256 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com- Ketiadaan distribusi tanah dari Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) terhadap petani Jogja menjadikan petani mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Tak hanya itu, keadaan pertaniannya juga diapit oleh gedung-gedung yang sudah terbangun. Sehingga dengan adanya gedung- gedung tersebut, petani Gurem yang hanya mengharapkan tadah hujan mengalami kesulitan air (asat). Pembangunan hotel dan mall-mall di Jogja sangat memberi dampak buruk terhadap petani penggarap sawah.

Hal tersebut yang disampakan oleh Dude Malik salah satu massa aksi dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), ketika dijumpai Arena setelah melakukan aksi Hari Tani Nasional di titik 0 kilometer Jogja pada Minggu (24/09). Ia menyayangkan keadaan petani Gurem di Jogja. “Sayang sekali petani di Jogja ini, sawahnya sudah diapit oleh gedung-gedung besar, menjadi buruh pun gajinya sangat sedikit,” ungkapnya. Melihat keadaan tersebut, Dude menganggap wajar jika banyak petani di Jogja beralih status kerjanya menjadi buruh migran dengan mencari daerah yang Upah Minimum Kota (UMK) nya besar.

Dude juga mengatakan bahwa berdasarkan penelitian  keadaan ketimpangan ekonomi di Jogja tertinggi se-Indonesia. Sehingga dengan ketimpangan yang begitu tinggi, menjadikan daerah Istimewa ini mendapat predikat daerah kriminalisasi terbesar di seluruh pulau Jawa.

Dalam aksi yang diikuti oleh FPPI, Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), Solidaritas untuk Orang Pinggiran dan Perjuangan Kampus (SOPINK), Forum Mahasiswa Yogyakarta (FMY) dan Front Perjuangan Mahasiswa (FPM) UPY, Dude menyampaikan gagasan besar yang dibawa dalam aksi tahun ini adalah meminta pemerintah untuk menerapkan reforma agraria, hal ini dapat dimulai dengan menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

“Sejauh ini pemerintah belum maksimal menerapkan UUPA tersebut. Seperti halnya selama pemerintahannya Jokowi kurang maksimalnya pemerintah menerapkan distribusi tanah 90 ha,” ujar Dude. Hal ini disinyalir karena kurang adanya pengorganisiran pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah sejauh ini juga tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya kurang fundamental terhadap petani, contohnya struktur penguasaan lahan pertanian yang sangat timpang. Pemerintah hanya melakukan sertifikasi tanah, tanpa didahului dengan perombakan struktur penguasaan tanah.

Senada dengan Dude, Miko koordinator umum aksi juga memaparkan, bahwa pada dasarnya keistimewaan Jogja sepenuhnya untuk rakyat Jogja. Akan tetapi sejauh ini kuasa raja seakan-akan mendominasi kepemilikan atas tanah. “Keistimewaan Jogja harus dikembalikan. Sejauh ini yang ada malah menjadi sistem pemerintahan otoritarian. Kuasa raja untuk melanggengkan kekuasaannya. Seharusnya SG/PAG itu harus dikuasai negara, karena Jogja sendiri mengakui NKRI. Tetapi karena keistimewaannya itu menjadikan timpang dalam pemerintahannya,” ujarnya.

Salah satu isi keistimewaan Jogja yaitu distribusi pertanahan untuk rakyat. Selain pemilihan gubernur, RT/RW dan kebudayaan Yogyakarta. “Sangat disayangkan sekali, dalam UU tersebut tidak diatur untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya. Sebab, dengan keistimewaannya tersebut, sumber pemasok dana bertambah, dari hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan UU Desa, ditambah Dana keistimewaan. “Hal ini tidak sebanding dengan rasio ketimpangan ekonomi Jogja. Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan besarnya,” papar Miko. Dengan adanya status keistimewaan Yogyakarta, Miko berharap sudah seharusnya pemerintah lebih peka dengan rakyat dalam membuat peraturan daerah.

Reporter: Anis Nadhiroh

Redaktur: Wulan