Dalih UIN Suka Melarang Mahasiswi Bercadar

Dalih UIN Suka Melarang Mahasiswi Bercadar

  • 153
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    153
    Shares

Lpmarena.com- Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi melarang mahasiswi bercadar. Menurutnya mereka cenderung tidak memberikan rasa keamanan terhadap kampus.

Sebagai kampus negeri, UIN Suka harus mematuhi ketentuan umum yang berlaku. Ia mengaku mendapat himbauan dari Kementerian Agama untuk menerapkan Islam moderat. Yudian memaknai Islam moderat adalah yang mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia beranggapan selama ini mahasiswi bercadar sudah tertipu.

Belakangan ini negara sedang digoncang dengan ideologi radikal. Yudian mengingtakan agar citivas akademika tidak boleh terseret dalam paham tersebut. Untuk menangkal itu, ia ingin menerapkan Islam moderat di Kampus UIN Sunan Kalijaga.

Menurutnya, mahasiswi bercadar memiliki indikasi ke arah paham radikal. Kampus ingin mencegah sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, memakai cadar lebih banyak dampak kerugian ketimbang keuntungannya. Di antara kerugian itu, Yudian menyatakan perempuan yang semula ikhlas beragama akan terdesak menjadi korban ideologi tertentu.

”Maka kami sebagai pemegang otoritas di kampus berhak mengharamkan barang yang mubah, sunnah atau bahkan wajib, jika tidak dilarang bisa menimbulkan masalah,” kata Yudian saat jumpa pers di UIN Suka, Senin (5/3).

Kebijakan tersebut ia kaitkan dengan beredarnya foto bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang beberapa waktu lalu di UIN Suka. HTI merupakan gerakan yang bertujuan mendirikan khilafah Islamiyah, yang berarti mendukung pembubaran NKRI. Dengan beredarnya bendera tersebut terkesan bahwa UIN Suka merupakan sarang HTI. “Itu sangat merugikan kami,” tegasnya.

Selain itu dari aspek keamanan, menurutnya tidak ada yang menjamin mahasiswi bercadar tidak melakukan kebohongan. Ia mencontohkan, misalnya saat si A mengikuti ujian, bisa saja orang lain yang masuk dengan memakai cadar. “Ini semua berkaitan dengan kemanan,” terangnya.

Baca juga  Rencana Revisi DPR Terhadap Kewenangan KPK

Saat ini ia sudah mengantongi 41 nama mahasiswi bercadar dari berbagai fakultas. Data tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dalam bentuk konseling. Pihak kampus akan membentuk tim khusus konselor yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan. “Nanti kita akan panggil satu persatu, satu anak diajak konselor katakanlah 15 orang (konselor),” tutur Yudian.

Apabila mahasiswi yang bersangkutan tetap kukuh mengenakan cadar, meski sudah diperingatkan dan dibina sebanyak tujuh kali. Menurut Yudian hanya satu pilihannya, mahasiswa tersebut dipersilahkan untuk pindah dari UIN Suka.

Yudian mengklaim, upaya tersebut untuk menyelematkan republik. “Kami ingin menyelamatkan republik, tapi yang paling langsung mahasiswi bercadar ini.” Menurutnya mahasiswi bercadar seringkali tidak mengerti, bahwa apa yang mereka terima bukan merupakan kebenaran mutlak. Melainkan hanya hasil tradisi atau kebudayaan.

Meskipun ia juga belum mengetahui alasan masing-masing mahasiswi ketika menggunakan cadar. Upaya konseling itu sebagai proses penggalian motivasi dari yang bersangkutan.

Tidak Menggeneralisir

Sementara itu, Alimatul Qibtiyah menyatakan, fenomena cadar dikhawatirkan akan sama dengan fenomena jilbab pada 35 tahun silam. Saat itu menurutnya, para orang tua merasa resah ketika anaknya mengenakan jilbab. Namun setelah 40 tahun kemudian, fenomena jilbab dianggap menjadi biasa. “Apakah mungkin kasus ini akan terjadi untuk kasus cadar?” tanya Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Fakultas Dakwah. Ia membayangkan jika tidak diintervensi, 35 tahun yang akan datang bukan tidak mungkin Indonesia akan memakai cadar semuanya.

Berdasarkan artikel yang ia baca, pembeda isu jilbaber dan cadaris adalah isu teroris. Namun ia membaca akun facebook Perempuan Cadar Indonesia yang mengatakan, bahwa ia anti teroris. Untuk itu kampus perlu hati-hati tidak menggenaralisir semuanya. “Kita lihat dulu siapa mereka,” tuturnya.

Baca juga  Menuntut Tranparansi Pemberlakuan UKT di UIN

Pihaknya tidak bisa menyimpulkan keterlibatan mereka, karena belum mengidentifikasi satu persatu. Hal itu akan diketahui ketika dilakukan pembinaan konseling, yang menghadirkan berbagai macam pemikiran. Alim mengklaim mereka hanya mendapatkan pemahaman dari satu guru. “Kebanyakan mereka gitu,” katanya.

Konselor akan menggali pemaham yang bersangkutan terhadap jilbab seperti apa. “Kita sebagai orang akademik punya hak untuk menyatakan pendapat,” jelas Alimatul.

Alim mengakui secara peraturan khusus perihal larangan cadar belum termuat dalam tata tertib kampus. Ia menyatakan aturan itu nantinya akan ada. Ketika tata tertib  saat ini belum ada, maka pihaknya tidak langsung mengeluarkan, melainkan melalui proses pengkajian.

Meskipun begitu, tujuan dari pembinaan adalah melepas cadar. Menurutnya ini adalah politik identitas negara. “Karena Islam Indonesia itu melepas cadar,” jelasnya.

Reporter: Mujaeni

Redaktur: Wulan

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of