Pemerintah Tidak Serius Tangani HAM

Pemerintah Tidak Serius Tangani HAM

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah Tidak Serius Tangani HAM

Lpmarena.com Aliansi Masyarakat Pejuang HAM (Ampuh) menggelar mimbar bebas dan panggung budaya di Tugu Yogyakarta, Senin (10/12) pukul 16.00 WIB. Memperingati Hari HAM Internasional, ini mengusung tema Menggugat Komnas HAM yang Diam.

Ampuh menilai pemerintah melalui Komnas HAM tidak serius menegakkan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinilai masih memiliki banyak kecatatan dan aturan yang pincang.

Menurut Heronimus Heron selaku koordinator umum aksi, peran Komnas HAM sejauh ini hanya menjadi mediator. Penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pelanggaran HAM belum dilakukan secaras serius.

“Buktinya, banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas dan kriminalisasi terhadap warga sipil atas nama pembangunan,” ungkap Heron.

Tercatat, dari Januari samapai November tahun ini, Sub Bagian Penerimaan dan Pemilihan Pengaduan Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 493 kasus.

Laporan tertinggi berasal dari DKI Jakarta dengan jumlah 120 kasus, disusul Jawa Timur 43 kasus. Sementara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 13 kasus.

Pelanggaran hak katas kesejahteraan menempati urutan pertama dengan angka 219 kasus, diikuti 114 kasus pelanggaran hak atas keadilan.

Jumlah pelangaran hak atas kesejahteraan tertinggi berada pada kasus hak atas kepemilikan tanah. Sementara, hak atas keadilan tertinggi terjadi pada kasus kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian.

Perbaiki Mekanisme Pengawasan HAM

Aco’ Nur Samsu koordinator lapangan Ampuh menuntut pemerintah memperbaiki mekanisme pengawasan HAM. Menurutnya, pemerintah tidak menghadirkan perangkat yang menjamin penghormatan, perlindungan. dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia.

Baca juga  Simulacra di Tengah Kedangkalan Hyperkonsumerisme

Aco’ juga menekankan Komnas HAM harus independen, bebas dari kepentingan pihak manapun, dan dan memiliki kebebasan seluas-luasnya dalam kewenangannya melakukan penyelidikan.

“Kalo kayak gitu bubarkan saja komnas HAM, karena tidak berdampak
positif pada rakyat, hanya menghabiskan uang negara,” kata Aco’.

Sementara itu, Reyhan Majid selaku massa aksi menilai hak-hak warga negara Indonesia juga harus diperhatikan. Hak untuk sejahtera, hak berpendidikan, dan hak untuk hidup layak, harus dijaga oleh negara.

“Itulah hak-hak dasar manusia yang sejak lahir harus dijaga pemerintah,”
ujar Reyhan.

Ironisnya, pelanggaran HAM justru berpotensi muncul dari konstitusi yang
dibuat oleh pemerintah. Ia memberi contoh pelanggaran HAM pada sektor hak pekerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dinilai sangat berpotensi mengancam hak kesejahteraan pekerja.

Hal tersebut terlihat dari pasal 43 ayat 2. Pasal tersebut menetapkan upah
minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik seorang pekerja dengan status lajang selama satu bulan. Padahal tidak sedikit pekerja yang sudah berkeluarga.

Sementara, pada sektor agraria melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Reporter: Ajid FM

Foto: Halimatus Sa’diah/LPM Rhetor

Redaktur: Fikriyatul Islami M

 

 

Komentar

komentar