Outsourching, Gaya Perbudakan bagi Buruh

  • 10
    Shares

Lpmarena.comSelain menuntut masalah perumahan buruh dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). persoalan lain yang diangkat dalam peringatan May Day adalah outsourcing, sebagai tenaga kerja kontrak, yang didatangkan dari luar perusahaan penyedia  jasa tenaga kerja. Dengan adanya sistem outsourcing tersebut, mengakibatkan hak buruh untuk mendapat upah layak dari hasil kerjanya terampas. Hal ini diungkapkan Kirnadi, Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), “Outsourcing lebih menyusahkan, karena buruh tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan kerja sebagaimana mestinya,” ungkapnya, Selasa (01/05).

Outsourcing atau dalam undang-undang dikenal dengan istilah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan mekanisme, pemborong penyedia tenaga kerja memasok tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja berdasarkan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja.

Kirnadi menyatakan bahwa outsourcing adalah bentuk perbudakan gaya baru. Dengan adanya outsourcing, tenaga kerja dapat diperjual belikan dengan mekanisme dan alasan efisiensi. Perusahaan dapat menjual buruh dengan gaji yang didapatkan diambil 5-10% untuk perusahaan primer.

Dalam Undang-undang nomor  13 tahun 2003, outsourcing yang kerab disebut alih daya atau mengalihkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, sudah dinyatakan legal. Pekerjaan yang menggunakan sistem ini, biasanya hanya satpam, cleaning service, catering, dan pekerjaan yang bergerak di bidang transportasi, dan ketika diterapkan pada pekerjaan lain kerap terjadi penyimpangan. “Upaya paling maksimal adalah membatasi patuh pada aturan, bahwa tidak semua jenis pekerjaan itu boleh di-outsourcing-kan,” papar Kirnadi saat ditemui Arena di tengah aksi May Day.

Selain itu Kirnadi juga menyayangkan berbagai kendala yang terjadi ketika mengajukan judicial riview (JR) yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Kirnadi, yang bisa direvisi hanya berkutat pada persoalan kesejahteraan, seperti pada jaminan sosial, pesangon, dan sejenisnya.

Baca juga  Menyoal Buruh dan Kampus Tercinta

Senada dengan Kirnadi, Patra Jatmika yang merupakan pengurus KPSPI Bantul, ikut menyuarakan penolakan adanya outsourcing di dunia perburuhan. Menurutnya, sistem outsourcing sangat riskan. Terlebih ketika tidak ada kontrak ,lalu dengan tiba-tiba terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpa mndapatkan hak-hak buruh outsourcing.

Bahkan terkait dengan jaminan kesehatan, seperti dikutip dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bahwa tiap penyelenggara pekerjaan wajib mendaftarkan jaminan kesehatan. menurut Patra Jatmika tidak ada koordinasi dari perusahaan primer. “BPJS ketenagakerjaan sampai hari ini belum di terapkan,” terang laki-laki yang akrab disapa Miko tersebut.

Berbagai upaya terus dilakukan dalam menghapus sistem outsourcing di dunia perburuhan. Bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional, aksi Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta dan KSPSI di Nol Kilometer Yogyakarta adalah sebuah upaya untuk mendesak pemerintah daerah membuat Rancangan Peraturan Darah (Raperda), dalam rangka mengakomodir semua persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Mulai dari Outsourcing, sampai hak-hak normatif yang belum tercatat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. “Karena itu isu skala nasional dan berat, maka harus konsolidasi secara nasional. Tapi di daerah sebetulnya bisa didorong dengan membuat Raperda perlindungan tenaga kerja,” pungkas Miko.

Reporter: Tsaqif Al Adzin

Redaktur: Ajid FM

 

 

 

Komentar

komentar

2
Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Stumikho
Guest
Stumikho

👍