222 Pembaca

Lpmarena.com- Upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam mencari lembaga yang bisa diajak kerjasama untuk meringankan mahasiswa menjalankan KKN dinilai terlambat. Seharusnya menyadari dihapusnya akun Bansos dan berhentinya kerjasama dengan Yayasan Dana Mandiri pada tahun 2015 LP2M mencari antisipasi, sehingga tidak hanya menyatakan bahwa dana stimulan dipotong.

Hal tersebut diungkapkan ketua Senat Mahasiswa (Senat) Universitas Viki Artiando Putra saat ditemui ARENA seusai menggelar audiensi Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 93 yang kedua kalinya di ruang rapat lantai 3 gedung Pusat Administrasi Universitas (PAU) Senin (31/7) siang.

“Lagian Akun Bansos  dan Yayasan Mandiri itu kan sejak tahun 2015. Itu kan sudah dua tahun lalu,” jelas Viki.

Viki juga menyayangkan tidak adanya imajinasi LP2M untuk berjejaring. Sehingga rekomendasi jejaring seperti pengajuan proposal dengan Pemerintah Daerah justru dari pihak mahasiswa.  “Artinya imajinasi membantu, mengkoneksikan beberapa jaringan LPPM itu kan menjadi penting,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam audiensi yang hanya dihadiri Ketua LP2M Al Makin, Kepala Pusat Bidang Pengabdian LP2M Abdul Mughits, dan beberapa staf rektorat berakhir mengambang. Dalam Audiensi Al Makin hanya menjelaskan pemotongan anggaran oleh Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan yang berdampak pada universitas. Dilanjutkan tanya jawab dengan peserta KKN, forum sempat memanas. Hingga muncul tawaran solusi dari pihak Senat, yakni mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengajuan proposal bersama oleh LP2M, atau bantuan dari LP2M dalam bentuk jaringan.

Ditemui di gedung PAU, kepala pusat bidang pengabdian LP2M Abdul Mughits mengaku pihaknya terlambat mengupayakan kerja sama dengan lembaga eksternal. Adapun kerja sama dengan lembaga lain seperti federasi CSR dI Yogyakarta dan Dinas Sosial (Dinsos) baru dilaksanakan waktu-waktu ini dengan melalui bidang kerjasama universitas. Sementara LP2M hanya merekomendasikan.

“Karena memang selama ini kami nggak pernah ada kerja sama dengan pihak-pihak lain,” ungkap Mughits.

Menurutnya kerjasama tersebut baru dapat goal pada KKN di 2018 mendatang. sementara itu Mughits mengaku pesimis pengajuan proposal pada instansi pemerintah melalui LP2M di tahun 2017 akan berhasil. Sebab dalam rancangan anggaran tahun ini yang dirumuskan tahun sebelumnya tidak tercatat alokasi dana untuk KKN.

Setelah 2015 Mughits mengaku LP2M menjalin kerja sama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas), namun masih dalam proses. Sementara beberapa waktu ini kerja sama dengan yayasan yang bergelut dipelayanan difable juga dilakukan, namun belum ada kejelasan hasil dari upayanya.

Menyandingkan dengan tahun lalu, di mana akun bansos sudah dihapus dan kerja sama dengan yayasan mandiri juga terputus, Viki menyatakan LP2M tetap bisa memberikan bantuan kepada setiap kelompok. Hal tersebut diupayakan pihak LP2M dengan meminjam pada dua lembaga yang kemudian diganti di akhir tahun.

“Kalau dana Dinsos, CSR, belum bisa cair dalam waktu dekat ini minimal punya jaminan dulu bahwa program itu akan cair entah kapan,” kata Viki menekan.

Sementara itu, ditemui setelah audiensi Al Makin menolak dimintai keterangan karena harus segera menuju bandara. Adapun  Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kerjasama tidak dapat hadir di tempat.

Reporter: Syakirun Ni’am

Redaktur: Wulan