Hukum Gagal Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup

Hukum Gagal Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup

  • 2
    Shares

Hukum Gagal Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup

Pasal 66 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dinilai gagal melindungi aktivis lingkungan hidup. Pasal tersebut juga tidak rinci.

Lpmarena.com Kriminalisasi yang menimpa petani di Kulon Progo mencerminkan Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2009 Pasal 66 cacat. Widodo, salah satu anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menceritakan para petani selalu diintimidasi dengan hukum oleh aparat.

Hal tersebut dia sampaiakn ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang bertema “Kriminalisasi Petani, Kedudukan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 di Rezim Infrastruktur Bersistem Politik Legalis” yang dilaksanakan pada Selasa siang (22/09) di Teatrikal Perpustakaan UIN SUnan Kalijaga Yogyakarta.

Dia mencaritakan secara singkat kejadian yang menimpa salah satu petani Kulon Progo yang bernama Tukijo. Kriminalisasi yang menimpa Tukijo terjadi ketika dia berusaha menyelamatkan warga lainnya dari keributan dengan aparat. Tukijo yang buta pengetahuan alias kurang bisa baca tulis langsung diamankan oleh aparat. Kejadian itu membuat Tukijo berhadapan dengan hukum dan dikenai hukuman kurang lebih tiga tahun penjara.

“Bahkan kriminalisasi juga terjadi kepada keluarganya,” lanjut Widodo.

Pasal tersebut berbunyi, Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Widodo berpandangan, hukum yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas saja agar tindakan yang dilakukan negara tidak terlalu dikatakan sebagai pembantaian. Dalam hal ini, pernyataan Widodo diamini oleh Arsiko Daniwidho A.

Pria yang saat ini menjadi Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, menambahkan, prinsip hukum di Indonesia adalah apa yang tertulis. Sementara unsur terpenuhi akan masuk ke ranah hukum dan itu dirasa aneh karena mengesampingkan hati nurani atau semangat keadilan. Selain itu, banyak pasal-pasal karet yang masih mudah untuk dimanfaatkan oleh kepentingan politik.

Baca juga  Puisi-Puisi Rahmad Hidayat: Arakan Awan Putih

Ia melanjutkan, jika nantinya ada suatu kriminalisasi terhadap petani atau aktivis, bisa dihadapi dengan pembelaan yang bersangkutan tidak melawan hukum karena mempertahankan lingkungan hidup sebagai mata pencaharian untuk memenuhi penghidupan mereka.

Dari sini masyarakat mesti mengontrol agenda pemerintah yang berpotensi menyebabkan penggusuran dan sejenisnya. Prosedur perizinan dan amdal, menjadi celah bagi publik agar bisa melakukan perlawanan di wilayah litigasi. Tidak kalah penting, isu publik perlu dibangun agar bisa mengubah perspektif masyarakat, bahwa tidak serta merta warga yang menolak pembangunan merupakan pihak yang salah.

Dia juga menyarankan, selain advokasi juga harus ada peningkatan daya tawar agar bisa menekan pengadilan untuk tidak memberatkan hukuman kepada petani atau aktivis yang dikriminalisasi.

“Makanya penekanan atau interfensi dari kita melalui aksi-aksi nontifigasi serta pengemasan isu-isu itu akan sangat membantu putusan hakim agar tidak memberatkan keputusannya,” imbuhnya.

Pasal Mengambang

Secara historis UU No. 32 tahun 2009 Pasal 66 awalnya merupakan hasil revisi dari UU No. 4 tahun 1982 dan UU No. 23 tahun 1997. Perubahannya terkait siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan pidana kepada perusahaan pengelola ataupun yang memiliki usaha jika terjadi pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan.

“Tujuan undang-undang itu untuk mempertahankan atau menjamin hak-hak orang tersebut supaya tidak dirugikan dan dijamin oleh negara,” jelas Andi Robiansah yang juga menjadi pemateri diskusi.

Menurut Andi, saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris PSKH UIN, UU No. 32 tahun 2009 Pasal 66 tidak luput dari kekurangan. Di antaranya yaitu pasal tersebut tidak dilengkapi aturan pelaksana dan tidak ada rincian dari hukum tersebut.

“Seharusnya peraturan di Indonesia itu lebih dipertegas lagi karena kita belum bisa mempercayakan apakah pengadilan di Indonesia bisa kita percaya untuk mengadili,” paparnya.

Baca juga  Perpustakaan Mini Seorang Aktivis

“Kita juga perlu membicaran celah hukum yang sering dipakai untuk meredamkan perjuangan para petaani,” jelas Viki Artiando Putra selaku moderator dan salah satu anggota Solidaritas Kulon Progo yang ditemui ARENA setelah diskusi.

Diskusi tersebut juga digelar untuk menyambut Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September 2018.

Reporter: Ach Nurul Luthfi

Redaktur: Fikriyatul Islami M

Komentar

komentar