Wali Mahasiswa Memprotes Program Wajib Pesantren

  • 41
    Shares

Wali Mahasiswa Memprotes Program Wajib Pesantren

Wali mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi memprotes program wajib pesantren. Tidak puas dengan jawaban, mereka melakukan walk out.

Lpmarena.com-  Pertemuan wali mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) dengan pimpinan universitas diwarnai kegaduhan dan aksi walk out, pada Kamis siang (13/9) di gedung Prof. R.H.A. Soenarjo, SH (Convention Hall [CH]) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal itu bermula ketika wali mahasiswa tidak puas terhadap penjelasan program wajib pesantren.

Pertemuan dihadiri oleh sekitar 250 wali mahasiswa baru yang memenuhi kursi di lantai satu gedung CH. Mulanya mereka mengikuti kegiatan Sosialisasi Akademik yang diadakan oleh fakultas, dengan narasumber Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Sahiron, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Murtono, dan Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ja’far Luthfi.

Ketika sesi tanya jawab dibuka, Ahsan, salah satu dari wali mahasiswa mengungkapkan keberatan dengan terbitnya surat edaran bernomor B-4991/Un.02/R.3/TU.00.2/09/2018 tentang Kebijakan Mengikuti Program Pesantren bagi Mahasiswa Baru 2018. Pasalnya, surat edaran bertanggal 7 September 2018 ini menginstruksikan seluruh mahasiswa baru angkatan 2018 wajib mengikuti program pesantren.

Berbeda dengan Pengumuman Nomor B-3810/Un.01/R/PP.00/07/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli lalu, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menginstruksikan hanya lulusan SMA atau SMK di program studi (prodi) umum yang wajib mengikuti program pesantren.

Ahsan mengaku anaknya sudah pernah menjalani pendidikan pesantren ketika Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dilanjutkan dengan menempuh Sekolah Menengah Akhir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Instruksi yang tidak sejak  jauh-jauh hari dan berubah ini membuatnya kesal.

“Ini sangat terlambat,” keluh Ahsan saat ditemui ARENA selepas pertemuan. Dia melanjutkan, “kalau dari awal ada (kebijakan wajib) pesantren, orang menyiapkan jauh-jauh hari, ada pertimbangan mau (kuliah/Red) ke sini apa enggak.”

Dia khawatir program wajib pesantren ini tidak cocok dengan perkuliahan. Menurutnya kampus belum mampu mempersiapkan program wajib pesantren dengan matang. Dia juga mempertanyakan kompetensi dan ukuran yang digunakan oleh universitas.

Baca juga  Mengembalikan Semangat Nasionalis Pemuda

“Jangan kita bayar mahal nanti malah gak jelas (red-programnya).”

Tidak hanya Ahsan, melalui sesi tanya jawab itu salah seorang wali mahasiswa yang tidak menyebutkan namanya mengaku merasa dijebak. Sebab pemberitahuan program wajib pesantren baru keluar setelah mahasiswa baru melakukan registrasi atau daftar ulang.

Menanggapi hal ini, Wakli Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama Sahiron, meminta maaf karena sosialisasi terlambat. Dia menjelaskan instruksi yang keluar pada tanggal 7 September dikeluarkan karena khawatir terjadi kecemburuan di antara mahasiswa baru yang sudah pernah dan belum mondok.

Nah, muncullah surat yang tujuh September itu, yang mengharuskan seluruhnya,” kata Sahiron.

Wali Mahasiswa Lakukan Walk Out

Wali mahasiswa yang tidak puas terhadap penjelasan para pimpinan universitas mulai gaduh di penghujung acara. Sementara pertemuan akan ditutup, kedua pihak bahkan belum memperoleh titik temu. Muhammad Ja’far Luthfi lewat pernyataannya menilai semua bisa dibincangkan dengan baik. Ia bersama Dekan, WR II serta orang tua berharap anak mahasiswanya menempuh jalan yang terbaik.

