Kampus Kita Mabuk Pancasila

Kampus Kita Mabuk Pancasila

  • 47
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    47
    Shares

Kampus Kita Mabuk Pancasila

Oleh: Bagus NA*

Setahun belakangan ini publik dibanjiri narasi Pancasila. Mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017,  melimpahnya seminar dan sayembara tulisan mengenai Pancasila dan bela Negara, pembentukan badan pembinaan ideologi Pancasila sampai dibentuknya Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara.

Peristiwa di atas beririsan satu sama lain, lahirnya Perpu No. 2 tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perubahan dalam Perpu tersebut antara lain; dihapusnya prosedur pengadilan, pemberian hukuman pidana dikarenakan menjadi anggota ormas terlarang. Lalu ditambahkannya paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, setelah sebelumnya hanya ajaran ateisme dan komunisme/Marxisme-Leninisme.

Perpu tersebut digunakan pertama kalinya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski sudah dibubarkan, wacana mengenai ‘mereka’ yang dianggap anti-Pancasila, dan perlunya bela Pancasila masih ramai dibicarakan. Lebih lanjut stigmatisasi ini pun menguat dalam derasnya arus informasi, sehingga memposisikan siapa kelompok yang dianggap anti-Pancasila dan yang bukan. Misalnya, kegaduhan akhir-akhir ini, soal pembakaran bendera Tauhid yang dianggap bendera HTI oleh Banser.

UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus yang melabelkan diri sebagai kampus Pancasila, merespon dengan cepat mengenai indikasi-indikasi sivitas akademik kampus yang tidak Pancasilais. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan kampus akhir-akhir ini mengarah sampai hal-hal privat mahasiswa. Tak tanggung-tanggung kampus mengadakan Pekan Pancasila dan Bela Negara tiga hari penuh, dari tanggal 1-3 November, dengan megalihkan perkuliahan pada seminar dan acara tersebut.

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyan bagi penulis, siapa yang berhak untuk menafsirkan paham anti-Pancasila? Apakah dengan mengkritik Pancasila secara otomatis dianggap anti-Pancasila?

Kritik Atas Pancasila di Awal Kelahiranya

Sebetulnya kritik terhadap Pancasila tidak saja terjadi belakangan ini. Di awal sejarahnya, Pancasila sudah terlebih dahulu dikritik oleh orang dari berbagai sudut pandang, salah satunya dengan argumen agama, terutama Islam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari Pancasila yang secara inheren multitafsir. Kita bisa melihat dalam sidang Badan Konstituante tahun 1956-1959 yang dibentuk untuk membahas UUD serta dasar negara. Karena isu tersebut partai-partai terbagi menjadi tiga golongan, Pancasila, Islam dan blok Sosio-Ekonomi.

Baca juga  SK DO Yeni Dinilai Cacat

Azis Anwar Fachrudin dalam risetnya tentang Polemik Tafsir Tunggal Pancasila membeberkan, bagaimana dalam forum tersebut kritik terhadap Pancasila dilayangkan oleh berbagai pihak. Dari golongan Pancasila, Sultan Takdir Alisjahbana menilai bahwa status Pancasila sebagai falsafah negara adalah hal yang berlebih-lebihan, karena mengandung kontradiksi di dalamnya. Ia menyatakan bahwa,  “Pancasila bukan suatu kebulatan dan kesatuan yang logis, tetapi tinggal terletak berderai-derai, Pancasila hanyalah kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk mententramkan semua golongan pada rapat-rapat”.

Kritik juga dilayangkan dari golongan Islam. Dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) seperti Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa, “Pancasila mengandung pertentangan-pertentangan disebabkan tidak adanya kebulatan pikiran”. Perwakilan NU lainnya, seperti Kiai Ahmad Zaini, menganggap Pancasila adalah ‘formula kosong’ yang ambigu, yang karena itu tak layak menjadi dasar negara, Pancasila dapat mengakui ‘keberadaan penyembah batu dan pohon’. Ahjak Sosrosugondo, masih dari NU, menyebut Pancasila dapat menoleransi ideologi anti-Tuhan, yaitu komunisme.

Menguatkan pandangan dari NU, Natsir perwakilan Masyumi juga menyebut Pancasila mengandung makna yang kabur. Lebih dari sekadar kabur, bagi Natsir Pancasila adalah konsep sekuler (istilah khas yang dipakainya adalah la diniyyah, memisahkan negara dengan agama) dalam pengertian bahwa ia bukan diderivasi dari wahyu Tuhan, melainkan dari paham-paham sekuler.

