Seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa Banjar Arum, kecamatan Kalibawang, kabupaten Kulonprogo saat kegiatan reses II dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, Senin (14/5). Hal itu akan dijadikan bahan masukan dalam pembahasan APBD provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Hadir dalam diskusi tersebut, warga masyarakat, kepala desa, aktivis perempuan, dan tokoh masyarakat dari enam kecamatan di daerah Kabupaten Kulonprogo.

Selain itu, hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Hamid. Ia mengaku, partainya sangat menghormati aspirasi masyarakat yang telah berkembang di kabupaten Kulonprogo terkait tentang pembahasan APBD tahun 2012.

“Kami tetap menyampaikan kegelisahan masyarakat ke dalam pembahasan APBD DIY 2012, agar anggaran ini bisa digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Saya juga akan mengadakan dialog dengan Bupati Kulonprogo,” ungkapnya.

Sementara itu, Amin, salah seorang warga dari desa Jaluk mengungkapkan, dalam sistem penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan, harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, selama ini realitas di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan tersebut.

Ia juga mengungkapkan, wakil rakyat harus bertanggungjawab, karena anggota DPRD dan DPR RI dipilih oleh rakyat. ”Saya sudah bosan dengan janji-janji yang ditawarkan untuk kesejahteraan, misalnya di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan kesenian. Namun sampai sekarang masyarakat Kulonprogo belum sejahtera,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Amin, tanah masyarakat khususnya di desanya telah dirampas oleh investor asing tanpa ganti rugi. Ia berharap, wakil rakyat dapat mendengar keluhan dan aspirasinya selama ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Samsudi, salah seorang warga. Ia mengatakan, kekurangan yang mendasar di Kulonprogo adalah pendidikan yang belum maksimal, bangunan infrastruktur yang sangat minim, serta sulitnya administrasi untuk kesehatan. “Saya mohon kepada bapak sebagai penyambung lidah rakyat Kulonprogo ke DPRD kabupaten Kulonprogo dan DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujar Samsudi

Melihat hal tersebut, Anwar mengaku bangga dengan warga masyarakat sekitar yang mau terbuka. “Saya sangat bangga dengan keluh kesah masyarakat pada saat ini karena terbuka sekali, saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin,” janji Anwar. [Ibnoe Hajar]

Para peserta berasal dari tiga jurusan di fakultas Ishum yakni Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Total keseluruhan 19 tim yang berasal dari semua kelas dari angkatan 2009-2011. Kejuaraan ini memperebutkan Trophy dan uang tunai sejumlah 1 juta rupiah, untuk juara 1 senilai 500 ribu, juara II senilai 300 ribu dan juara III senilai 200 ribu.

Bukan hanya untuk peserta, panitia juga memberikan hadiah uang tunai 100 ribu bagi suporter terfavorit. “Suporter favorit juga akan mendapat hadiah 100 ribu,” imbuh Panggih.

Para peserta menyambut baik kejuaraan ini dengan semangat. Seperti yang diungkapkan Habib, ”Saya menyambut baik acara ini. Kalo nanti menang ya senang, kalo kalah ya gak senang” ungkapnya sambil tersenyum.

Hal senada juga diungkapkan Bayu dengan wajah berseri-seri. ”Ya saya menyambut baik acara ini,” katanya. Ia menambahkan jika acara tahun ini lebih baik dari yang tahun kemarin, “Tahun ini sarana lebih baik, antusias penonton juga ada peningkatan,” tuturnya di lokasi pertandingan.[Folly]

Masyarakat Indonesia juga menjadi krisis kemandirian. Ideologi sebagai penumbuh spirit kemandirian, dianggap penting untuk diketahui dan dimiliki oleh seganap masyarakat yang menginginkan kemandirian diberbagai aspek. Masyrakat harus memilih salah satu ideologi untuk mencapai kemandirian tersebut.

