Suara Perempuan diperlukan Dalam Pembangunan Nasional

“Suara perempuan belum terlalu berpengaruh,”

Lpmarena.com, Kutipan diatas disampaikan Hindun Barokah dari Kementrian PPN/Bappenas dalam acara Lokakarya Nasional dengan tema “Mengembangkan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Responsif Gender” di Hall Hotel Santika Yogyakarta, Rabu (22/01). Acara tersebut diselenggarakan oleh UN-Habitat Indonesia bekerjasama dengan Institute for Research and Empowerment (IRE) .

Isu gender di daerah pedesaan menjadi hangat diperbincangkan, seperti di Belu dan Kupang, karena peran perempuan di NTT paling tinggi, baik dalam urusan politik, pengambilan keputusan, maupun ekonomi. Rumusan RPJPN 2015-2019 dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi agenda Bappenas.

”Pengarusutamaan gender dalam pembangunan kita usahakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN), sehingga yang dilakukan di pusat juga dilakukan di daerah,” ungkap Dani Ramadhan dari Kementrian PPN/Bappenas.

Acara berlangsung mulai pukul 09.00-17.00 dihadiri oleh perwakilan kementrian pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelompok masyarakat dari Kupang, Belu, Poso, Ambon, serta akademisi mulai dari LSM, Ormas,dan mahasiswa.

Krisdyatmiko selaku Direktur Eksekutif IRE dalam pembukaan Lokakarya mengharapkan desa menjadi basis pelayanan publik, sehingga mengurangi arus urbanisasi. (Annisatul Ummah)

Editor : Folly Akbar

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of

Send this to a friend