Ringkasnya kelompok Islam secara umum berupaya mengetengahkan kelemahan-kelemahan Pancasila sembari menunjukkan bahwa Islam lebih jelas dan komprehensif sebagai dasar negara. Kasman Singodimedjo dari Masyumi merangkumnya: “Bila Pancasila hanya terdiri dari lima sila, maka Islam itu serba-sila, termasuk dus Pancasila. Pancasila adalah buatan manusia, sedangkan Islam adalah ciptaan Allah”.

Meski banyak kritik atas Pancasila pada awal-awal hadirnya, namun hal itu tidak mengiyakan terjadinya represi atau penyerangan terhadap suatu kalangan. Karena perdebatan tafsir dan kritik Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsekuensi dari nilai-nilai Pancasila. Mereka yang melancarkan kritik dan penilaian terhadap Pancasila tidak dicap sebagai anti-pancasila. Jika melihat sejarah di atas, sangatlah aneh bila kini menanggapi kritik terhadap Pancasila dianggap anti-Pancasila.

Pancasila dalam Kampus

Banjirnya narasi Pancasila turut serta dalam memengaruhi kehidupan kampus, tak terkecuali UIN Sunan Kalijaga. Yudian sebagai rektor dalam hal ini mengeluarkan beberapa aturan. Pertama, pembinaan mahasiswi bercadar dalam surat edaran bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018. Peraturan ini terbit setelah Tujuh bulan Perpu ormas diterbitkan. Dengan adanya aturan tersebut menguatkan stigma mahasiswi bercadar sebagai penganut paham anti-Pancasila, sehingga perlu dibina, bahkan dalam tahap tertentu mahasiswi bercadar bisa dikeluarkan.

Baca juga  Obral Janji Warnai Debat Calon Ketua HIMA FEBI

Tak hanya itu, di awal ajaran baru melalui surat edaran nomor B4991/Un.02/R.3/TU.00.2/09/2018 mahasiswa diwajibkan mondok selama setahun. Karena kampus belum mempunyai Ma’had seperti UIN Malang, maka kampus bermitra dan merekomendasikan 19 Pondok Pesantren (Ponpes). Jika alasanya adalah menguatkan kemampuan berbahasa, wawasan keislaman serta kebangsaan, justru aturan ini mencerminkan gagalnya kampus dan bentuk pesimisnya kampus sebagai lembaga akademik.

Tahun lalu kampus meresmikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN). Yudian dalam koran Kedaulatan Rakyat (29/10/2018), mengatakan alasan dibentuknya PSPBN adalah untuk membentengi Pancasila dari orang yang menyerang dengan menggunakan dalih keagamaan. Alih-alih PSPBN digunakan sebagai ruang untuk adu gagasan tentang Pancasila, justru penulis menilai bahwa PSPBN lahir karena konstelasi politik tertentu. Dalam hal ini PSPBN menguatkan konstelasi politik untuk menggebuk lawan politik.

Kebijakan tersebut justru bertentangan dengan nilai Pancasila. Penguasa, baik di kampus maupun negara mudah sekali untuk menafsirkan Pancasila secara tunggal. Akhirnya kelompok yang dianggap anti-Pancasila terstigmatisasi. Sentimen, ujaran kebencian, bahkan tindakan represif pun menyasar kehidupan kita akhir-akhir ini. Perbuatan seperti ini jelas bagi penulis menciderai semangat “Bhinneka Tunggal Ika”, Semangat keberagaman ide, agama, ras, etnis untuk sama-sama bersatu. Penulis pikir tak perlu terlalu khawatir bila Pancasila dikritik, sebab Pancasila hanyalah konsensus bersama. 73 tahun konsensus itu masih menjadi dasar negara.

Penulis berharap kita berkontemplasi, barangkali ketika kita mengklaim Pancasilais justru kita sebetulnya anti-Pancasilais. Jika diibaratkan Pancasila sebagai alkohol, jangan sampai kita mengkonsumsi berlebihan hingga jackpot, lalu tak sadar apa yang diucap dan apa yang dilakukan. Bahwa Pancasila bukanlah dogma!

Selamat pekan Pancasila!

*Penulis adalah Mahasiswa tidak aktif UIN Sunan Kalijaga, hijrah dari Ibukota ke Jogja untuk mencari kata-kata.

Komentar

komentar