Pernyataan di atas dijelaskan oleh H. Subardi. SH. MH., dalam seminar nasional bertajuk “Hilangnya Kemandirian Berbangsa dan Bernegara di Era Globalisasi” yang diselenggarakan oleh Mozaik Institut, selasa (9/5/12) bertempat di Teatrikal Perpustakaan UIN Suka. Hadir sebagai pembicara juga Drs. Untoro Hariadi, M.Si. selaku perwakilan DPP PDI Perjuangan DIY dan Drs. Brotoseno (mantan aktivis 80-an). Penyelenggaraan acara seminar ini, berangkat dari keperihatinan terhadap bangsa ini yang tengah menghadapi krisis di berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan.

“Permasalahan bangsa ini tidak bisa lagi hanya diserahkan kepada pemerintah dan elit politik. Masyarakat harus bertindak demi mencapai kesejahteraan”, tambah Subardi, yang juga merupakan pertisipan Partai Nasional Demokrat. Menurutnyta, paling tidak ada empat ideologi besar yang mesti diketahui, yaitu Kapitalisme, komunisme, Islam, dan Nasionalisme. Namun Indonesia sejak kemerdekaan, telah menetapkan Pancasila sebagai iodeologi negara.

Selain itu, Drs. Untoro Hariadi menegaskan bahwa pemerintah memiliki empat tugas yang harus dilaksanakan, sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan sehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosisal. [Januardi]

Frans mengatakan bahwa UUD 1945 telah menjamin organisasi permasyarkatan yang berserikat dan berkumpul pada PP no 18 tahun 1986. ORMAS dikatakan legal jika ada surat keterangan terdaftar dikementerian dalam negeri. Bahkan sekarang oramas sudah banyak beralih fungsi yang dahulunya sebagai sarana aspirasi masyarakat sekarang banyak oramas yang dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan sarana terorisme yang berujung pada kekerasan dan kebrutalan dalam menghadapi masalah yang dirinya merasa paling benar dan mengesampingkan pendapat ormas yang lain yang dikiranya salah karena tidak seide dengan ormas tersebut.

Erik sebagai perwakilan dari PUSPA mengatakan bahwa setelah diskusi ini agar para ormas bisa berjalan seiringan dengan damai tanpa adanya radikalisme dan anarkisme terhadap ormas yang berbeda. Juga agar terjadinya toleransi dan saling menghormati antar ormas. Suatu perbedaan bukanlah musuh kita. Tapi, sarana kita untuk belajar menghargai perbedaan tersebut. Agar terciptanya masyarakat yang adil sejahtera yang di cita-citakan rakyat Indonesia. [Shoim]

Diawali pembukaan sekaligus sambutan oleh Dr. Kamsi. MA. Selaku pembantu dekan I, menggatakan bahwa rencana revisi terhadap UU tersebut adalah satu langkah untuk mengebiri kewenangan KPK agar tidak terlalu aktif dalam pemberantasan korupsi. Tapi, dia juga memberikan suatu arahan supaya bisa membangun suasana yang demoklratis agar hukum bisa dijalankan dengan seadil-adilnya.

Yudi menegaskan bahwa secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur.

Pertama, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Kedua,memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni Pemerintah dan Sektor Swasta sehingga Masyarakat Sipil yang jadi korban. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

Peran serta Masyarakat juga termaktub dalam PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1)‏ Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. [Shoim]

Muryadi menyatakan tidak cukup berbangga dengan konsep pendidikan nasional yang diajukan pemerintah sekarang dan RUU PT adalah salah satunya. Mengutip salah satu perkataan Ki Hajar bahwa tujuan pendidikan yakni mendidik warga negara Indonesia menjadi warga negara sejati.

Hal itu berkebalikan dengan keadaan sekarang-pendidikan menciptakan sifat individualistik lewat sistem dan kompetisi-kompetisi yang diajarkannya. Sehingga, melupakan tugas utamanya yakni turut bersinggungan langsung dengan masyarakat dan berpartisipasi untuk mensejahterakan mereka.

“Kalau ingin bergaul dengan dunia internasional, jadikanlah negara kita berbudaya dan berperadaban sendiri terlebih dahulu. Jangan mengibarkan bendera internasional sebelum bendera Indonesia dikibarkan,” tambahnya yang sebagian kalimat dikutip dari isi pidato Ki Hajar Dewantara.

