Hadapi Masalah, Mahasiswa KKN Bentuk Forum Komunikasi

Hadapi Masalah, Mahasiswa KKN Bentuk Forum Komunikasi

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares

Hadapi Masalah, Mahasiswa KKN Bentuk Forum Komunikasi

Lpmarena.com- Sejumlah mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 96 yang resah dengan permasalahan KKN di lapangan, membuat forum komunikasi guna menampung berbagai permasalahan yang ada. Forum yang kemudian disebut Forum Konunikasi (Forkom) Mahasiswa KKN 96 ini kemudian mengedarkan surat ajakan kepada peserta KKN lainnya untuk mendiskusikan masalah pada masing-masing kelompok.

Dafiqul Fitrah, peserta KKN fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga salah satu penggagas Forkom Mahasiswa KKN 96 menuturkan bahwa harapan LPPM kepada mahasiswa KKN angkatan 96 cukup besar. “Bila kita cermati di pembekalan itu seakan-akan KKN 96 ini bisa memberikan progres bagus terhadap kemajuan desa, berbentuk ekonomi, sosial atau budaya.”

Namun di balik harapan besar itu, pihak LPPM justru tidak memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. “Kalau harapannya tinggi, ya, mbok, ya, o, itu dibantu dicarikan solusi,” tuturnya kepada ARENA melalui pesan Whatsapp, Rabu (18/7).

Terkait solusi yang tidak konkret dari LPPM tersebut, Forkom Mahasiswa KKN 96 ingin mewadahi aspirasi mahasiswa lain yang mempunyai masalah selama KKN berlangsung sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak mahasiswa, LPPM, dan masyarakat yang ditempati selama program KKN berlangsung.

Surat edaran Forkom Mahasiswa KKN 96

Problema Mahasiswa KKN 96

Menyoal keresahan yang dirasakan peserta KKN, masalah terkait pencarian dana serta tidak adanya solusi konkret yang ditawarkan pihak LPPM menjadi topik yang dominan. Ditambah dengan permasalahan-permasalahan lain yang begitu komplek, “Banyak banget keluhan dari kami,” ujar Vita, mahasiswa KKN program studi Sejarah Kebudayaan Islam Jumat pagi (20/7).

Tidak adanya dana stimulan menjadi kendala terbesar seluruh peserta KKN. Padahal perealisasian program kerja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagian besar kelompok peserta KKN telah berusaha mencari dana dengan mengajukan proposal kepada beberapa pihak, namun seringkali ditolak. “Banyak yang nolak (proposal-red) kita, soalnya UIN memang banyak yang minta (dana-red),” ujar Vita.

Baca juga  Tuntut Reformasi Agraria di Hari Tani

Belum lagi jika warga setempat yang menentukan program kerja untuk mahasiswa. Seperti dipaparkan Vita, warga di tempatnya tanpa sungkan meminta mahasiswa memperbaiki jalan yang putus bahkan meminta meja untuk hajatan dusun yang setiap orang dikenai iuran sebesar Rp 300.000. Vita juga menceritakan bahwa di posko lain sudah ada yang diminta untuk mengecor jalan.

“Untuk meja, kami nego sampai dua kali, akhirnya kepala dusun setuju tapi dengan raut wajah yang nggak enak,” jelas Vita.

Permasalahan lain yang tak kalah hangat  menjadi perbincangan di kalangan peserta KKN, khususnya daerah Kulon Progo adalah mahalnya biaya hidup. Oleh warga setempat, mahasiswa KKN diminta membayar sewa rumah kurang lebih seharga dua juta untuk dua bulan dan membeli konsumsi kepada warga desa dengan harga yang cukup mahal.

Di Dusun Jetis, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo, setiap orang diminta Rp 9.000 untuk sekali makan. Dikalikan dua kali makan, maka dalam sehari menghabiskan Rp 18.000. Jika dikalikan sebulan menjadi Rp 540.000, dua bulan samadengan Rp 1.080.000 per orang. Kemudian dikalikan lagi sebanyak jumlah orang dalam kelompok. Jika ada sepuluh orang, maka selama dua bulan, jumlah pengeluaran untuk makan saja mencapai 10 juta 800 ribu.

Meski tidak semua lokasi KKN mengalami hal yang sama, Farihatul Atikah prodi Pendidikan Agama Islam yang berlokasi KKN di Magelang, mengungkapkan rasa prihatinnya kepada peserta KKN lainnya. “Ngerasa kasihan juga sama teman-teman yang di sana, kalau saya jadi mereka, ya, pastilah merasa keberatan juga,” ungkapnya melalui pesan Whatsapp Jumat (20/7).

Menuju Audiensi dengan LPPM

Berkaca pada tahun kemarin, mahasiswa peserta KKN berhasil menggelar audiensi dengan pihak LPPM dan mencapai beberapa kesepakatan terkait masalah yang ada ketika itu. Dafiqul Fitrah yang akrab disapa Def, optimis apabila Forkom Mahasiswa KKN 96 bergerak dengan solid, bukan tidak mungkin mahasiswa peserta KKN 96 dapat mencapai solusi yang lebih konkret dari pihak LPPM untuk masalah yang ada pada KKN tahun ini.

Baca juga  Lomba Desain Logo Mahkamah Konstitusi

“Tahun lalu antara mahasiswa dan LPPM sepakat untuk menyeragamkan proposal dan pihak LPPM siap membantu membuka akses ke Pemda di daerah yang ditempati mahasiswa KKN,” imbuhnya.

Senada dengan Def, Muhammad Rizal, peserta KKN dari Fakultas Sains dan Teknologi memaparkan melalui Whatsapp pada Rabu (18/7) bahwa dengan jumlah kelompok peserta yang mencapai 321 kelompok akan sangat sulit untuk pendanaan. Terutama apabila hanya mengandalkan proposal permohonan dana dan iuran kelompok saja.

“Kalau iuran gak bisa dipaksain mengingat ekonomi masing-masing, lihat temen-temen yang infoin bahwa banyak pihak yang menolak proposa, jadi berat mau nyebar juga,” papar Rizal.

Terkait adanya Forkom Mahasiswa KKN 96, Rizal merasa hal ini baik bagi mahasiswa peserta KKN. Forum ini bisa membuka jalan apabila mahasiswa ingin mediasi dengan pihak lain terutama LPPM.

“Jika forum ini diseriusi nanti bisa buat audiensi sama LPPM terkait hal-hal yang tidak jelas, terutama transparansi alokasi dana program KKN yang sampai sekarang adem ayem saja,” tambahnya.

Reporter: Ilham Habibi

Redaktur: Fikriyatul Islami

Sumber gambar: humaspolresbantul.blogspot.com

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of