Terorisme dan Urgensi Pendidikan Literasi

Terorisme dan Urgensi Pendidikan Literasi

  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    53
    Shares

Terorisme dan Urgensi Pendidikan Literasi lpmarena.com

Oleh: Rony K. Pratama*

Perilaku brutal mengatasnamakan Tuhan, agama, dan kepercayaan tertentu tak dapat dibenarkan meski dicari titik argumen dasarnya. Kekerasan yang berakibat parah seperti menghilangkan nyawa seseorang tentu harus dimejahijaukan sesuai konstitusi. Ia meresahkan warga kebanyakan dan pantas mendapatkan hukuman setimpal. Hukum bekerja agar kekerasan itu tak lagi terulang serta memberi efek jera pada banalitas berikutnya.

Semua perangkat penegak keadilan berkerjasama menyelesaikan kasus terorisme yang ternyata masih eksis di tengah kehidupan sosial era Revolusi Industri 4.0. Bila menengok lebih jauh, kekerasan itu timbul karena ada ideologi yang diperjuangkan, kesempatan, hingga instrumen-instrumen pendukung. Terorisme, dengan kata lain, hidup dan terus menyelinap di bentangan sejarah umat manusia.

Mereduksi terorisme bisa dilakukan para penegak hukum beserta masyarakat sipil dengan upaya strategis dan sistematis menekan simpom dari hulu ke hilir. Repons kedua elemen negara tersebut patut diacungi jempol karena seketika ke lapangan untuk menyisir dan mengumpulkan data guna investigasi lebih lanjut. Mereka bekerja sama untuk saling merekatkan solidaritas berbangsa dan bernegara dalam rangka satu suara: basmi teroris dan perilaku terorisme.

Ranah pendidikan seharusnya juga turut ambil andil. Ia termasuk instrumen di luar lapangan yang sedemikian strategis untuk menangkal terorisme. Seperti dijelaskan sebelumnya, aksi teror dilatarbelakangi oleh ideologi partikular yang menjadi basis utama kenapa terorisme digencarkan. Terorisme berangkat dari konsep pikiran yang membawa nama dogma tertentu sehingga ia masih langgeng diteruskan sampai sekarang. Ia menyebar viral melalui aksi-aksi doktriner-revolusioner sekelompok orang.

Pendidikan bekerja membendung terorisme lewat keterdidikan akal sehat. Di sini kenapa ia harus ambil andil untuk menggunting pikiran-pikiran yang menuju arah kekerasan. Guru dan sejumlah praktisi pendidikan di sekolah, dengan demikian, memiliki kesempatan besar agar benih-benih terorisme tak menjangkit akal sehat siswa. Melalui pembelajaran berbasis antiteror, setidaknya, eksistensi terorisme meredup di benak peserta didik.

Baca juga  Persembahan Orkes Gambus Al Jami'ah

Pembelajaran Literasi

Soal aksi terorisme, terdapat hipotesis menarik. Para teroris yang terkesan mempidatokan dan melakukan kekerasan, baik simbolik maupun praksis, apalagi membawa asma Tuhan sebagai legitimasi pembenaran, ia sebetulnya terjangkit penyakit nirliterasi (illiterate). Situasi nirliterasi ini bukan perkara banyak baca, melainkan bagaimana ia menempatkan dan mengkritisi teks yang dibacanya.

Alhasil, dengan pola membaca teks tanpa kesadaran kritis itu, alih-alih membawa penerangan pikiran, malah yang terjadi justru melahirkan sikap “sumbu pendek.” Di satu sisi ia juga “terhegemoni” oleh dogma yang dia dapatkan dari kelompoknya. Ia kehilangan “kedaulatan” atas daya kritisnya.

Keadaan demikian mengingatkan pada doktin-doktrin kekerasan yang tak ada urusan dengan agama atau kepercayaan tertentu, melainkan bagaimana “membaca dan mengkritisi” teks lebih mendalam. Di sini tesis kecerdasan literasi berangkat. Sekolah, karenanya, dapat mengonstruksi sebuah pembelajaran khusus yang berlandaskan kecakapan literasi kritis. Bentuk pembelajarannya bisa pusparagam tergantung kebijakan nasional pemerintah secara konseptual dan kreativitas guru di kelas.

Ihwal mengantisipasi aksi terorisme, selain memakai cara militeristik, wilayah pendidikan seyogianya juga ikut serta. Di ranah pendidikan inilah literasi kritis perlu diajarkan, bukan semata melalui program sekunder seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS), melainkan juga pelajaran literasi yang tentunya dikonstruksi serius dan diintegralkan dengan pelajaran lain. Hal demikian mengimplikasikan sinyal daruat bagi pemerintah untuk segera membuat kurikulum antiterorisme.

Peran Keluarga

Superstruktur terorisme juga serupa bentangan jeruji yang masih menguat sampai sekarang. Itu kenapa, untuk mengurai superstruktur yang berlapis itu, ranah pendidikan berperan penting. Pendidikan di sini tentu dimulai (dan paling utama) lewat keluarga. Baru sekolah sampai universitas.

Metodenya sederhana antara lain banyak membaca dan mendiskusikan apa yang dibacanya. Bukan sebatas membaca untuk menggayung informasi seperti pengertian konvensional, melainkan mengkritisi apa yang dibaca. Orang tua memungkinkan untuk mengajarkan metode tersebut secara kontinyu agar “rumah pemahaman” sang anak terus terbangun dan kuat fondasinya.

Baca juga  “Jalan” Menuju Revolsi Pendidikan Konteks Indonesia (Tanggapan Terhadap Tulisan Kawan Ahmad Taufiq & Puji Harianto)

Semakin periodik anak diajarkan bagaimana membaca dan memahami apa yang dibacanya itu maka semakin paham akan bahaya terorisme. Pembelajaran semacam ini menjadi penting untuk membentengi diri dari banalitas teroris. Apalagi, pendidikan informal semacam itu, ditengarai paling efektif untuk mengedukasi anak ketimbang ranah pendidikan formal maupun nonformal.

Konsep pendidikan anti teror di wilayah keluarga akan berjalan secara sangkil dan mangkus bila didukung pemerintah pusat. Pihak regulator dapat menyusun seperangkat konsep berikut metode praksisnya guna membentengi anak dari banalitas terorisme yang dewasa ini mencemaskan publik. Acuan strategis yang bersifat nasional tersebut pada gilirannya mampu menjadi referensi bagi orang tua.

Dengan demikian, kerjasama antara masyarakat sipil (orang tua) dan pemerintah seyogianya berjalan secara dialektis sehingga anak dapat terbentengi dari pengaruh terorisme. Jelas ini tugas kolektif yang besar.

*Peneliti Pendidikan Literasi Yogyakarta

Sumber gambar: merdeka.com

Komentar

komentar

1
Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of

nice page