236 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com- Selasa (02/05), memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sejumlah mahasiswa- mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) melakukan aksi long march.

Aksi long march dimulai dari parkiran Abu Bakar Ali menuju sepanjang jalan Malioboro dan berakhir di titik nol kilometer (0 KM) Yogyakarta.

Dalam aksi ini, GNP menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis yang bervisi kerakyatan dan melawan kapitalisasi pendidikan.

Secara spesifik GNP sebagai wadah gerakan mahasiswa di Yogyakarta dalam peringatan Hardiknas 2 Mei 2017, dengan tegas menyatakan tuntutannya kepada pemerintah yang antara lain, mencabut segera UU SISDIKNAS no.20 th 2003, mencabut segera UUPT no. 12 th 2012, mencabut segera PP no. 26 yh 2015 tentang PTN-BH.

Tidak hanya itu  GNP juga menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kurikulum pendidikan dasar hingga tinggi, menghapus PERMENRISTERDIKTI no. 22 th 2015 pasal 9 ayat 1 tentang pemungutan biaya oleh kampus terhadap mahasiswa dari jalur mandiri, kerjasama, mahasiswa luar negeri, dan kelas internasional diluar UKT, menghapus PERMENRISTERDIKTI no. 9 th 2016 pasal 9 ayat 1 tentang kampus tidak turut membiayai kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, menghapus PERMENDIKBUD no. 75 th 2016 tentang komite sekolah boleh menarik pungutan kepada masyarakat melalui peserta didik dan usut tuntas semua kasus korupsi di dunia pendidikan.

Mengefektifkan 20% anggaran APBN untuk pendidikan secara adil dan merata, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan, mewujudkan pemerataan pendidikan, serta mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, hal-hal tersebut juga merupakan tuntutan GNP kepada pemerintah.

Menurut Viki Arthiando Putra selaku pegiat Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) yang juga salah satu massa aksi mengungkapkan, “Pendidikan hari ini sangat miris, meskipun ada penerobosan persoalan misi pendidikan untuk mempermudah akses, itu hanyalah mitos.”

Viki juga mengungkapkan, meskipun dijejali dengan kartu mahasiswa pintar dan sebagainya, itu sama sekali tidak menjamin. Dan adanya gerakan filantropi itu sebagai mengadem-ademkan masyarakat saja bahwa seolah-olah pemerintah peduli dengan pendidikan, padahal sama sekali tidak menyelesaikan apapun.

“Dalam gerakan  pendidikan, harus berjalan atau dilakukan secara bertahap, bukan hanya mengandalkan momentum pada tanggal 2 Mei saja sebagai Hari Pendidikan Nasional seolah-olah demo di tanggal 2 Mei dikatakan sudah melawan. Hal seperti itu cerita heroisme yang mengakibatkan menjadi mahasiswa bebal, yang pada akhirnya tidak ada refleksi kritis yang hanya mereproduksi mitos-mitos saja,” sambungnya.

“Dengan adanya aksi ini untuk tindakan selanjutnya kami akan membangun persatuan dan melakukan konsolidasi besar-besaran,” ucap Alam selaku kordum aksi.

Alam juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan secara terbuka baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dinas perguruan tinggi maupun Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah 5, Ia juga berharapan pihak pemerintah merespon atas apa yang telah menjadi tuntutan-tuntutannya bersama rekan-rekan.

Magang: Abd. Hakiki

Redaktur: Wulan