Ramai-ramai Memprotes Kebijakan Wajib ‘Mondok’

Ramai-ramai Memprotes Kebijakan Wajib ‘Mondok’

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    28
    Shares

Ramai-ramai Memprotes Kebijakan Wajib ‘Mondok’ lpmarena.com

Oleh Doel Rohim*

UIN Sunan Kalijaga tidak bosan-bosanya menuai kontroversi. Setelah beberapa waktu lalu sempat gonjang-ganjing dengan kebijakan pelarangan cadar, hari ini kampus kembali diributkan dengan kebijakan yang tidak kalah menarik untuk diulik, yaitu kewajiban mondok selama satu tahun bagi mahasiswa baru. Kabarnya kebijakan ini mendapat respon yang cukup keras dari tidak sedikit orang tua wali.

Kebijakan ini memang terdengar sangat mulia. Bagaimana tidak, bahasa mondok yang identik dengan dunia pendidikan tradisonal keagamaan yang biasa dikenal pesantren ini, cukup familiar di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak anggapan ketika masuk pondok, seorang anak dapat memahami nilai-nilai keagamaan dengan baik dan akhirnya memperbaiki akhlaknya. Namun apakah anggapan tersebut masih relevan dalam konteks kebijakan ini? Mari coba kita baca bersama.

Pada prinsipnya kebijakan mondok ini sangatlah bagus, seperti yang diungkapkan pihak kampus bahwa kebijakan wajib mondok digunakan untuk menangkal gerakan radikalisme yang menjadi anacaman bagi mahasiswa baru. Gerakan radikalisme yang dimaksud adalah faham-faham keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara konseptual apa yang dilakukan oleh kampus adalah “sedia payung sebelum hujan,” mengantisipasi lebih baik—katanya.

Tetapi sekali lagi apakah itu tepat diterapkan di UIN Suka dengan segala keterbatasannya?

Dari kebijakan ini, hal yang perlu dipahami oleh bapak/ibu orang tua wali yang tidak setuju adalah kebijakan ini merupakan turunan dari Kementerian Agama (Kemenag). Melalui Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/2374/2014 tentang Instruksi Penyelengaraan Pesantren Kampus (Ma’had Al-Jami’ah); mewajibkan semua Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negri (PTKIN) di Indonesia untuk membuat asrama bagi mahasiswa barunya dengan alasan yang kurang lebih saya sebutkan di atas tadi.

Karena itulah pihak kampus juga ngotot, kalau tidak mau dibilang memaksakan kebijakan ini harus diterapkan. Tapi apakah tidak ada jalan terbaik ketika kondisi lapangan menyatakan belum siap untuk menjalankan instruksi tersebut?

Namun, kebijakan yang selalu dipaksakan bukan malah memberi jalan keluar, melainkan menjadi kontroversi baru: dari penilaian bahwa pihak kampus begitu sepihak, tidak demokratis sampai dianggap oleh banyak orang tidak becus membuat dan menjalankan kebijakan.

Baca juga  Pembangunanisasi dan Fenomena Jarang Mandi

Hal tersebut wajar, karena setiap kebijakan harus selalu diukur dengan keadaan materil di lapangan. Dengan cara seperti ini, pihak rektorat tampak begitu serampangan karena kebijakannya menuai korban.

Akses dan Biaya

Kebijakan wajib mondok ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa baru yang jumlahnya mencapai angka 3.606. Karena belum punya asrama, pihak rektorat bekerja sama dengan berbagai pondok pesantren di Yogyakarta. Mekanismenya, beberapa fakultas ditempatkan pada pondok pesantren yang telah ditentukan. Seperti Fakultas Sains dan Teknologi di Ponpes Nawasea.

Hal mendasar ketika kampus menitipkan mahasiswanya di beberapa pesantren tersebut adalah masalah cost atau biaya yang sekarang naudzubillah mahal banget—untuk ukuran ekonomi mahasiswa UIN yang menengah kebawah.

