Kejar Infrastruktur, Pemerintah Kesampingkan HAM

Kejar Infrastruktur, Pemerintah Kesampingkan HAM

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kejar Infrastruktur, Pemerintah Kesampingkan HAM

Lpmarena.com- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan tidak melulu berdampak positif, bahkan bisa mendatangkan masalah.

Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Menatap Masa Depan HAM di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Amnesty International Indonesia, dan Social Movement Institute di Wisdom Park UGM, Sabtu sore (10/11).

Growth atau pertumbuhan dalam ilmu ekonomi seringkali mendorong suatu negara untuk mengejar perkembangan ekonomi dengan cara-cara pendekatan ekonomi makro. Hal itu kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM).

Di Indonesia, pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Dalam tindakannya itu, pemerintah kerap menggusur tanpa melakukan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat terdampak. “Mengejar investor-investor luar negeri tanpa mempertimbangkan keharmonisan, tanah ulayat, masyarakat adat, dan setetusnya,” kata Usman.

Menurut Usman, pembangunan infrasruktur berlebihan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengesampingkan agenda utama reformasi, yakni pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai penghambat proyek infrastruktur. Dampaknya, kasus penyerangan yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan dan penyerangan-penyerangan terhadap petugas KPK lainnya tidak dianggap sebagai suatu persoalan serius.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Direktur Social Movement Institute Eko Prasetyo. Menurutnya pemerintah terlalu terobsesi pada pembangunan infrastruktur dan dampaknya kurang dipertimbangkan secara mendalam. “Presiden mencanangkan pembangunan proyek infrastruktur kemudian menyita sejumlah sawah, tanah, dan kosekuensi-kosekuensi obsesi pembangunan, itu kemudian tanpa pertimbangkan yang lebih dalam, yang merusak ekologi lingkungan.”

Eko memberi contoh kasus yang menimpa kalangan petani di Kebumen, Jawa Tengah yang ia dampingi. Tanah mereka dialihfungsikan menjadi pangkalan militer. Dalam hal ini, menurut Eko, mestinya pemerintah menghargai dan melindungi hak hidup petani berikut kemampuan ekonominya. Aspek HAM dan kualitas manusia mesti menjadi prioritas.

Baca juga  Pemerintah Tidak Serius Tangani HAM

Di sisi lain, universitas juga harus terlibat dalam kesadaran mengenai HAM di Indonesia. Sehingga lulusan perguruan tinggi  juga menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. “Kampus bukan hanya menentukan pengetahuan, tetapi juga menciptakan anak-anak yang berkomitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,” tutur Eko.

Sementara itu, Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan, UGM tidak hanya membekali mahasiswanya dengan berbagai keahlian berdasarkan fakultasnya. Menurutnya, kampus juga memberi mata kuliah tertentu untuk menanamkan pemahaman, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Panut juga menambahkan, UGM juga ikut serta aktif dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya memorandum of understanding (MoU) antara UGM dengan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Selain itu kampus juga kerap mengirimkan ahli untuk memberikan kesaksian dalam upaya penegakan HAM di Indonesia “Yang tanda tangan saya besama ketua Komnas HAM,” kata Panut.

Selain mendiskusikan permasalahan HAM, dalam acara ini juga terdapat pemutaran film Kiri Hijau Kanan Merah serta penyerahan dan pemasangan instalasi seni UNITY dari Amnesty International Indonesia kepada pihak UGM.

Reporter: Akhlal (magang)

Redaktur: Syakirun Ni’am

Komentar

komentar