678 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Lpmarena.com- Pemilhan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) UIN Sunan Kalijaga belum bisa dilaksanakan hingga saat ini, Rabu(6/12). Pemilwa yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 mengalami perubahan. Perubahan jadwal pelaksanaan pemilwa ini tidak diketahui oleh calon Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Senat Mahasiswa (Sema), maupun Dewan Mahasiswa (Dema).

Diungkap oleh Nurul Hikmah Bella Fatmala calon dari HMPS Pendidikan Matematika, Bella mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perubahan jadwal pemilwa, juga tidak diberi tahu oleh panitia secara langsung terkait dengan perubahan jadwal tersebut. “Ya kaget, kita awalnya sudah nyantai-nyantai tiba-tiba ada perubahan seperti ini. Saya tahu perubahan ini aja dari temenku yang jadi panitia,” ujar bella saat diwawancarai ARENA, Kamis(30/9).

Bella menambahkan, menurutnya yang menjadi masalah bukan lagi pada pengunduran jadwal pelaksanaan pemilwa, tetapi perubahan kebijakan pemilwa yang dianggapnya berat. Kebijakan tentang adanya perubahan persyaratan.

Persyaratan yang awalnya hanya mengumpulkan suara lima persen dari mahasiswa aktif, berubah menjadi sepuluh persen dan waktu pengumpulannya hanya dua hari dan pada  jum’at dan sabtu kampus libur. “Buat ngumpulin massanya, buat ngumpulin tanda tangannya, apalagi persyaratannya harus diketik ternyata. Sedangkan ngumpulin itu kan butuh waktu juga,” imbuhnya.

Senada dengan Bella, Ari Shinta Widiastuti calon dari HMPS jurusan Pendidikan Fisika juga mengungkap hal yang serupa. Shinta mengatakan bahwa dirinya syok dengan perubahan kebijakan pemilwa baru- baru ini. “Banter banget kan perubahannya. Sehari berubah langsung pendaftaran. Istilahnya kami yang dari independen kan kalau nggak ngecek IG terus pun nggak akan dapat info,” ungkapnya saat ditemui ARENA, Jum’at (1/12).

Sosialisasi perubahan kebijakan yang dilakukan masih kurang maksimal. Shinta mengatakan bahwa ia mengetahui perubahan kebijakan tersebut hanya melalui Instagram. Tidak ada panitia pemilwa yang menghubungi nya terkait perubahan tersebut, padahal ia sudah mendaftarkan diri.

Menurut Shinta perubahan kebijakan yang paling terasa adalah pada persyaratan sepuluh persen suara aktif dan Surat Keputusan (SK) dari Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Padahal pada persyaratan pertama hanya mengunakan surat rekomendasi HMPS. “Kalau independent perubahan yang terasa itu di bagian sepuluh persen suara, terus ada lagi yang SK. SK ormawa karena kemarin soalnya surat rekomendasi itu tidak berlaku,” ucapnya.

Shinta juga menambahkan bahwa tidak ada jawaban yang jelas dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) terkait dengan alasan perubahan kebijakan tersebut. “Nah, tadi kita tanya tu. Kenapa alasan yang berubah-berubah ini. Tadi dari panitia Fakultas Saintek itu cuma bilang gini. Nah karena rektornya bilang berubah maka semuanya berubah,” sambungnya.

Ketika dikonfirmasi, Mohammad Ali Maksudi Zae ketua KPUM Fakultas Saintek mengatakan bahwa perubahan kebijakan pemilwa ini terjadi atas kesepakatan antara sema universitas dengan wakil Rektor III. Dalam diskusi tersebut terdapat argumen-argumen yang akhirnya menghasilkan perubahan kebijakan. “Pertama itu kan pada periode pertama yang sudah melakukan pendaftaran terus yang kedua itu kan yang sekarang,” ungkapnya. Ali menambahkan bahwa dirinya hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh WR III.

Seluruh KPUM- F menyatakan bahwa tidak ada arahan dari sema untuk memediasi calon-calon independen. Pernyataan ini disampaikan saat KPUM-F membuka wawancara terbuka, Sabtu(2/12).

Viki Artindo selaku Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) menyampaikan bahwa sudah dilakukan koordinasi dari KPU dan KPUM-F untuk memberi arahan pada calon-calon independen terkait dengan SK ormawa. “Karena kemarin Kamis kita sudah koordinasi terkait hal itu, saya rasa sudah clear,” ujar Viki saat di wawancarai ARENA via Whatapps.

Viki menjamin kepada calon independen untuk memberikan SK. “Iya aku menjamin maksudnya bisa memfasilitasi tetap harus  dengan syarat, nggak mungkin aku asal orang  yang aku fasilitasi karena SEMA, DEMA  juga termasuk organisasi intra kampus.”

Viki juga menambahkan, syarat sepuluh persen suara mahasiswa aktif untuk calon independen juga sebagai bukti bahwa calon tersebut dipercaya dapat memimpin. Itu juga dianggap Viki sebagai bukti bahwa calon independen tersebut juga memiliki banyak dukungan dan karisma untuk memimpin.

Reporter: Muhammad Abdul Qoni Akmaluddin

Redaktur: Wulan