RUU PKS Tidak Bertentangan dengan Islam

RUU PKS Tidak Bertentangan dengan Islam

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    27
    Shares

RUU PKS Tidak Bertentangan dengan Islam

Lpmarena.com- Meski telah masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai saat ini belum juga disahkan. RUU PKS yang belakangan ramai dibincangkan masyarakat menuai reakasi antara kelompok yang menerima dan menolak.

Penolakan RUU PKS itu muncul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang mengusung asas keislaman tersebut menilai, RUU PKS bertentangan dengan Pancasila dan agama, dan berpotensi membuka ruang bagi seks bebas dan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

“Penolakan RUU PKS pasti tidak membaca teks secara utuh,” kata Maria Ulfah Ansori dalam diskusi publik bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Meneguhkan Nilai Keislaman dan Kemanusiaan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual, di Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Kamis (28/02).

Menurut Maria Ulfah, RUU tersebut penting sebagai payung hukum untuk melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual, sesuai dengan asas kesetaraan dalam Islam.

Dia menjelaskan perihal pelaku perkosaan berbeda dengan pelaku perzinaan, yang sering kali secara hukum disamakan dengan perzinaan. Sehingga dalam keputusan hukum dan masyarakat juga mendapatkan stigma yang sama.

“Jadi korban tertimpa lagi dengan stigma yang negatif,” ungkapnya.

Menurutnya, kekerasan seksual hanya melahirkan kerusakan, misalnya pemerkosan disertai aniaya terhadap perempuan, dan berujung dengan pembunuhan. Oleh karena itu, dalam islam interaksi dengan lawan jenis memberi tuntutan pada laki-laki dan perempuan untuk menjaga Libashut Taqwa atau pakaian taqwa dengan iman, yang melahirkan kemaslahatan dan kebajikan amal saleh dengan keduanya.

“Juga diperintahkan untuk mengendalikan sikap mental dan dengan lawan jenis,” imbuhnya.

Baca juga  Malam Akuistik Untuk Kebersamaan KUI

Sri Wiyanti, salah satu perumus naskah RUU PKS sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menjelaskan, RUU tersebut merespon semakin banyaknya tindak kekerasan seksual dengan berbagai bentuk. Kasus terbanyak berada di wilayah privat, seperti anggota keluarga dan pacar. Terhitung sebanyak 1.528 kasus dilakukan oleh pacar.

“Artinya kekerasan seksual sering terjadi dengan orang yang sehari-hari dipercaya,” tuturnya.

Menurutnya, dalam Islam RUU PKS merupakan langkah penting dalam membangun keutuhan keluarga. Kekerasan seksual adalah kerusakan terhadap karunia Allah yang seharusnya tidak diperbuat. Dalam Islam terdapat lima pilar dan prinsip yang harus dicegah, salahsatunya adalah hifdzun nasl (menjaga keturunan dan kehormatan).

Sri Wiyanti  menambahkan, negara sebagai Ulil Amri atau golongan yang memegang tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari Kekerasan Seksual.

“Bentuk kehadiran negara diantaranya adalah disahkannya RUU PKS ini,“ pungkasnya.

Reporter: Sholehatu Inayah

Fotografer: Fidya Laela Sarie

Redaktur: Ajid FM

Komentar

komentar