May Day, Pengadaan Perumahan Buruh DIY Jadi Tuntutan Utama

May Day, Pengadaan Perumahan Buruh DIY Jadi Tuntutan Utama

  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    34
    Shares

Hari Buruh Internasional (May Day) 2018 akan menjadi momentum untuk menuntut pengadaan perumahan buruh yang layak dan terjangkau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lpmarena.com- Pembangunan perumahan buruh atau pekerja menjadi tuntutan utama dalam aksi May Day yang akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta, Selasa 1 Mei 2018 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kirnadi, Wakil Ketua KSPSI DIY dalam jumpa pers di Sekertariat Bersama Buruh Yogyakarta, Minggu siang (29/4) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kirnadi memaparkan, May Day 2018 kali ini akan mengusung tema Aksi Budaya Menuntut Perumahan Buruh dan Upah Minimum Sektoral. Konvoi bersama dimulai dari Tugu Pal Putih kemudian melewati jalan Malioboro dan berakhir di Keraton Yogyakarta. Sebanyak 500 sampai 700 massa akan mengikuti aksi tersebut.

Tuntutan pengadaan perumahan buruh didasarkan pada UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtra lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Maka, sesungguhnya kewajiban bagi Pemda DIY untuk menyediakan perumahan bagi buruh Jogja,” ungkap KSPSI dan FPPI Yogyakarta melalui pers releasnya.

Selain dasar hukum di atas, tuntutan pengadaan perumahan untuk buruh juga tidak lepas dari besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY 2018 yang masih di bawah dua juta. Hal ini berbanding terbalik dengan harga tanah dan rumah di Yogyakarta yang terus melonjak. “Dengan UMK yang murah, yang semuanya di bawah dua juta tersebut, sangat menyulitkan para pekerja untuk mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang layak,” terang Patra Jatmika, pengurus DPC KSPSI Bantul.

Baca juga  Kejelasan Isu DPM

Miko, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa upah murah menyebabkan banyak buruh tidak mampu membeli rumah. Bagi buruh Jogja yang diupah murah, membeli rumah hanyalah mimpi belaka. Padahal, rumah adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan menjadi prasyarat setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang aman dan nyaman. “Seperti kita ketahui, harga tanah di DIY semakin melambung tinggi, sementara upah buruh selalu rendah,” kata Miko mengingatkan.

Tidak sedikit buruh yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal pribadi. Tidak jarang buruh tersebut masih menumpang dan tinggal bersama orang tuanya. Padahal, mereka sudah memiliki keluarga sendiri. Ia juga mengaku, untuk tempat tinggal keluarganya Miko masih mengontrak rumah di daerah Bantul.

Menurut Miko, peran pemerintah DIY sangat diharapkan oleh buruh di Yogyakarta. Pengadaan perumahan bagi buruh merupakan satu bentuk kehadiran pemerintah dalam perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan buruh. Adanya Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) menjadi harapan besar bagi mereka. “Harapannya keberadaan SG dan PAG tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahtraan masyarakat terutama para pekerja di Yogjakarta,” tutur Miko.

Repoter: Hedi

Redaktur: Syakirun Ni’am

 

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of