Fordem dan Perlawanan terhadap Sektarianisme Orde Baru

Fordem dan Perlawanan terhadap Sektarianisme Orde Baru

  • 46
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    46
    Shares

Fordem dan Perlawanan terhadap Sektarianisme Orde Baru

Dalam Nation–State and Violence (1987), Anthony Giddens memberi peringatan, tentang petaka dari empat gugus institusi: kapitalisme, industrialisme, pengawasan (surveillance), dan kekuatan militer. Keempat institusi tersebut saling berhubungan. Misalnya kapitalisme, di samping menimbulkan pengawawasan pun mengakibatkan industrialisme dan kekerasan militer.

Empat gugus ini dimanfaatkan Orde Baru untuk mengontrol masyarakat, tidak hanya dalam politik, tetepai juga dalam ranah kultural. Hampir semua aspek kehidupan hendak diseragamkan demi stabilitas politik Orde Baru.

Sebagai bentuk penyeragaman ideologi dan berpikir, di tahun 1983, Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila kepada semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Hasilnya, terjadilah praktik-praktik oligarki kekuasaan, korupsi, dan pembungkaman ruang publik. Hal ini marak terjadi pada masa Orde Baru berkuasa.

Kebobrokan Orde Baru itulah yang kemudian banyak direspon publik, salah satunya Gus Dur. Sebagai cendekiawan paling vokal, ia menginisiasi pertemuan cendikiawan dari berbagai macam latar belakang di Cibereum, Jawa Barat pada 16-17 Maret 1997.

Dihadiri 43 intelektual: Gus Dur, Mangun Wijaya, Franz Magnis Suseno, Marsilam Simanjuntak, Arif Budiman, Imanuel Subangun, dll. (Hal. 54).

Pertemuan di Cibereum tersebut menghasilkan Forum Demokrasi (Fordem) sebagai tanggapan dari matinya demokrasi dan menjamurnya gejala sektarian. Juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam jalanya demokrasi.

Buku Virdika Rizky Utama ini mengulas secara detail Fordem sebagai bentuk perlawanan terhadap isu anti-demokrasi dan sektarian sepanjang orde baru, khususnya pada awal tahun 90-an.

Isu Sektarian, Kunci Orde Baru Berkuasa

Sejak awal kekuasaan, Orde Baru sudah memberi sekat terhadap perbedaan dan keragaman. Misalnya, pemisahan terhadap warga negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Segala yang berhubungan dengan Tionghoa mulai dari nama, aksara, dan sekolah dilarang Orde Baru.

Bahkan akses politik pun ditutup, hanya diberi akses ekonomi bagi pengusaha keturunan Tionghoa, yang sangat dekat dengan Soeharto misalnya Liem Sioe Liong dan Tjia Kian Liong sebagai pendiri Astra.

Lewat kemenangan pada Pemilu tahun 1971 dengan presentase suara 62,8 %, partai Golkar memiliki legitimasi bahwa Golkar dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia. Dan menempatkan Golkar di atas angin.

Baca juga  Mempertahankan Nilai Demokrasi di Indonesia

Hal ini yang membuat restrukturasi pada partai politik. Dalam rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1971 memutuskan untuk menyederhanakan partai-partai menjadi tiga partai peserta pemilu 1977.

Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai IPKI, Partai Katolik, Partai Murba, partai Kristen menjadi satu wadah politik yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai Islam diwadahi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan meninggalkan lambang islam. Alhasil partai-partai tidak mampu bersaing dengan Golkar, dengan adanya konflik internal dan perbedaan Ideologi misalnya. (Hal. 15)

Setidaknya selain restrukturasi partai politik, menkanisme politik Orde Baru yang lain adalah kebijakan massa mengambang (floating mass) dengan menjauhkan rakyat dari kegiatan politik, penetapan stabilitas nasional lewat berbagai restriksi dan kontrol konsesi. Di mana semua kebijakan Orde Baru yang paling dirugikan adalah umat Islam.

