Orasi Politik May Day: Parpol dan Negara Impian Buruh

Oleh : M. Faksi Fahlevi*

“Krisis ini membuat satu situasi di mana yang tua sedang sekarat dan yang muda belum lagi lahir…”

Kutipan tulisan abstrak di atas merupakan kutipan yang sengaja saya kutip dari Gramsci sebagai persembahan atas nasib buruh di Indonesia. Di mana nasib yang seringkali diperjuangakan pada tanggal 1 Mei (May day), hari di mana sebagai hari besar dan kemenengan serikat pekerja sedunia.

Gelombang besar kian hari kian menghantam serikat pekerja, baik petani kecil, buruh, LSM, aktivis demokrasi, dan lembaga pendidikan yang terkormersilkan. Kita mungkin tidak mau jika May Day hanya menjadi hari penyesalan dan pengaduhan atas ketertindasan buruh dan sipil di mimbar  bebas sepanjang jalanan.

Jalur politik

Harus ada jalur politik, mimbar bebas menjadi kerja taktis, orasi ketertindasan menjadi tindakan perlawanan, politik ekonomi kapitalisme menjadi negasi terbentuknya partai politik buruh sebagai kelas penguasa. Bukan seperti negara sosialis Eropa, kubah, China, dan negara marxis ortodoks. Melainkan negara sosial sejatinya masyarakat yang cerdas berpolitik, yaitu negara tanpa pemberhalaan.

Jalan perlawanan bukan pada jalur reaksioner revolusioner dalam merebutkan kesejahteraan ekonomi, melainkan melalui diplomasi politik dua arah (konsensus) yang menjadi titik utama, dengan formasi filosofi humanisme. Lenin pernah berkata, “Kita boleh saja mencoba meminjamkan perjuangan ekonomi dengan sebuah karakteristik politik. Namun, kita tidak akan pernah dapat membangun kesadaran politik para pekerja dengan mengekang mereka dalam kerangka perjuangan ekonomi. Semua karangka semacam ini sunggu terlalu sempit.”

Buruh dan perjuangan ekonomi yang seperti itu sifatnya masih palsu. Oleh sebab itu, perjuangan dalam jalur politik dan membentuk partai sebagai garis perlawanan adalah upaya pembebasan yang nyata. Dengan suksesi kesadaran yang tidak  terorganisis menjadi terorganisir, ruang teoritis menjadi taktis. Karena hari ini, kitatak mungkin melakukan perlawanan dengan senjata,  kita kalah senjata sama aparat mliter dan polisi yang dibentuk oleh Jokowi. Ada ruang demokrasi sebagai jalan yang harus diradikalisasi. Bukan seperti PKI, melainkan lebih radikal dan kritis dari PKI.

Agar nasib yang tua harus tetap eksis dan tak harus mati kelaparan. Tak ada jalur lain selain berjuang buat kehidupan masa depan, dengan memahami realitas keseharian sebagai watak pendidikan yang alami.

Kelas politik

Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum berpolitik? Seperti yang saya singgung di atas, garis kelas yang jelas sebagai langkah utama, kelas elite politik dan sipil. Dalam konsepsi Gramsci “masyarakat sipil” mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazimnya disebut “swasta” seperti universitas, sekolah, media massa, gereja buruh, dan lain sebagainya. Karena aparatus-apartus tersebut memainkan peran sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok yang berkuasa dalam melestarikan kontrak sosial dan politiknya atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuanya dalam mengontrol aparatus-aparatus tadi. Yang dimaksud oleh Gramsci dengan “ masyarakat politik” sebaliknya, adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan “perintah”. Termasuk dalam kategori ini, masyrakat politik mengacu pada, antara lain, institusi seperti tentara, polisi, pengadilan, birokrasi, dan pemerintah.

Bagaimana kita tidak harus bertindak, dan tidak mau membentuk kelas perjuangan dalam jalur politik praktis. Jika kita memakai analisis Gramsci di atas, penindasan dan represif kerap kali menimpa kalangan swasta atau masyarakat sipil. Di Yogyakarta sebagaimana dilaporkan oleh Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD), tercatat di antaranya penyerangan  diskusi iIrsyad Manji di LkiS 2012, penyerangan TDOR 2014, penyerangan terhadap kelompok minoritas agama dan suku/etnis, aksi damai Aliansi Mahasiwa Papua (AMP) dihadang FKPM Paksi Katon dan polisi. Kemudian pengusiran imigran syiah di Ambarbinangun oleh FJI, juga penyerangan GBI Sleman, Bantul, hingga penyerangan oleh FJI pada kemah siswa “ Reclaming His Love” di Cangkringan (acara ini diadakan Gereja Advent Surakarta). Selain itu,  pembubaran diskusi/nonton film Senyap sepanjang  tahun 2014-2015 dan diskusi Terk 65 tahun 2016.

Rentetan kejadian intoleran dan anti demokrasi terus berlanjut: One Billion Rising Jogja mendapatkan intimidasi saat kampanye melawan kekerasan seksual, disusul penutupan Ponpes waria oleh pihak Front Jihat Islam (FJI) dan kepolisian, hingga sepanduk kebencian terhadap LGBT tersebar di mana-mana dan aksi AM FUI yang menyerukan pembunuhan terhadap LGBT. Terakhir terjadi pembubaran acara Lady Fast 2016 oleh Kapolsek Kasihan, Suwandi bersama-sama dengan Polres Bantul serta Ormas Forum Ummat Islam (FUI) dan Forum Jihad Islam (FJI).

Kasus di atas harus menjadi refleksi bersama, bahwasanya, di akar rumput (kelas bawah) selalu menjadi kambing hitam oleh kebijakan ekonomi nasional dan ekonomi politik  internasional. Oleh sebab itu intelektual organik, mahasiswa harus selalu bersenergi dalam jalur politik yang sama dengan kelas sipil. Untuk mempertahankan ekonomi kerakyatan, agar tidak terjadi krisis.

Cukup solidnya buruh dan banyaknya serikat pekerja, saya optimis sebentar lagi kemenangan kelas pekerja atau sipil secara politik sudah di depan mata. Di satu pihak kapitalisme sudah mulai gemetar dan ketakutan, karena kekritisan dan terorganisirnya massa sipil yang begitu kuat, untuk menumpas individualisme elite politik, menjadi negara Pancasila yang berlandaskan “humanisme “ secara keseluruhan.

LAWAN !!! dan hancurkan Tirani yang tidak berpihak pada Rakyat !!!

 

*Riwayat Penulis: Wakil Pemimpin Umum LPM ARENA UIN Sunan Kalijaga.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of