LPPM Bungkam Transparansi Dana KKN

LPPM Bungkam Transparansi Dana KKN

  • 10
    Shares

Lpmarena.com- Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan besar yang menjadi rutinitas UIN Sunan Kalijaga setiap tahun. Sekitar 3.200 peserta KKN tahun ini siap diberangkatkan untuk mengabdi kepada masyarakat wilayah Yogyakarta. Mereka akan disebar ke berbagai daerah diantaranya yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, Magelang, dan Klaten. Beberapa peserta KKN tematik juga disebar ke berbagai wilayah, antara lain Kali Code dan daerah perbatasan Indonesia, Atambua.

KKN berada di bawah tanggungjawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Tugas LPPM adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Saat mengikuti rapat KKN yang diselenggarakan LPPM pada Senin (16/04), dipaparkan bahwa dana KKN yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) sangat minim sehingga kurang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh anggota Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas ini disebutkan bahwa mahasiswa mencari sendiri dana dengan mengajukan beragam proposal untuk menambal kebutuhan KKN. Dana BOPTN sendiri tidak bisa diandalkan karena seringkali terjadi pemangkasan.

“Dengan dana yang sangat minim baik dari kampus ataupun dari mahasiswa, tapi hasilnya sangat membanggakan,” ujar Al Makin Ketua LPPM.

Saat diminta transparansi dana mengenai perincian keuangan KKN, pihak LPPM enggan memberikan keterangan. Al Makin beralasan bahwa keuangan negara tidak bisa diprediksi karena seringkali terjadi pemotongan.

Dia juga menambahkan, pihak yang berwenang memutuskan untuk membuka rincian tersebut kepada publik adalah Rektor. Dia berdalih, jika LPPM mempublikasikan rincian semacam itu maka unit lain di universitas juga harus melakukan tersebut.

Sahiron, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan  saat dikonfirmasi via Whatsapp, Selasa (17/04) malam menyatakan bahwa KKN mendapatkan dana yang cukup besar dari BOPTN.

Baca juga  Menyikapi Waktu dengan Menari di Perbatasan Rindu

Berdasarkan data yang ARENA dari Sahiron, pada tahun 2017 UIN Sunan Kalijaga mendapat kucuran dana BOPTN sebesar Rp 30.334.447.000. Dengan pembagian terbesar diberikan kepada sektor Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebesar 35% atau senilai Rp 10.624.406.000. Dalam pengelolaan anggaran LPPM. Pembagian tersebut dikhususkan lagi ke dalam sektor pengabdian masyarakat sebesar 11% atau Rp 1.168.685.000. Pihak LPPM mengatakan bahwa dana tersebut masih sangat minim untuk keperluan KKN.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian, disebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib memberikan dana internal BLU untuk pengabdian.

Namun UIN Sunan Kalijaga dalam Pelaksanan Pengabdian kepada Masyarakat tidak mendapatkan dana Badan Layanan Umum (BLU) karena sudah mendapatkan dana dari BOPTN. Sehingga tidak lagi menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah dan lembaga kerja sama atau masyarakat.

“Sumbernya boleh dari pemerintah dan lembaga kerjasama atau masyarakat. Tetapi kalau UIN, pendanaan dari BOPTN,” terang Sahiron melalui pesan Whatsaap.

Fajriatu Kamelia, aktivis mahasiswa menilai sikap LPPM tidak kooperatif dan melukai keterbukaan informasi publik. LPPM juga dinilai tidak jelas karena beberapa waktu lalu mereka mengatakan telah menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal. Namun di masa-masa pembekalan KKN justru dana stimulan tidak turun.

“Berarti kemarin yang mereka bilang LPPM sudah menjalin kerjasama itu cuma hoax,” ujar mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi itu.

Sebagai mahasiswa yang sudah menjalani KKN, Kamel menegaskan bahwa dana stimulan sangatlah penting. Tidak ada program yang tidak menggunakan dana, jika ada, bisa diprediksi program itu hanyalah formalitas karena peserta KKN yang melaksanakannya terkendala dana.

Baca juga  Haruskah Berdamai Dengan Sistem?

“Contohnya kita ingin menempati induk semang atau posko KKN, itu harus bayar, tidak gratis. Jika UKT tidak menutup dana KKN, maka dana stimulan itu perlu. Tidak ada program yang tidak pakai duit,” tegasnya.

Kamel juga bercerita bahwa saat KKN kemarin ia mengeluarkan banyak uang untuk melaksanakan berbagai program. Salah satunya ketika ia mengadakan sosialiasi kepada masyarakat. Uang harus dikucurkan untuk memberi konsumsi masyarakat dan membayar pemateri.

“Karena kalau bisa, kegiatan KKN ini bisa bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Mahasiswa yang aktif berorganisasi di Keluarga Aksi Mahasiswa (KAM) UIN ini berharap LPPM bisa bekerja lebih serius untuk membangun kerjasama dengan lembaga eksternal sehingga peserta KKN terfasilitasi dengan baik.

“Agar tercipta tatanan masyarakat yang adil secara sosial dan demokrasi secara politik,” tutupnya saat ditemui ARENA, Rabu (18/04) sore di halaman Gedung Fakultas Sosial dan Humaniora.

 

Reporter : Nia dan Isla

Redaktur : Fikriyatul Islami

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of