Studi Amdal, Momentum Perlawanan Warga Kulon Progo

Lpmarena.com, Sekira 300 warga Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) memadati halaman kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Yogyakarta (7/11). Mereka melakukan aksi penolakan terhadap rencana studi Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I sebagai pihak pemrakarsa.

Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyarta, warga juga menyampaikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terkait rencana studi Amdal tersebut kepada BLH provinsi Yogyakarta untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan pada Kementrian Lingkungan hidup di Jakarta. Berdasarkan pengumuman Rencana Studi Amdal Pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport Kulon Progo yang diedarkan pada 31 Oktober 2016 oleh PT Angkasa Pura dan Kementrian Lingkungan Hidup yang menyatakan batas penyampaian SPT adalah sepuluh hari sejak pengumuman tersebut. Adapun SPT bisa disampaikan di antaranya melalui BLH Provinsi Yogyakarta.

Ketua WTT, Martono menyampaikan bahwa sejak awal sebenarnya pihaknya menolak pembangunan bandara tersebut, sehingga memboikot segala agenda dari PT Angkasa Pura. Namun momentum studi Amdal ini menjadi celah untuk membatalkan pembangunan bandara. Warga yakin bahwa memang sejak awal Izin Penetapan Lokasi (IPL) menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak setaraf dengan undang-undang di atasnya, merupakan wilayah rawan tsunami, serta banyaknya cagar budaya. “Kita berkeyakinan bahwa bandara di kulon progo segera dibatalkan dengan tidak lolosnya amdal itu,” ungkap Martono saat ditemui wartawan di depan kantor BLH Provinsi Yogyakarta pada Senin (7/11).

Terdapat empat poin penting dalam SPT. Petama, proses amdal dilakukan pada tahap yang salah bukan pada tahap perencanaan, sementara sekarang sudah melakukan pengadaan tanah. Kedua pembangunan bandara tidak sesuai dengan RTRW. Ketiga, lokasi pembangunan rawan bencana tsunami dan keempat lokasi pembangunan bandara adalah lahan pertanian yang subur.

Baca juga  AMDAL Manipulatif dalam Proyek Waduk Pidekso

Sebaliknya, kepala BLH Provinsi Yogyakarta Joko Wuryantoro menyatakan bahwa saat ini pembangunan bandara dalam tahap perencanaan meskipun pihak pemrakarsa sudah melakukan pengadaan tanah. Menurutnya studi amdal dilakukan setelah proses pengadaan tanah tidak apa-apa. “Ya setelah pembebasan lahan itu kan, ini kan juga pembebasan lahan, juga perencanaan masuk dalam kategori perencanaan,” terang Joko di kantornya kepada wartawan.

Kepala bidang advokasi LBH Yogyakarta, Yogi Zulfadli menyayangkan kepala BLH tidak paham hukum.  Dia menjelaskan bahwa Amdal masuk dalam tahap perencanaan. Hal itu mendasar pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, nomor 32 tahun 2009, bahwa Amdal disusun oleh pemrakarsa dalam tahap perencanaan sehingga dilakukan jauh sebelum IPL diterbitkan. “Kenapa demkian? Karena nanti yang namanya Amdal yang akan diikuti dengan izin lingkungan itu akan menjadi dasar dari terbitnya hukum,” kata Yogi mnjelaskan masih di halaman kantor BLH.

Namun pada faktanya IPL yang merupakan izin lingkungan sudah dikeluarkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 68 /KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY dan penetapan lokasi yang juga sudah dilakukan oleh Menteri Perhubungan nomor: KP. 1164 pada tanggal 11 Novmber 2013 lalu mendahului adanya Amdal yang merupakan instrumen penting dalam menerbitkan perizinan. Menurut Yogi terdapat potensi pidana terhadap pejabat yang menerbitkan izin usaha tanpa disertai dengan dokumen kelayakan lingkungan. “Kalau kemudian pejabat kemudian menerbitan izin usaha tanpa disertai dengan dokumen kelayakan  lingkungan, termasuk dialam hal ini izin lingkungan, itu  memang ada potensi  pidananya,” ungkap Yogi sungkan.

Reporter: Syakirun Ni’am

Redaktur: Lugas Subarkah

Gambar: Dokumen LBH Yogyakarta

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of

Send this to a friend