Sekarang, tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah, bahkan Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk menstandarkan secara internasional tanpa mengerti apakah “dia” (baca: para murid) merasa orang Indonesia atau tidak Karena disadari atau tidak perlahan sistem ini akan mengikis kepribadian dan budaya orisinil bangsa.

Ki Hajar pernah menyampaikan proses belajar dimulai dengan cara nontoni (observing atau mengamati), kemudian ilmu tersebut dititeni (dimengerti), lalu nirokke (mencontoh), hasil mencontoh adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang itu, dan yang terakhir adalah nambahi (seuatu bersifat kreatif hasil modifikasi suatu ilmu). Dan itu tidak sesuai dengan kajian RUU PT yang lebih menekankan pada nilai-nilai material dari pada nilai moral individu yang dididik.

Pembicara kedua Eko Prasetyo, Direktur PUSHAM UII sekaligus Aktivis dan Pembela Pendidikan Gratis menjelaskan prosesi pendidikan tinggi yakni tidak manusiawi dengan diletakkannya sebagai sektor jasa dalam tata aturan World Trade Organization (WTO) yang dapat diperdagangkan dan diperjuabelikan.

Menjadikan Indonesia membuka pasar pendidikan selebar-lebarnya yang nantinya merujuk pada liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Hal ini sesuai isi pasal 114 RUU PT tentang kebolehan negara asing membuka pendidikan di Indonesia.

Pasal 80 mengembangkan wewenang untuk menjalankan usaha yang berorientasi pada perolehan laba. Akibatnya, mahasiswa kian kesulitan menggunakan infrastruktur kampus. Eko Menyebutkan pula pasal 90 terciptanya hubungan antara Pendidikan Tinggi dengan sektor perbankan.

Jika seorang mahasiswa tidak mampu membayar kuliah, maka bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari bank, kemudian harus dikembalikan setelah lulus dan mendapat pekerjaan. Maka asumsinya berarti biaya pendidikan mahal ini menempatkan mahasiswa sebagai kreditur, bukan sebagai pelajar, “Salah satu ciri negara yang buruk adalah negara yang banyak Undang-Undangnya.” ujar Eko Prasetyo mengutip perkataan seorang filsuf, Plato.

Sebagai solusi untuk menggagalkan RUU PT, Muryadi berpendapat salah satunya dengan melalui kekuatan-kekuatan yang mengatur di DPR, seperti lewat sebuah partai dimana ada orang-orang yang andil dalam penggaggalannya. Karena menurutnya aksi demo kurang efektif dan tidak cukup mempengaruhi keputusan yang digawangi lembaga tersebut.

Sedangkan Eko Prasetyo menuturkan adanya RUU PT adalah cara warga Indonesia, khususnya mahasiswa dan masyarakat untuk bangkit kembali dan melawan sebuah kesewenang-wenangan. Berbeda dengan Muryadi, menurutnya lewat jalur politik atau jaringan politik adalah salah satu bentuk solusi menggagalkan Rancangan Undang-Undang tersebut. [Iis Ernawati]

Pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun sampai saat ini pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya yang mempunyai banyak uang. Hal ini yang menyebabkan orang-orang miskin tak mampu mengenyam pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Mahalnya biaya pendidikan disebabkan oleh munculnya komersialisasi ataupun liberalisasi dalam pendidikan. Pendidikan ibarat sebuah barang yang diperjualbelikan. Pendidikan adalah alat akumulasi modal dan sumber pencairan laba tertinggi. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Berdasarkan konstitusi tersebut, pemerintah wajib menjamin seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang status dan tidak adanya diskriminasi dalam pendidikan.

Hal tersebut yang menjadi refleksi bersama dari kawan-kawan mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut. Sudah saatnya model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia diciptakan. Hal ini merupakan upaya membangun blok intelektual moral yang memungkinkan kemajuan intelektual massa demi terciptanya kelompok terdidik yang secara sadar dan bertanggungjawab menyediakan diri, untuk merumuskan secara sistematis jalan keluar bagi ketertindasan rakyat. Oleh karena itu, pendidikan murah untuk seluruh rakyat Indonesia adalah harga mati yang harus diwujudkan.

