238 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Oleh: Dadan Maulana*

“Pada saat kekuatan cinta mampu mengatasi cinta terhadap kekuasaan, maka dunia akan memahami arti damai.” (Sry Chimony Ghuse)

Negara yang menganut paham demokrasi menginginkan bentuk pemerintahan atas dasar kesepakatan bersama, bukan atas pemaksaan seseorang. Demokrasi akan hilang ketika dibenturkan dengan kepentingan kelompok, hal tersebutlah yang menjadikan demokrasi menjadi aristokrasi.

Pemusatan kekuasaan yang timbul oleh kecintaan terhadap kekuasaan, mengakibatkan sistem pemerintahan otoriter (kerajaan). Sistem tersebut memudahkan pemimpin untuk meligitimasi rakyat baik dalam ekonomi, politik, dan lainnya. Untuk mengatasi pemusatan kekuasaan maka lahirlah demokrasi. Istilah demokrasi lahir di Athena Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Demokrasi mengalami perkembangan pada abad ke-17 dan 18, sebagai oposisi dari paham feodal (kerajaan). Tokoh –tokoh yang menyebarkan paham demokrasi pada abad 17-18 yakni Jhon Lock, Montesqueiu, Voltaire, dan Rousseau. Serta negaranya yakni Inggris, Prancis dan Swedia.

Penganjuran sistem pemerintahan demokrasi ialah Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan kontrak sosial dalam bukunya Du Contrac Social. Kontrak sosial dalam istilah Rousseau yakni negara menrupakan bentuk kesepakatan-kesepakatan individu untuk bersama. Apabila negara melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kontrak bersama, maka individu boleh menjungkirbalikan negara tersebut. Pada dasarnya demokrasi menurut Rousseau pemerintahan dari rakayat dan untuk rakyat, sedangkan aristokrasi hanya sebagian kelompok yang menguasai pemerintahan.

Walaupun paham Rousseau datang sesudah paham Montesque (1689-1755), akan tetapi pahamnya merupakan pengaplikasian paham yang telah dibawa Montesque. Rossesou menekankan tentang pembentukan sebuah negara yang dilatarbelakangi oleh kepentingan bersama. Sedangkan Montesque menekankan pembagian kekuasaan dengan trias politiknya, untuk mengantisipasi pemusatan kekuasaan. Untuk menjalankan maksudnya, pemimpin dalam lembaga trias politika harus dibagi ke setiap orang jangan sampai satu orang yang menguasainnya. Apabila satu individu yang menguasainya, maka itu bukanlah demokrasi melainkan feodalisasi.

Paham yang dibawa oleh Rossesou, Montesque, serta tokoh-tokoh pada abad ke 18 menimbulkan Revolusi Perancis (1789) yanag menggulingkan sistem feodalisme. Mereka menginginkan sistem di mana individu bisa mengekspresikan dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain. Akhirnya pada tahun 1791 mereka mendeklarasikan tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kebebasan individu.

Sistem pemerintahan demokrasi esensinya sebagagai antitesa terhadap sistem yang menindas. Demokrasi mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga pada waktu itu sangat cocok dipakai Indonesia yang notabenenya negara yang terjajah. Dengan demokrasi masyarakat mempunyai harapan yang tinggi bisa menjadikan pemerintahan yang ideal karena bersumber dari suara rakyat.

Walaupun demikian, akan tetapi lambat laun demoKrasi di Indonesia telah hilang menjadi aristokrasi. Hilangnnya esensi demokrasi, disebabkan bukan karena demokrasi tidak layak digunakan, melainkan disalahgunakan. Penyelewengan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahan itu sendiri dan praktik demokrasi.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia tetap menganut paham Montesque, akan tetapi terdapat keganjilan dalam kepemilikan pemerintahan. Memang pemerintahan Indonesia tidak terpusat dalam satu orang, akan tetapi kepentingannya tetap terpusat dalam satu kelompok. Hal ini bisa terbuktikan, ketika pemimpin dalam lembaga-lembaga pemerintahan berasal dari satu partai, otomatis yang didahulukan kepentingan partainya. Apalagi dalam hal tersebut bisa menimbulkan perkawinan antara lembaga-lembaga, yang di mana seharusnya mereka saling mengawasi dan mengkoresksi. Dalam sistem tersebut bukan lagi demokrasi melainkan aristokrasi.

Selain itu ketidakjelasan demokrasi bisa dilihat dari prakteknya. Pada dasarnya praktek demokrasi di Indonesia telah jalan, kalau dilihat secara prosedural (pemilihan umum). Akan tetapi apakah dengan dilakukan pemilihan umum bisa disebut demokrasi ideal, tentu tidak sesempit itu. Lagi pula ketika diadakan pemilu, rakyat sebenarnya tidak tahu para calonnya, karena yang menyongsong calon adalah partai bukanlah rakyat. Sehingga rakyat tidak tahu siapa sebenarnya calon tersebut, yang tahu hanyalah partai itu sendiri. Terus apa bedanya dengan sistem aristokrasi, apabila yang mencalonkan terorganisir oleh kepentingan kelompok saja. Sedangkan rakyat hanya sebagai pemilih yang sudah di patokkan oleh kelompok lain (partai).

Siapa yang salah

Memang terlalu naif ketika kita mengatakan siapa yang salah, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Dalam setiap kesalahan di sana terdapat orang ketiga yang menghancurkannya baik berasal dari internal maupun eksternal. Namun akan lebih sulit ketika orang ketiga itu sudah berasal dan berakar dalam internal kita. seperti yang terjadi di indonesia, sebenarnya titik penyelewengan demokrasi terletak di dalam partai itu sendiri. Di mana partai mendominasi kepentingan kelompoknya bukan kepentingan masyarakat lagi.

Bukan berarti kita menjustifikasi kesalahan hanya terpusat pada partai, melainkan kita menginginkan kejelasan terhadap pergerakan partai tersebut. Dalam demokrasi kita memerlukan partai itu sendiri sebagai aspirasi rakyat menuju pemerintahan. Namun permasalahannya ketika partai telah lupa kepada esensinya sebagai partai. Partai yang seharusnya dijadikan untuk menampung akuntabilitas rakyat bukan kelompoknya saja. Bagaimana partai memahami akuntabilitas rakyat, ketika partai mendekati rakyat hanya ada maunya saja (pemilu).

Ketakutannya adalah ketika kita telah dibutakan dengan cintanya terhadap kekauasaan, sehingga ketika  mendapatkan kekuasaan kita lupa terhadap cintanya kepada masyarakat.[]

*Penulis adalah mahasiswa program studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga.

Ilustrasi: http://www.huffingtonpost.com