962 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

lpmarena.com- Senin(04/12), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Demokrasi (APMD) melakukan aksi penolakan diadakannya Pemilwa. Hal tersebut dilakukan karena adanya fakta di lapangan bahwa pemilwa tahun ini hanya diikuti oleh satu partai, dan hal tersebut dianggap telah mencederai demokrasi yang ada di universitas.

Awaluddin selaku Koordinator Aksi menyatakan ada dua tuntutan dalam aksi kali ini. Dua tuntutan aksi yaitu menolak Pemilwa sebelum diadakan transparansi LPJ dan menolak peraturan Pemilwa dengan menggunakan partai.

Menanggapi dua tuntutan tersebut Viky Arthiando, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (SEMA-U) menyatakan bahwa LPJ tahun ini hanya akan diserahkan kepada rektorat dengan batas akhir penyerahan tanggal 18 Desember 2017 sesuai instruksi dari Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan, dan tidak dibacakan secara langsung kepada mahasiswa.

Viky juga menjelaskan terkait sistem partai yang digunakan pada Pemilwa tahun ini sudah sesuai kesepakatan terakhir dengan pihak rektorat dan pihak organisasi ekstra. “Sistem partai itu yang menjadi kesepakatan terakhir setelah berdiskusi dengan Warek III dan organisasi ekstra kampus,” terang Viky.

Waryono, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan membenarkan pernyataan Viky terkait LPJ yang hanya diserahkan ke rektorat tanpa harus dibacakan di depan mahasiswa umum. “Tidak ada aturan tertulis jika LPJ harus dibacakan di depan mahasiswa, dan penyelenggaraan Pemilwa tidak harus setelah senat demisioner,” jelas Waryono.

Menyoal sistem partai yang ingin dirubah, Waryono meminta waktu untuk mendiskusikannya kembali. Hal ini kemudian ditolak oleh masa aksi, masa menginginkan keputusan saat itu juga. “Kalau didiskusikan saja tapi yang di lapangan tetap jalan, ya sama saja bohong,” pungkas Awal.

Setelah negosiasi yang alot, masa aksi menerima perundingan yang ditawarkan oleh Waryono, perundingan ini diwakili oleh sepuluh orang perwakilan mahasiswa, sembilan orang Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (KPUM-F), Ketua Arbitrase, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (KPUM-U), ketua SEMA-U, Warek III beserta dua orang staffnya, dan satu orang perwakilan dari Wakil Dekan III.

Dalam Perundingan yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut, menghasilkan beberapa poin kesepakatan bersama yaitu;

  1. Segala proses Pemilwa, baik kampanye monologis maupun dialogis, dihentikan hingga jadwal baru diumumkan
  2. Segala atribut pemilwa baik berupa banner maupun bendera partai harus diturunkan
  3. Panitia KPUM-U dan KPUM-F harus mengkonfirmasi kekurangan persyaratan peserta dan harus bersedia memediasikannya
  4. Calon independen tidak harus memenuhi syarat SK Ormawa, hal ini digantikan dengan surat rekomendasi Wakil Dekan 3 atau surat keterangan dari SEMA-U
  5. Jadwal yang baru akan dibentuk melalui diskusi yang akan diadakan selasa, 05 Desember 2017 pada pukul 12.30.

Reporter : Ilham habibi

Redaktur: Wulan