Polemik Ekonomi-Politik Sulawesi Selatan

Polemik Ekonomi-Politik Sulawesi Selatan

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares

Polemik Ekonomi-Politik Sulawesi Selatan

Indonesia dalam menganalisis fenomena perekonomian negeri, melihat bahwa gejala ekonomi dan kondisi politik merupakan dua hal berbeda. Padahal, ekonom terkenal seperti Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx dan lain sebagainya melihat ekonomi dan politik seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Eka Sastra, Anggota Dewan Komisi VI DPR RI 2014-2019 ketika mengisi diskusi yang bertema Peran Persaingan Pasar Dalam Mendorong Perekonomian Sulawesi Selatan di Rumah Baca Philosophia, Makassar, Kamis (21/6).

Keterkaitan antara ekonomi dan politik dijabarkan oleh Eka dengan menjelaskan kegagalan pembebasan mekanisme pasar karena beberapa faktor. Seperti monopoli, eksternalitas, asimetri informasi dan lain sebagainya. Kegagalan-kegagalan tersebut harus dicegah dan ditanggulangi oleh aktor politik seperti pemerintah agar pasar berjalan sempurna.

“Misalnya tarif SMS yang dulunya mahal, ternyata ada kesepakatan antara operator agar tarif SMS tersebut mahal. Sehingga operator-operator pada saat itu didenda,” jelas Eka.

Eka menambahkan bahwa atas kegagalan pasar, pemerintah memiliki tugas untuk mengintervensi pasar dan membuat kebijakan agar pasar berjalan dengan sempurna. Namun, permasalahan selanjutnya adalah apakah pemerintah selalu mengintervensi pasar dengan cara yang benar?

Pemerintah Indonesia seringkali tidak membuat kebijakan untuk memperlancar mekanisme pasar. Di Sulawesi Selatan (Sulsel), Eka menjabarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 0,7 persen. Namun, ketimpangan ekonomi di Sulsel juga tinggi, yaitu 0,43 persen. Padahal rata-rata ketimpangan nasional 0,39 persen.

Makna dari angka tersebut, menurut Eka adalah adanya kesalahan strategi pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kesalahan pertama, dalam ilmu ekonomi struktural semua orang pada mulanya bekerja di sektor pertanian sampai sektor tersebut mengalami surplus pekerja. Setelah itu, pekerja akan beralih pada sektor industri yang padat karya lalu akan beralih ke sektor jasa.

Baca juga  Papua: Yang Berdaya dalam Ratapan

Namun, hal itu tak terjadi karena industri yang ada bukanlah industri padat karya, melainkan industri padat modal. Sehingga surplus pekerja di sektor pertanian tak bisa ditampung oleh industri. Akhirnya, yang tumbuh adalah sektor informal.

Kedua, tidak adanya pengintegrasian yang baik antara sektor pertanian, industri dan jasa. Hal tersebut dicontohkan oleh Eka dengan sektor pertanian kita yang lebih memilih mengekspor komoditasnya. Begitu juga sektor industri yang justru berkembang dengan mengolah bahan baku yang diimpor.

Tidak baiknya pengintegrasian antar sektoral ini disepakati oleh M. Iqbal S. Suhaeb, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel yang kebetulan menghadiri diskusi dan dimintai pendapat. Sumber daya potensial seperti kakao dan rumput laut yang diolah di industri masih sangat kurang.

“Padahal, ketika kita membicarakan rumput laut seharusnya juga sudah bisa mengolah menjadi karagenan, atau kalau kakao kita juga minimal sudah bisa mengolahnya menjadi powder,” tukas Iqbal.

Iqbal juga berpendapat bahwa kurangnya pengintegrasian antara sektor pertanian dan industri di Sulsel karena pelaku industri di Sulsel masih sangat kurang. Kedua, yang menjadi masalah adalah sulitnya pelaku industri dari luar untuk masuk ke Sulsel. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika membicarakan industri adalah kita tidak boleh terlalu membebaskan industri karena basis perekonomian di Sulsel adalah pertanian.

Pentingnya Peran Masyarakat

Selain mekanisme pasar dan peran pemerintah, aktor lain dalam perekonomian adalah masyarakat. Eka mengungkapkan bahwa di negara-negara maju selain pemerintah dan pasar, perekonomian mereka juga sangat dipengaruhi koperasi.

Ketika Eka berkunjung ke Skandinavia, ia melihat bahwa koperasi memiliki bargaining position. Koperasi di Skandinavia bahkan bisa menjadi faktor yang menentukan siapa yang akan menduduki bangku pemerintahan.

Baca juga  Orang-orang Bingung

Namun di Indonesia, koperasi belum difasilitasi secara maksimal. Sebagian besar koperasi di Indonesia saat ini hanya berupa koperasi simpan-pinjam. Berbeda dengan negara maju yang juga memiliki koperasi produksi

“Koperasi di sana, semisal koperasi sapi, selain memiliki sapi juga memiliki pengolahan sapi bahkan bisa menjualnya ke luar negeri,” jelas Eka.

Tentunya, hasil koperasi didistribusikan pada masyarakat. Menurut Eka, inilah yang menyebabkan di negara yang koperasinya kuat seperti Skandinavia memiliki tingkat kesenjangan yang kecil. Koperasi lebih berdaya, kuat dan mensejahterakan dibanding Transnational Corporates (TNCs).

Maka dari itu perlunya pengorganisasian dan pencerdasan masyarakat agar berperan aktif dalam perekonomian. Satu hal yang membuat Eka optimis mengenai kekuatan masyarakat yang akan terus berkembang adalah masyarakat milenial yang aktif menggunakan media sosial. Dia juga berkata bahwa revolusi yang terjadi belakangan bermula di media sosial.

“Semoga ekonomi politik kita ke depannya bisa lebih maju dengan dorongan anak milenial,” tutur Eka.

Reporter: Muhammad Sidratul Muntaha Idham

Redaktur: Fikriyatul Islami

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of