Awal tahun 90-an, setelah runtuhnya Tembok Berlin di tahun 1989 yang juga sebagai pertanda telah matinya komunisme, menjadikan dukungan Barat tidak seperti sebelumnya. Hal ini yang kemudian membuat Soeharto merangkul kelompok Islam politik dan memainkan isu-isu suku, ras, agama, antargolongan (SARA).

Misalnya lahirnya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah usaha Soeharto memanfaatkan islam untuk menggalang massa. Dalam pidato Soeharto ketika menyampaikan program Repelita IV (1984-1989) yang isinya menyudutkan pengusaha etnis Tionghoa. Isu yang berkembang di publik misalnya, bahwa Tionghoa yang hanya 2% dari populasi Indonesia telah mengontrol kekayaan negara.

Fordem dan Perlawanan Intektual

Fordem sebagai upaya alternatif untuk mendemokratiskan masyarakat dan sektarianisme semakin menjamur. Setidaknya Fordem bergerak dalam tiga ranah, yakni: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan berbagai kegiatan, misalnya diskusi, orasi kebudayaan, dan pernyataan sikap menanggapi berbagai macam persoalan. Diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia baru.

Sebagai kancah alternatif oposisi pemerintah Orde Baru, Fordem tentu mengonsolidasikan gagasan dan gerakan pro-demokrasi kepada masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

Karena faktor ketokohan dan rasa ingin belajarlah Fordem mempunyai daya tarik tersendiri. Dengan adanya kegiatan rutin yang biasa disebut Reboan, yang berisi pembacaan situasi, gagasan baru Fordem, serta pernyataan sikap atas isu-isu yang berkembang. Fordem kemudian menjadi sarana edukasi masyarakat secara luas.

Baca juga  Melihat Kembali Indonesia Melalui Demokrasi La Roiba Fih Cak Nun

Hal itulah yang kemudian banyak dari berbagai daerah yang menginginkan adanya Fordem. Meskipun demikian Gus Dur tidak menginginkan adanya garis komando dan membiarkan informasi demokrasi muncul atas dasar wilayahnya sendiri (lokalitas).

Melihat perkembangan Forum Demokrasi, pemerintahan Orde Baru melihat ada ancaman melalui agenda-agenda dari Forum Demokrasi, bisa dibuktikan dengan pengawalan-pengawalan dari pemerintah pada setiap agendanya. Sebagai penggagas, Gus Dur sempat dipanggil ke istana negara.

Relevansi Perjuangan Fordem dalam Pilpres 2019

Realitas kita hari ini adalah masyarakat dihadapkan pada keberagaman dalam bermasyarakat dan beragama. Seharusnya keberagaman inilah yeng mewarnai kita dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa perbedaan adalah ruang dialektika yang menghantarkan pada kedewasaan dalam demokrasi.

Namun, kita telah melihat akhir-akhir ini isu sektarianisme, diskriminasi, dan politik identitas meracuni masyarakat Indonesia. Menuju pemilihan presiden 2019, yang sejak dari sekarang kita dapat melihat bahwa yang dimainkan baik oposisi maupun partai pemerintah adalah bukan soal bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud, melainkan isu SARA dibalas isu SARA.

Tentunya penting bagi kita, seluruh rakyat Indonesia mengambil semangat dari Fordem sebagai menjadi salah satu antitesis Orde Baru melawan sektarianisme. Dengan membuka diskursus seluas-luasnya tentang demokrasi sebagai jawaban atas keberagaman bangsa kita.

Buku Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru ini mampu menjadi referensi demokrasi dalam merawat kewarasan bersama dalam menghadapi Pemilu dan segala kesemrawutanya. Terlepas dari kurang menarikya sampul buku, dan kurangnya sumber data hingga banyaknya minimnya diksi, buku Virdika Rizky Utama ini mampu mendewasakan kita dalam berdemokrasi dan berjuang.

Judul Buku Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru │ Penulis Virdika Rizky Utama│ Penerbit  PT KanisiusTahun Terbit 2018 │ Jumlah Halaman 184 hlm │ ISBN: 978-979-21-5555-6 | Peresensi Ajid Fuad Muzaki

Komentar

komentar