusa dua sudah dirasakan sejak tiga tahun terakhir ini. Banyaknya pembangunan hotel, mall, dan perusahaan cina didaerah jogja pada tiga tahun belakangan ini.

“Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan perpres ini menekankan pada proyek industri pariwisata. Melalui Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE),” ujar Haedar, Hal ini didukung dengan peraturan daerah Jogja yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai pengandaan tanah untuk kepentingan umum.

Magang: Muhammad Abdul Qoni’ Akmaluddin

Redaktur: Lugas Subarkah