Dengan semangat hari pendidikan nasional, Front Mahasiswa Yogyakarta menuntut pendidikan murah untuk rakyat, tolak liberalisasi/ komersialisasi pendidikan, hapus kebijakan yang menindas peserta didik, tolak RUU Perguruan Tinggi, dan tolak privatisasi pendidikan.
Seperti yang dikatakan oleh Miko, selaku korlap dalam aksi tersebut, ia mengatakan, pendidikan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan murah untuk seluruh rakyat Indonesia adalah harga mati yang harus diwujudkan,” ujarnya saat menyampaikan orasinya. [Anik Susiyani]

Begitulah kata-kata yang dilontarkan dari berbagai aliansi buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) dan Aliansi Rakyat Yogyakarta saat melakukan aksi di Malioboro dalam memperingati hari buruh dunia (1/5). Mereka berasal dari federasi pekerja serikat lem, antara lain KSPIDIY, RTMM, NIBA, FARKAS, KAHUT, selain itu juga terdiri dari Serikat Pekerja Nasional, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Mandiri, Serikat Rumah Tangga dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdiri dari Lembaga Pers Mahasiswa se-Yogyakarta. Mereka menyuarakan aspirasinya yaitu menuntut kesejahteraan buruh yang selama dua abad ini tidak mengalami perubahan.

Aksi dimulai dari jalan Abu Bakar Ali hingga berakhir di titik nol kilometer. Massa aksi menyuarakan hak-hak buruh untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta yang sampai saat ini masih sangat rendah. Selain itu mereka menuntut untuk menghapus sistem outsourching (sistem kerja kontrak) karena sangat merugikan buruh.

Seperti yang diungkapkan Bayu Panji, salah satu massa aksi. Ia berharap, mayday kali ini bukan hanya peringatan semata, tetapi dapat membawa perubahan yang signifikan dan membawa dampak baik untuk kesejahteraan buruh yang selama ini selalu tertindas. Hal senada juga diungkapkan Irsad Ade Irawan selaku korlap dari ABY. Ia mengatakan, kondisi perburuhan saat ini sangat menyedihkan, karena para buruh yang menghasilkan barang-barang dan sebagai tulang punggung bangsa, tidak sejahtera. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pemerintah masih menjalankan politik upah murah, selain itu negara masih menerapkan kebijakan sistem outsourching, serta kebijakan lainnya yang merugikan para buruh di Indonesia misalnya kebijakan UU Migas dan penanaman modal asing. Hal tersebut memuluskan jalannya para pengusaha untuk mengurangi hak-hak buruh.

Heni, salah satu massa aksi yang berasal dari serikat pekerja rumah tangga mengungkapkan buruh harus mendapatkan upah yang layak. “Teman-teman kami yang menjadi pekerja rumah tangga sampai saat ini masih ada yang hanya digaji 350 ribu per bulan bahkan kadang mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari majikan, oleh sebab itu dengan ini kita ingin menyuarakan hak-hak kita dan berharap ini akan menjadi jalan untuk memperbaiki nasib kita ke depan,” ujarnya. Sementara itu, Wawan, seorang penjual bakwan kawi (30 thn) mengatakan, aksi ini sangat bagus untuk menyuarakan aspirasinya. “Saya harap aspirasi yang dikeluarkan bisa segera didengar dan dilaksanakan, bukan hanya sumpah serapah dan janji para pejabat,” ujarnya.

Aksi ini diakhiri dari pernyataan sikap bersama dari berbagai Aliansi tersebut. Mereka menuntut pemerintah untuk menindak tegas pelanggar upah minimum, hentikan pemberangusan serikat buruh/pekerja, berikan akses JAMKESOS dan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan (KMS), hapuskan sistem kerja kontrak ( outsourching), tolak diskriminasi buruh perempuan, tolak kenaikan BBM, turunkan harga-harga sembako, cabut ayat 6a Pasal 7 dan pasal 18 UU APBN 2012, cabut UU Migas dan penanaman modal asing, serta beri upah dan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. [Aat dan Incus]

Begitulah kata-kata yang dilontarkan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Musa Asy’arie saat mengisi sambutannya dalam acara launching dan peresmian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Untuk menjawab kebutuhan pasar, UIN membuka FEBI dengan jurusan Ekonomi Syariah (S1) dan Perbankan Syariah (S1). Fakultas ini resmi dilaunching pada Sabtu, 28 April 2012 di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga.