Selanjutnya adalah transportasi. Kabarnya beberapa pesantren memiliki letak yang jauh dari kampus; seperti Krapyak yang jaraknya sekitar 7 Km, sampai pondok Pak Rektor yang terletak di Wonosari. Bagi mahasiswa baru yang nggak kuat beli motor dan sepeda, apakah memungkinkan berjalab kaki dari sana? Memang bisa naik ojek online, tapi jelas akan menguras dompet. Atau menggunakan jasa Trans Jogja namun harus rela menunggu lama karena rutenya muter-muter.

Hal di atas tentunya menambah biaya pengeluaran. Belum lagi sisi psikologis mahasiswa baru yang sebelumnya belum pernah menghadapi kultur dan kehidupan pesantren. Mbok kiro, yang masuk UIN melulu lulusan Lirboyo, Tebu Ireng, atau Annuqoyah? Jelas tidak. Mahasiswa baru sekarang lebih beragam; mereka lulusan dari berbagai sekolah.

Jika penuturan di atas belum cukup menjadi masuk akal kenapa kebijakan ini ditolak banyak pihak, mari kita buat simulasi dengan membayangkan kita kembali menjadi mahasiswa baru. Pertama, jelas kita tidak membayar uang kuliah 600 ribu rupiah lagi. Mungkin satu juta, atau dua juta, mungkin juga tujuh juta. Keren, kan? Sudah seperti kuliah di kampus sebelah.

Dengan biaya kuliah yang sudah cukup mahal kita diharuskan lagi mengeluarkan uang untuk biaya pesantren yang masuknya saja, di pesantrennya Pak Rektor mencapai 4,8 juta rupiah. Belum lagi biaya transport.
Kalau saya diposisikan pada keadaan sulit seperti itu, mungkin putar balik, mengurungkan niat kuliah. Mending kerja, jelas membantu orang tua. Lah, dari pada kuliah menjadi beban orang tua, padahal nantinya juga belum jelas bakal jadi apa.

Baca juga  Mahasiswa UIN Menolak UKT

Kebijakan ini tentunya sangat baik ketika dipersiapkan secara matang, serta sosialisasi yang masif kepada seluruh orang tua wali. Ketika masih banyak yang menolak kebijakan ini, berarti masih ada yang belum benar dan harus segera mengevaluasi di mana kesalahannya. Bukan malah terus memaksakan kebijakan ini dengan keras kepala.

Sebelumnya mungkin kampus bisa membuat asrama terpadu terlebih dahulu dengan segala fasilitasnya; mulai trasportasi, sistem asrama yang lebih milenial, progam asrama yang jelas capaian dan ukuranya, dan tentunya dengan biaya yang “ramah” dengan keadaan ekonomi keluarga. Jika demikian, saya pikir orang tua mahasiswa akan menerima dengan baik jika terlebih dahulu hal itu dilakukan.

Di samping itu, harusnya pihak rektorat juga mengukur kemungkinan-kemungkinan hal teknis yang bakal menjadi kendala di lapangan ketika kebijakan ini diterapkan. Karena, sekecil apapun biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa tetaplah uang, dan uang itu harus dicari.

Pahami Keadaan Ekonomi Keluarga

Cobalah lihat bagaimana banyak orang tua yang rela kepanasan di sawah, bahkan sampai menjual harta bendanya agar bisa melihat anaknya bisa kuliah. Namun setelah diterima, mereka mengundurkan diri karena biaya UKT dan pesantren yang begitu besar. Betapa sakit hati mereka. Bapak/ibu pejabat kampus yang terhormat, cobalah lihat ke bawah—yang sangat bawah, bahwa kehidupan itu tidak semudah data statistik di surat kabar yang setiap pagi bapak/ibu lihat dengan ditemani segelas teh dan cemilan yang dibeli dengan uang dari gaji sebagai PNS.

Ketidaksepakatan mereka atas kebijakan yang bapak/ibu buat, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, berdasar kejujuran bahwa mereka tidak mampu, terutama secara finansial, ketika mengikuti kebijakan kalian.
Mereka datang ke kampus kita—dan ini harus kalian ingat—karena kampus kita masih dianggap termurah dunia akhirat serta dengan kualitas yang tidak kalah. Maka jangan kecewakan mereka yang dengan niat tulus mencari ilmu hanya untuk melihat kehidupan yang lebih baik.

*Mahasiswa semester akhir, jurusan Seni Hidup dan Menahan Lapar, Fakultas Alam Raya.

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of