Sembilan Tahun Dituntut, Pemda Belum Terapkan UMS

  • 3
    Shares

Lpmarena.com Penerapan Upah Minimum Sektoral (UMS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi tuntutan ratusan massa aksi yang terdiri dari buruh dan mahasiswa di Yogyakarta. Melalui momentum perayaan hari Buruh Internasional ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melaksanakan kebijakan yang telah difasilitasi oleh peraturan menteri. Hal ini mereka lakukan untuk mengatasi ketimpangan upah dan mengurangi kemiskinan.

UMS merupakan standar pengupahan yang hanya berlaku di wilayah dan sektor industri unggulan suatu daerah. Secara wilayah UMS dibagi menjadi wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Sementara besaran UMS harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi atau kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Wakil Ketua KSPSI DIY Kirnadi mengungkapkan, terdapat lima sektor produksi unggulan di Yogyakarta. Yakni, produksi pakaian jadi, farmasi, hotel dan pariwisata, serta jasa dan perbankan. “Itu adalah data industri unggulan di Yogyakarta yang menurut data dari BPS bisa ditetapkan upah minumum sektoral,” jelasnya ketika ditemui ARENA di depan Museum Bank Indonesia, 0 Kilometer Yogyakarta pada Selasa siang (1/4).

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Pasal 13. Untuk menetapkan UMS Dewan Pengupahan melakukan kajian, antara lain mengenai homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan dan asosiasi perusahaan, serta serikat pekerja terkait. Hasil kajian pemerintah tersebut kemudian dirundingkan dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk menentukan besaran upahnya.

Patra Jatmika, ketua KSPSI Kabupaten Bantul, mengatakan meski nominal upah berdasarkan UMS masih belum mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun paling tidak target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 akan sedikit terbantu. Mengingat nominal yang akan diterima pekerja akan melampaui UMK minimal 5% dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga  May Day, Pengadaan Perumahan Buruh DIY Jadi Tuntutan Utama

Adapun besaran upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 sebesar Rp 1.454.154,15. Sementara upah minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.709.150 untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Rp 1.527.150, Kabupaten Bantul Rp 1.527.150, Kabupaten Kulon Progo Rp 1.493250 dan Kabupaten Gunung Kidul Rp 1.454.200.

Menurut dia, Dewan Pengupahan sudah melakukan kajian terhadap penerapan UMS di Yogyakarta. Namun asosiasi pengusaha dan serikat pekerja terkait bersepakat untuk tidak menerapkan UMS. Dia menyayangkan kajian tersebut tidak melibatkan seluruh aliansi pekerja, sementara serikat pekerja yang dilibatkan dipandang tidak jelas lantaran semua serikat pekerja menuntut penerapan UMS.

“Tahu-tahu ada kajian, yang ikut siapa juga nggak jelas,” sesal Miko. Dia melanjutkan, “Kalau kajian di temen-temen DPD KSPSI itu tidak ada (yang dilibatkan).”

Kirnadi juga menjelaskan hingga saat ini Pemda Yogyakarta belum menerapkan UMS, padahal tuntutan tersebut sudah dilayangkan sejak tahun 2009. “Padahal kita sudah bertahun-tahun melakukan tuntutan pada pemerintah daerah,” jelasnya.

Reporter: Roziqin

Redaktur: Ni’am

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of