Hadir sebagai keynote speaker Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Ia berharap, UIN akan menjadi kiblat kewirausahaan mahasiswa. Saat ini menurutnya, UIN menjadi pusat pengembangan islamisasi ilmu (integrasi interkoneksi) dan sebentar lagi akan menjadi pusat pengembangan kewirausahaan.

Hal ini yang menurutnya, FEBI akan menjadi center of excellence dalam pembelajaran ekonomi islam. Ia mengatakan, saat ini Indonesia menganut faham neoliberal. Namun, akhir-akhir ini juga terjadi persaingan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi islam. Munculnya bank-bank syariah di berbagai perbankan di Indonesia menjadi salah satu ciri majunya ekonomi islam. Hal ini yang diyakininya islam akan menjadi jalan tengah antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis dan menurut keyakinannya, ekonomi islam akan menjadi ekonomi berbasis kebahagiaan.

Dalam acara peresmian Fakultas ini, Musa Asy’ari mengharapkan, UIN dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi islam. Ia memandang, ke depan peluang usaha akan sangat besar dalam sektor apapun. “Kita berharap FEBI bisa masuk di sektor riil menuju perubahan kualitatif, sehingga mempunyai peranan dalam pendidikan islam,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, proses pembentukan FEBI ini sudah sangat lama, hingga akhirnya diijinkan oleh Dirjen Kemenag dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam. FEBI ini dibentuk karena ingin melakukan perubahan struktur ekonomi di masyarakat ke depan. “UIN harus bisa menjawab kebutuhan pasar saat ini, sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing tinggi,” imbuhnya.

Ia juga merasa, pembukaan fakultas baru ini tidak melanggar ajaran Al-Qur’an dan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. “Saya rasa ini adalah cita-cita yang luhur untuk menjawab kebutuhan pasar, hal ini yang nantinya juga akan menyerap kelompok kurang mampu untuk kuliah di UIN,” tambahnya.

Launching tersebut dilanjutkan seminar dengan tema “Akselerasi Ekonomi Islam Menuju Ekonomi Mainstream”. Hadir sebagai pembicara Dr.Makhlani, IDB representatif Indonesia dan Dr. Rifki Ismal, Direktorat Perbankan Syariah BI.
Makhlani yang merupakan perwakilan dari Islamic Development Bank (IDB) menyampaikan, wajah ekonomi islam akan membawa rahmat bagi semesta alam (yaitu dengan cara langkah edukasi dan diplomasi). Munculnya perbankan syariah adalah sebagai bukti bahwa ekonomi islam sedang berjalan. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini yang perlu didorong untuk membuka fakultas ekonomi islam di berbagai perguruan tinggi islam di Indonesia.

Hal senada juga dikatakan oleh Rifki Ismal. Ia mengatakan, saat ini banyak masyarakat beralih ke bank-bank syariah. Hal itu karena budaya sosial Indonesia sejalan dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan hasil riset dan survey Bank Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat kepada bank Syariah yang sebesar 89 %. Selain itu menurutnya, Islamic Banking berorientasi pada sektor riil, sehingga banyak diminati masyarakat.

Sementara itu, Makhlani menambahkan, hanya IDB satu-satunya yang membangun dan membantu Perguruan Tinggi. Saat ini yang sudah berhasil dibuka adalah UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah, dan IAIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang). Sebentar lagi, akan dibuka juga di berbagai tempat IAIN di Indonesia yaitu Medan, Palembang, Mataram, dan Semarang.

Menurutnya dengan adanya pembukaan FEBI di UIN melalui bantuan IDB ini akan membantu memudahkan secara politik untuk mendukung ekonomi islam. “Dalam hal ini, upaya untuk mendukung ekonomi islam secara politik menjadi semakin mudah,” ujarnya. [Anik Susiyani]