Tanpa Rekomendasi Kaprodi, Calon dari PRM Lolos Verifikasi

Tanpa Rekomendasi Kaprodi, Calon dari PRM Lolos Verifikasi

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    38
    Shares

Tanpa Rekomendasi Kaprodi, Calon dari PRM Lolos Verifikasi

Empat calon ketua HMPS Pendidikan Fisika telah ditetapkan KPUM F. Padahal, Kaprodi hanya mengeluarkan tiga surat rekomendasi sebagai persyaratan bagi mahasiswa yang mencalonkan diri.

Lpmarena.com- Jumlah calon ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Fisika (Pefis) yang telah ditetapkan KPUM Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) tidak sesuai dengan jumlah surat rekomendasi yang disebutkan oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) Pefis, Nur Untoro. Melalui pesan Whatsapp, ia menyebutkan ada tiga mahasiswa yang mendapat surat rekomendasi darinya.

“Ada tiga mahasiswa,” terang Nur Untoro singkat, melalui pesan WhatsApp kepada ARENA, Rabu (13/12).

Sementara, data yang diberikan Anggar Dwi Julianto selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Saintek mencantumkan empat nama calon ketua HMPS. Berdasarkan  nomor urut, mereka adalah Ricky Armando Putra, Muhammad Luthfi Salim, dan Mulyadi Adna yang mencalonkan diri secara independen. Terakhir, M. Wahyudin Afrizqi yang diusung Partai Rakyat Merdeka (PRM). Mereka dinyatakan lolos verifikasi berkas.

Selain ditetapkan lolos verifikasi, keempat calon di atas juga telah mengikuti kampanye yang difasilitasi oleh KPUM F. Baik kampanye monologis yang dilaksanakan di LT.1 Fakultas Saintek pada Selasa (11/12), maupun kampanye dialogis yang terlaksana Kamis pagi (13/12) di tempat yang sama.

Ketetapan itu sangat disesalkan oleh Mulyadi Adna, salah satu calon ketua HMPS Pefis, yang mencalonkan diri melalui jalur independen. Ia meresa keberatan salah satu calon tidak memenuhi syarat.

“Namanya syarat pendaftaran, harusnya sudah ada sebelum kita mengajukan verifikasi, lolos atau tidaknya ditentukan oleh persyaratan atau kelengkapan tersebut,” keluh Mulyadi saat ditemui ARENA di selasar Laboratorium Agama (13/12).

Tiga surat rekomendasi yang dikeluarkan Prodi hanya diberikan kepada calon independen. Sementara, M. Wahyudin Afrizqi yang diusung PRM tidak mengantongi surat dari Prodi.

Mulyadi mengetahui masalah ini dari daftar Pengajuan Nomor Surat Keluar Program Studi Pendidikan Fisika. Daftar tersebut merupakan data surat yang diajukan kepada Prodi berikut nomor surat keluarnya. Pada Selasa (11/12), Mulyadi juga sempat mendokumentasikannya dalam bentuk foto.

Dalam daftar itu tidak terdapat surat keluar dengan keperluan rekomendasi yang diajukan oleh M. Wahyudin Afrizqi. Sejak 26 November hingga 10 Desember 2018 juga tidak terdapat surat rekomendasi pencalonan HMPS yang dikeluarkan kecuali untuk Mulyadi dan dua temannya yang mencalonkan diri secara independen.

Sementara, berdasarkan time line Pemilwa yang dipublikasikan akun Instagram resmi KPUM F Saintek @pemilwa_saintek18 tujuh hari yang lalu, pendaftaran calon berlangsung pada 5 sampai 8 Desember. Verifikasi dan pengumuman calon yang lolos berkas dijadwalkan pada tanggal 9 Desember.

KPUM F tidak Taat UU Pemilwa

Surat rekomendasi dari Kepala Prodi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika mendaftarkan diri sebagai calon HMPS.

Baca juga  Dropbox, Flashdisk Dunia Maya

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa. Pada Bab VII tentang Syarat Pencalonan Senat, Dema, HMJ/HMPS poin p tertulis Mendapat rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi di tingkatan Jurusan/Program Studi”.

Menyikapi kejanggalan yang ditemuinya, Mulyadi melakukan konfirmasi kepada KPUM F. Ia menanyakan alasan kader partai tersebut bisa lolos verifikasi padahal tidak mengantongi surat rekomendasi dari Prodi.

“Saya mengajukan banding ke panitia pelaksana yang memverifikasi. Akan tetapi, kata panitianya, nanti panitia yang menyediakan surat rekomendasi dari Prodi,” papar Mulyadi.

Menurut Mulyadi, KPUM F tidak mematuhi UU Pemilwa yang telah ditetapkan. Sembari menunjukkan UU Pemilwa di tangannya, Mulyadi menegaskan bahwa calon HMPS harus memenuhi syarat tercantum.

“Untuk menjadi calon HMPS, ya, harus memenuhi syarat dulu gitu, lo.”

Ketika bertanya apakah calon yang tidak memiliki surat rekomendasi Kaprodi akan ditetapkan lolos verifikasi atau gugur, KPUM F tidak memberikan jawaban.

“Terus mereka bilang, itu urusan panitia, Mas. Masnya tidak perlu tahu, katanya begitu,” jelas Mulyadi sembari mengulang perkataan dan meniru gerak tangan panitia.

Independensi KPU Dipertanyakan

Anggar Dwi Julianto melalui pesan WhatsApp pada Kamis (13/12), mebenarkan calon HMPS Pefis yang telah ditetapkan berjumlah empat orang dan semuanya telah lolos verifikasi. Perihal surat rekomendasi, pihaknya telah meminta kepada Wakil Dekan III Fakultas Saintek. Rekomendasi tersebut mencakup seluruh calon yang ada di Fakultas Saintek. Termasuk Sema F, Dema F, dan ketua HMPS.

