180 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Oleh: Nur Umar*

Analoginya sesederhana, “Timun melawan Durian” seloroh pak Domo (biasa disapa). Kali pertama berjumpa, beliau membuka dengan gelagat tawa akan skema perlawanan di Mekarsari-Patrol. Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat (JABAR) telah mewartakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, tertanggal 12 Januari 2018, dengan nomor 90/G/LH/2017/PTUN.BDG, atas gugatan warga Mekarsari, Indramayu atas izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 1000 Meter.

Pak Domo sebagai warga yang aktif bersuara melawan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 dan mempertahankan ruang hidup di Mekarsari tersebut mengatakan, walaupun dalam segi kuantitas atau jumlah pihaknya kalah, namun warga yang masih tersisa terus bertahan dan melawan “birokrasi ala sabun” yang terbilang banyak, terkait dengan rencana pembangunan PLTU 2 tersebut. Belum lagi dengan adanya pembaruan UU AMDAL yang berbeda dari tahun 2010 dan 2014, sehingga membuat warga mengalami kesulitan dalam kepengurusan terkait administrasi-birokrasinya.

Tidak selesai disitu, WALHI Jawa Barat juga menilai proyek pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di Desa Mekarsari cacat prosedur dan substansi. Beberapa dasar izin lingkungan PLTU batu bara Indramayu yang dianggap cacat prosedur dan substansi, antara lain:
1. Bupati tidak berhak menerbitkan objek gugatan. Penerbitan objek gugatan dalam hal ini izin lingkungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1.

2. Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sehingga izin lingkungan harus dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan objek gugatan dianggap tidak pernah ada.

3. Izin Lingkungan diterbitkan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU PPLH 32 tahun 2009, yaitu “Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup”.

4. Izin lingkungan diterbitkan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat yang terkena dampak, sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Izin lingkungan

5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, dan penyalahgunaan dokumen dan informasi, sehingga cacat substantif. Diantaranya rona awal lingkungan hidup, penentuan besaran dan sifat dampak penting hipotetik, evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting dan RKL-RPL.

6. Penerbitan objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Majelis Hakim juga menilai surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Indramayu bukan merupakan kewenangan yang bersangkutan, melainkan merupakan kewenangan DPMPTSP Indramayu. Sebagaimana tercantum di Perda No.15 tahun 2015 tentang Juklak Pelayanan terpadu Satu Pintu. (Tribun Bandung, 06 Desember 2017)

Perjuangan pak Domo mempertahankan ruang hidup di Mekarsari berbuah pahit, rumah pak Domo kerapkali didatangi intel dan lainnya, diintimidasi. Tidak hanya itu, ia juga merasa tidak puas akan pelayanan publik di daerahnya. Pasalnya, setiap laporannya selalu terhenti tanpa ada tindak lanjut. Padahal, tuntutan pak Domo serta warga lainya tidak lebih dari meminta tanggung jawab kepada pihak terkait atas pembangunan PLTU yang cacat prosedur. Penolakan yang dilakukan pak Domo dan warga bukan penolakan atas PLTU 2 namun penolakan atas garapan lahan.

Proyek nasional tersebut kemungkinan besar akan terealisasi dalam waktu dekat, mengingat beberapa hari kedepan alat berat akan segera menyambangi lokasi. Dan lagi-lagi warga yang akan di rugikan, baik secara moril dan materil. Walaupun akan ada ganti rugi atas tanah tersebut, namun kelangsungan ruang hidup serta konflik agraria meletup di titik-titik strategis ruang hijau, dan lambat laun semakin terancam eksistensinya. Sebagai contoh dampak dari PLTU 1, baik biota laut maupun ekositem tanah yang terkontaminasi oleh adanya PLTU tersebut telah diperkuat oleh realita yaitu banyaknya penderita ISPA di sekitar lokasi PLTU pertama tersebut, sehingga penolakan yang dilakukan oleh pak Domo dan kawan-kawan tentu beralasan.

*lelaki yang suka membaca.