“Bisa pesantren-bisa enggak itu nanti dibincangkan lagi. Jangan kita gaduh-gaduh terus ribut-ribut toh,” pungkasnya di tengah berbagai suara protes para wali mahasiswa.

Seorang wali mahasiswa spontan mempertanyakan maksud pernyataan WD III tersebut. “Ini apa, Pak? Program pesantren itu dijelaskan,” protesnya.

“Ini saya sedang menjelaskan,” sahut Ja’far yang diikuti gelak tawa wali mahasiswa lainnya.

Di tengah kegaduhan, sebelum pertemuan resmi ditutup, wali mahasiswa tersebut pergi meninggalkan gedung CH bersama beberapa wali mahasiswa lain.

ARENA langsung menghampirinya, ia meminta namanya tidak dituliskan dalam badan berita. Wali ini mengeluh anaknya tidak konsentrasi dengan kuliah karena lelah di pesantren. Meski begitu dia setuju dengan program wajib pesantren, dengan catatan diundur hingga tahun depan sebab saat ini sangat minim persiapan. Terlebih dengan biaya masuk pesantren yang mencapai empat juta rupiah.

“Anak saya enggak konsentrasi kuliah, capek di pondok,” keluhnya setelah walk out.

Wali mahasiswa tersebut juga mencurigai program wajib pesantren yang mendadak ini atas dasar bisnis. Sebab terlalu dipaksakan dan kurang persiapan.

Baca juga  Kobaran Obor Marsinah Singgah di Jogja

“Tadi ada yang isunya mewajibkan di pondoknya rektor (PP NAWESEA) itukan (mengindikasikan-red) kalo ini ada unsur bisnisnya gitu, Pak. Kalau misalkan ini belum siap, disiapkan tahun depan,” pungkasnya.

 

Keberatan Mahasiswa Baru

Ika Amalia, mahasiswi baru program studi Kimia yang saat ini sudah terdaftar di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, mengaku kaget dan keberatan dengan kegiatan-kegiatan pesantren. Ia yang belum pernah sama sekali mencicipi pendidikan di pesantren mengeluhkan kegiatan yang baru selesai sekitar jam sepuluh sampai sebelas malam. Akibatnya, ketika mengerjakan tugas ia harus begadang sampai sekitar jam satu dini hari.

“Aku harus bangun lagi jam empat, remuk badanku e. Nggak efektif kalau waktu belajarnya kayak gitu. Masak iya kita enggak tidur,” keluhnya saat ditemui ARENA.

Selain keberatan tentang jadwal kegiatan, Mahasiswa asal Bantul itu juga mengeluh soal biaya. Ia menjelaskan di Wahid Hasyim, jika dikalkulasi seluruh biaya selama satu tahun mencapai Rp6.800.000. Itu terdiri dari biaya Amiyah Rp4.200.000 yang dapat diangsur tiga kali, biaya makan dan listrik Rp200.000 perbulan.

Hal ini juga yang melatarbelakangi Azzuhro Mawahdah mahasiswi Program Studi Kimia belum masuk ke pesantren. Penyebabnya adalah persoalan biaya. Selain itu, Azzuhro juga mengungkapkan ketidakpahamannya mengenai tujuan kebijakan wajib pesantren tersebut.

Menurutnya jika alasannya adalah kurangnya nilai keagamaan, di Fakultas Saintek sendiri ada program PPK (Program Pendamping Keagamaan). “Apa itu kurang?” Tanya mahasiswi asal Riau ini saat ditemui ARENA di selasar masjid kampus.

Menanggapi hal ini, Ja’far Luthfi mengatakan bahwa dirinya sebagai pejabat hanya menjalankan kebijakan yang diinstruksikan oleh atasan. “Betapapun orang itu keberatan,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya pada Jum’at siang (14/9).

 

Reporter: Bagus, Febri

Redaktur: Syakirun Ni’am, Fikriyatul Islami M

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of