“Kalau surat rekomendasi, kita gabungkan semua calon, untuk meminta ke Wakil dekan tiga dan itu dari panitia,” tulis Anggar dalam pesan WhatsApp.

Ketika ditanya bukankah surat rekomendasi seharusnya diurus sendiri oleh calon dan kenapa panitia yang mencarikan? Anggar beralasan hal tersebut merupakan kebijakan panitia. “Dengan pertimbangan waktu pendaftaran yang singkat mungkin,” jawab Anggar.

Tindakan KPUM F tersebut tidak sesuai dengan UU Pemilwa yang telah ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Universitas. Dalam pasal 10 ayat 4 poin a tercantum tugas dan wewenang KPUM F adalah menyiapkan segala sarana atau prasarana untuk kelancaran pemungutan suara.

Selain itu KPUM F hanya berwenang bergerak dalam hal-hal teknis pelaksanaan Pemilwa seperti, menginformasikan kegiatan Pemilwa, penghitungan suara, membuat berita acara penghitungan suara, menjaring dan menetapkan calon LKM tingkat fakultas, melaporkan hasil pemilihan pada KPUM dan Steering Comitee. Lebih jauh hanya menyelesaikan sengketa pemilihan di tingkatan fakultas dan jurusan.

Pada pasal Panitia Pelaksana tersebut tidak terdapat poin yang menyatakan KPUM F berwenang membantu calon Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas, Dewan Eksekutif (Dema) Mahasiswa Fakultas, maupun ketua HMPS dalam hal melengkapi persyaratan administrasi.

Tentang surat rekomendasi yang panitia minta kepada Wakil Dekan (WD) III, dibenarkan oleh Muhammad Ja’far Luthfi selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  Fakultas Saintek. “Iya benar, Mas, sudah saya tanda tangani rekomendasinya,” tulis Ja’far melalui pesan WhatsApp (13/12).

Baca juga  Pemilwa dan Peran Partai Politik Mahasiswa

Sampai berita ini diturunkan, ARENA belum mendapatkan nama-nama yang menerima rekomendasi tersebut. WD III sendiri mengaku tidak memiliki nama-nama detailnya. Setelah dikonfirmasi kepada Kasubag Kemahasiswaan, sebagaimana arahan WD III, ARENA sekali lagi justru diarahkan menemui Anggar sebagai ketua KPUM F.

Namun, Anggar hanya mengirimkan foto potongan surat bertulisakan Surat Rekomendasi, bernomor 028/A-2/KPUMF/FST/XII/2018. Tanpa disertai dengan nama-nama calon yang telah menerima rekomendasi tersebut.

Informasi Persayaratan Berbeda-beda

ARENA menghubungi M. Wahyudin Afrizqi pada pagi ini, Sabtu (15/12) pukul 08.23 WIB melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi. Afrizqi membenarkan ia tidak mengantongi surat rekomendasi dari Kaprodi. Sebab, berdasarkan persyaratan calon ketua HMPS Fakultas Saintek yang disosialisasikan KPUM F melalui akun Instagramnya, tidak terdapat syarat mendapatkan rekomendasi, baik dari Kaprodi maupun dari Dekanat fakultas.

Persyaratan calon ketua HMPS Fakultas Saintek yang dipublikasikan di akun Instagramnya @pemilwa_saintek18 tujuh hari yang lalu.
Persyaratan calon ketua HMPS Fakultas Saintek yang dipublikasikan di akun Instagramnya @pemilwa_saintek18 tujuh hari yang lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Anggar, ketika ARENA kembali mengkonfirmasinya pagi ini pada pukul 09.08 WIB melalui WhatsApp. Ia mengakui persyaratan calon ketua HMPS di Fakultas Saintek tidak sama dengan yang tercantum dalam UU Pemilwa. Alasannya untuk meringankan semua calon karena waktu yang mepet.

“Iya, kan, ini untuk kebaikan semua calon, Mas. Dengan waktu yang mepet. Dan sudah konfirmasi di tingkat univ,” tulis Anggar.

Belum berhenti di sini, persyaratan pendaftaran calon ketua HMPS di Fakultas Saintek disosialisasikan melalui akun Instagramnya juga berbeda dengan lembar verifikasi persyaratan calon ketua HMPS Pefis yang ARENA dapatkan. Kebenarannya sudah dikonfirmasi oleh Anggar. Poin nomor 15 dalam lembar tersebut berbunyi, “Mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan universitas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama di tingkatan fakultas dan jurusan/prodi.”

Sementara, pada poin nomor 13 lembar verifikasi persyaratan pedaftaran calon ketua HMPS Pendidikan Matematika yang ARENA dapatkan dan dikonfirmasi kebenarannya oleh Anggar, calon mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkatan fakultas.

“Kemarin salah ngambil mungkin, Mas. Tapi yang terpenting berkas persyaratannya untuk daftar HMPS sama semua kok,” tulis Anggar menanggapi perbedaan tersebut.

Masalah rekomendasi, menurut Anggar, merupakan kebijakan panitia. KPUM F mengajukan semua calon yang lolos verifikasi pada wakil dekan. Padahal, jika mengikuti UU Pemilwa dan dua lembar verifikasi syarat pendaftaran di atas, rekomendasi menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dinyatakan lolos verifikasi. Kebijakan KPUM Fakultas Saintek menganulir UU Pemilwa dan persyaratan yang tertera pada lembar verifikasi yang mereka cetak sendiri.

Reporter: Hedi

Ilustrasi: Ilham Habibi

Redaktur: Syakirun Ni’am, Fikriyatul Islami M

Komentar

komentar