KKN dan Duka, Luka Pembiayaan

KKN dan Duka, Luka Pembiayaan

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares

Oleh: Fajriatul Kamelia*

Beberapa hari ini saya mengikuti berita yang dimuat di LPM Arena mengenai Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebenarnya polemik KKN bukan hanya terjadi tahun ini, tapi saat saya KKN pada tahun 2017 kemarin sudah menimbulkan masalah. Sebagai seorang yang sudah melewati KKN saya akan meceritakan sedikit pengalaman. Satu kesan untuk KKN, yaitu ngabis-ngabisin duit. Dalam buku Eko Prasetyo yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah, dia mengatakan bahwa saat pertama kali kita masuk universitas, mereka tidak membantu kita sedikitpun, kok seenakanya saja menuntut kita untuk mengabdi.

Kita KKN mengatasnamakan lembaga, bukan secara mandiri, tentunya yang diuntungkan disini adalah kampus kita yang sudah numpang nama atas program-program kerja kita terhadap masyarakat. Berarti kampus juga harus menguntungkan kita sebagai mahasiswa, jangan malah membebani. Jadi segala tindakan kita yang jungkir balik di masyarakat itu membawa nama UIN Sunan Kalijaga. Hal ini sering disampaikan saat pembekalan KKN, karena ditakutkan mahasiswa ada yang berperilaku buruk terhadap masyarakat, sehingga mencoreng nama baik UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi keringat dan waktu yang kita luangkan di sana dengan kerja keras kita; mulai dari menebar proposal, iuran kelompok, hingga merogoh saku celana sampai kebagian yang paling dalam untuk mencari uang pribadi demi berjalannya KKN tidak dibantu sama sekali oleh kampus.

Memang kampus telah membantu pencarian tempat tinggal dan memfasilitasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), tapi itu akan tetap membuatmu menjerit-jerit karena ketiadaan dana, bahkan untuk membayar induk semang saja kita memang tidak dipatok harga, akan tetapi kita sebagai mahasiswa yang tinggal di sana sudah selayaknya sadar diri karena disediakan tempat dan memakai listrik selama satu setengah bulan, jadi kita membayarnya dengan harga yang manusiawi. Kelompok kami membayar sebesar Rp 1.500.000,00.

Baca juga  Data dan Statistik Wisuda Periode II

Sedangkan KKN tahun ini waktunya lebih panjang dari pada saya dulu. Sekitar dua bulan, otomatis mereka lebih besar membayar biaya induk semang. Belum lagi biaya menyewa mobil pegangkut barang-barang dari Yogyakarta ke tempat tujuan KKN. Pulang pergi menghabiskan sekitaran 500.000. Ini belum termasuk dana yang dibutuhkan saat pelaksanaan program.

Kampus memberikan dua jenis program, yakni program individu dan juga program kolektif (kelompok). Memang dana disesuaikan dengan bentuk program. Program saya sendiri terdiri dari dua program. Karena sasarannya masyarakat satu dusun, untuk melaksanakan program tersebut dibutuhkan konsumsi, pemateri dan peralatan yang mendukung seperti LCD dan proyektor, dua program ini menghabiskan dana sekitar Rp 700.000,00. Belum dana untuk program kolektif, tentunya lebih besar karena program kelompok diadakan minimal berjumlah 4 program dan harus bersifat memberdaya.

Apa lagi jika KKN diadakan saat-saat momentum peringatan Hari Kemerdekaan atau di saat bulan Ramadan tentunya itu lebih banyak menghabiskan dana. Setidaknya dalam masa KKN kita menghabiskan dana sebesar Rp 500.000,00-1.000.000,00 per orang. Bahkan bisa lebih tergantung dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Kalau mau irit bisa saja, dengan membuat program yang sangat sederhana tanpa mau ribet, tetapi tidak akan menutup kemungkinan untuk tidak mengeluarkan uang saat KKN.

Jika pernyataan ketiadaan dana bukan menjadi faktor penentu program itu terlaksana atau tidak, itu memang betul. Dengan waktu pengabdian yang hanya dalam hitungan bulan bisa saja kita hanya merancang program mengajar TPQ, mengisi pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, mengajar di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Namun saat peserta KKN telah selesai masa mengabdinya tidak ada lagi yang mengajar anak-anak TPQ, tidak ada lagi yang mengisi tausiyah di acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada kakak-kakak yang memberikan metode pembelajaran sains yang menyenangkan bagi anak-anak SD dan yang lainnya.

Baca juga  Petugas Posko Kurang Memahami Kebijakan Wajib Pesantren

Maka dari itu, program KKN seharusnya adalah program yang benar-benar memberdayakan masyarakat, bukan hanya bersifat momentum dan sebagai syarat formalitas akademik untuk lulus saja. Apa gunanya menimba ilmu selama bertahun-tahun jika tidak diamalkan kepada masyarakat. Minimal menyumbang buku-buku di perpustakaan desa, mendidik pemuda untuk bersedia menggantikan mengajar TPQ di masjid, memberikan pengetahuan tentang pengolahan sampah dan lainnya, yang itu bersifat jangka panjang. Karena menurut masyarakat tempat saya KKN. TPQ di salah satu masjid tempat saya mengabdi pada masyarakat, berjalan hanya saat ada mbak-mbak dan mas-mas KKN. Untuk itu saya sendiri berharap kepada kampus dan LPPM khususnya untuk segera berbenah diri.

*Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  angkatan 2014

Sumber gambar: http://selopamioro.bantulkab.go.id

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of