Organisasi Ekstra Wajib Lapor, Aktivis Protes

Organisasi Ekstra Wajib Lapor, Aktivis Protes

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares

Organisasi Ekstra Wajib Lapor, Aktivis Protes

Lpmarena.com Tidak adanya sosialisasi terkait Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor: B-4190/U/R.3/Km.03.1/10/2018 direspon secara berbeda oleh organisasi ekstra kampus.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO UIN Sunan Kalijaga, Rahmat Syah mengatakan SK tersebut tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan sehingga menimbulkan pertanyaan. “Tiba-tiba keluar surat itu tanpa kami tahu tujuannya untuk apa dan mau digimanakan,” ujarnya ketika ditemui di Sekretariat HMI, Perum Polri Gowok Blok D II No 177-191 Kamis (01/11).

Sebelumnya  pada tanggal 10 Oktober 2018 Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Waryono Abdul Ghofur mengeluarkan surat edaran perihal Organisasi Ekstra Kampus.

Isinya, kampus menyatakan terdapat tujuh lembaga kemahasiswaan yang mendapatkan pengesahan secara formal oleh pimpinan universitas. Yaitu Senat Mahasiswa (Sema) Universitas, Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas, Unit Kegiatan Mahasisiwa (UKM), Sema Fakultas, Dema Fakultas, Badan Otonomi Mahasiswa (BOM) Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Adapun lembaga kemahasiswaan di luar dari itu termasuk organisasi eksternal. Lembaga-lembaga tersebut melakukan aktivitas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dan menggunakan logo kampus.

Melalui surat edaran itu, kampus menginstruksikan agar organisasi eksternal mengajukan surat izin secara tertulis pada Rektor atau Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Surat izin tersebut harus melampirkan profil keorganisasian yang meliputi nama organisasi, tahun terbentuk, visi, misi, tujuan, susunan kepengurusan, daftar anggota (nama, NIM, fakultas, prodi), program kegiatan, alamat sekretariat, dan narahubung.

Tiga poin dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama tentang Organisasi EKstra Kampus

HMI sendiri tidak mempermasalahkan perihal peraturan yang tertuang di dalam SK. Beredarnya SK instruktif tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu lah yang menjadi persoalan. Pihaknya tidak mau gegabah dalam bertindak, salah satunya untuk menghindari penyalahgunaan data. HMI berencana mengirimkan surat terbuka kepada pihak rektorat untuk meminta kejelasan.

Baca juga  Teriakan Toleransi Lewat Film

Berbeda dengan Rahmat yang tidak mempermasalahkan substansi surat, Jamaluddin selaku koordinator Keluarga Aksi Mahasiswa (KAM) UIN mengaku terkejut dengan keluarnya SK tersebut. Menurutnya, SK Rektor kali ini telah mencederai visi dan misi universitas yang termaktub dalam Statuta UIN tahun 2014. Di mana pasal tiga menyebutkan bahwa universitas menjadi pusat pencerahan dan transformasi Iptek berbasis peradaban Islam.

“Jika kampus berpatokan pada statuta, seharusnya organisasi ekstra difasilitasi karena itu merupakan bentuk tanggungjawab rektor,” ujarnya saat ditemui ARENA di warung kopi Gbol, Kamis (15/11).

Sementara itu, Nasarudin Ali selaku ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengaku akan segera mengirimkan profil organisasi dalam waktu dekat ini. GMNI merasa perlu segera menjalin bekerjasama dan lebih dekat dengan kampus. “Sepengetahuan kami, diharapkan dengan adanya surat itu supaya rektor dan civitas kampus mengetahui ajaran-ajaran organisasi di luar kampus,” kata Nasar kepada ARENA di lantai dua gedung Multi Purpose (MP) Sabtu (03/11).

Nasar ini juga mengaku tidak mepermasalahkan perihal ada atau tidaknya sosialisasi. Meski tidak tahu tujuan rektorat mengeluarkan SK, Nasar telah menganggap hal ini adalah untuk kebaikan bersama agar kampus mengetahui ideologi organisasi di luar kampus. “Saya enggak tahu ini untuk apa, tapi yang jelas sepengetahuan saya, ini sebenarnya agar kampus tahu organisasi di luar kampus ada yang ideologinya seperti ini dan bergeraknya seperti ini dan bagaimana posisi kampus dalam menghadapi organisasi,” imbuhnya.

Hingga berita ini diterbitkan ARENA telah mencoba menghubungi Ketua Komisariat PMII UIN SUnan Kalijaga Syauqi Fath melalui Whatsapp namun tidak direspon.

Mengawasi Organisasi Ekstra

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Waryono Abdul Ghofur mengatakan tujuan dikeluarkannya surat tersebut untuk menghindari penyalahgunaan logo kampus. Bisa dikatakan hal itu merupakan upaya kampus dalam mengontrol organisasi yang bergerak di area kampus, dalam konteks ini bukan pengendalian, namun pengawasan.

Baca juga  Sebab Kamu Diam

“Menertibkan supaya jangan sampai logo UIN dipakai tetapi tidak bertanggung jawab dan merusak nama UIN,” kata Waryono kepada ARENA saat ditemui di ruangannya, Kamis (25/10).

Waryono menjelaskan, organisasi ekstra seperti IMM, GMNI, PMII, HMI dan organisasi daerah secara hukum tidak terikat dan tidak memiliki hubungan struktural dengan kampus. Namun mahasiswa yang terlibat di dalamnya tetap terikat dengan tata tertib kampus.

 

Reporter: Afif dan Lita (magang)
Redaktur: Fikriyatul Islami M

Komentar

komentar

newest oldest most voted
Notify of

[…] ternyata SK tersebut bukan tindak lanjut terhadap permen di atas. Seperti dilansir dari Arena, hal itu dilakukan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan nama institusi […]