GNP: Wujudkan Pendidikan Kerakyatan

  • 42
    Shares

Lpmarena.comSejumlah gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) kembali menggelar aksi untuk memperingati hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh tiap tanggal 02 Mei. Dalam aksi kali ini, selain Long March, massa aksi juga melakukan aksi treatrikal di sepanjang jalan Malioboro, Rabu (02/05).

Dalam aksinya, GNP mengusung tema besar “Rakyat Bersatu Melawan Liberalisasi Pendidikan untuk Wujudkan Pendidikan Kerakyatan,”. Isu itu diangkat untuk merespon persoalan dalam pendidikan, yakni komersialisasi pendidikan dan kebijakan institusi pendidikan yang mengakibatkan lemahnya demokratisasi pada pendidikan.

Dalam undang-undang perguruan tinggi tahun 2012 pasal 2 poin (a) tentang prinsip penyelenggara pendidikan tinggi yaitu pendidikan tinggi harus demokratis den ber-keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Miki Ezakta, Koordinator Umum (Kordum) aksi menjelaskan, Demokratisasi pendidikan yang dimaksud adalah partisipasi mahasiswa dalam merumuskan kebijakan di instansi kampus. Banyak terjadi biokrasi kampus yang tidak melibatkan para mahasiswanya dalam menentukan kebijakan. Seperti kebijakan beberapa kampus yang sudah diterapkan misalnya, terjadinya drop out (DO) di Universitas 45, dilarangnya rambut gondrong di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan sempat larangnya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memakai cadar. “Birokrasi harus memberi ruang bagi mahasiswa untuk ikut andil menyusun kebijakan kampus, agar kampus tak membatasi ekspresi mahasiswa,”ungkapnya.

Komersialisasi Pendidikan

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi sumber Pembiayaan pendidikan bagi perguruan tinggi negeri (PTN). Seringkali UKT dalam praktiknya merugikan masyarakat ekonomi menengah bawah, dan menguntungkan masyarakat menegah atas. “Sistem UKT adalah sistem tambal sulam atau subsidi silang, yang kaya disubsidi oleh yang miskin,”ungkap Miki.

Baca juga  Hikayat Pondok Waria

Sementara untuk pembiayaan kampus swasta, dampak kemahalan pembiayaan pendidikan disebabkan kurangnya kontrol dari negara kepada pihak kampus. sehingga baik negeri maupun swasta tidak mampu mencerminkan pendidikan kerakyatan.

Dalam aksi tersebut mereka menginginkan pemerintah lebih memperhatikan ketimpangan masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam mengakses pendidikan pergururan tinggi, dengan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

Selain sistem UKT, Student loan atau kredit pendidikan juga menjadi persoalan serius dalam pendidikan. Student loan adalah biaya pendidikan tinggi dapat dibayar di kemudian hari. Indonesia mengadopsi Student loan dari negara barat seperti Amerika, Inggris dan sebagainya yang sudah lebih dulu menerapkan. Dari data yang diambil dari RMOL.CO dan Yale University, diberlakukannya Student loan menyebabkan permasalahan berupa penunggakan yang dilakukan pelajar. Rata-rata hutang student loan di Amerika sekitar 37 ribu dolar dan 55 ribu dollar AS di Inggris. Bahkan sistem ini memberikan beban bagi pemerintah Inggris mencapai 100 miliar dolar dan di Amerika sekitar 7 juta dolar. Dengan bunga 14 persen, jika pembayaran melebih satu tahun. “Sistem ini pernah diterapkan pada tahun 90an dan gagal karena ketidakmampuan msyarakat waktu itu,”ungkapnya.

Miki mewakili massa aksi juga mempertanyakan amanah negara dalam UUD 1945 tentang pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) sebesar 20 persen, dan juga otonomi daerah yang tidak jelas arahnya.

Hal itu dibenarkan oleh Irfan Rohania, salah satu massa aksi,“Pembiayaan kuliah tiap tahun sering naik, yang dulunya cuma 2 jutaan sekarang sudah 3 jutaan sehingga menjadi ironi buat masyarakat,paparnya kepada Arena. Dia juga menambahkan bahwa pembiayaan kampus saat ini sangat memberatkan dirinya beserta keluarganya yang hanya mengais rezeki dari hasil petani dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga.

Baca juga  Wakil Rektor III Janjikan Kalimasada Menjadi UKM Secepatnya

Mahasiswa asal ambon yang menentut ilmu di Sekolah Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) tersebut menambahkan, mahalnya biaya pendidikan mengakibatkan tujuan awal pendidikan memanusiakan manusia seperti yang dikatatakan bapak pendidikan indonesia tidak tercermin lagi. “Pendidikan sudah dilemparkan kepada pasar,” tegasnya.

Reporter: Ach Nurul Luthfi

Redaktur: Ajid FM

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of