KMPAN Desak Kementrian ESDM Cabut Izin Tambang PT. EMM

KMPAN Desak Kementrian ESDM Cabut Izin Tambang PT. EMM

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

KMPAN Desak Kementerian ESDM Cabut Izin Tambang PT. EMM

Lpmarena.com Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPAN) Yogyakarta mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin tambang PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) Nagan Raya, Aceh. Desakan ini disampaikan dalam aksi solidaritas tolak PT. EMM di Bundaran UGM Yogyakarta, Jumat (12/04).

Dalam siaran persnya dijelaskan, Kementerian ESDM telah memberi izin eksploitasi alam di Aceh. Izin usaha pertambangan PT. EMM telah diterbitkan oleh Kementrian ESDM.

Dilansir dari serambinews.com (10/04) bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Kementerian ESDM melaui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan pengumuman rencana pemasangan tanda batas. Pengumuman tersebut tercantum dalam Surat No:07.Pm/30/DJB/2018 yang ditandatangani Gatot Aryono, a.n Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Surat di atas juga menjelaskan bahwa telah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT. EMM melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.66/1/IUP/PMA/2017. Tercatat komoditas emas seluas 10.000 Hektar dan berlokasi di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Izin tersebut ditolak KMPAN. Mereka menilai izin tambang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tahun 2006. Peraturan yang mengatur otonomi khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan ini dikenal MoU Helsinki.
Salah satu poin Helsinki yang dianggap bertentangan dengan izin PT. EMM adalah minyak dan gas yang seharusnya dikelola oleh pemerintah pusat bersama pemerintah Aceh.

“Di Aceh itu ada UUPA. Dalam proses perizinan tambang harus melalui peran pemerintah ataupun izin pemerintah setempat. Nah, baik pihak kementerian maupun PT. EMM tidak melakukan itu,” ungkap Zulfan Febrian, ketua Taman Pelajar Aceh Yogyakarta.

Baca juga  Ganti Pilihan Politik Setelah Nonton Film

Kendati demikian, Zulfan membenarkan izin yang dikeluarkan pemerintah Aceh. Tapi menurutnya, itu masih melalui tahapan, berupa syarat yang harus dipenuhi PT. EMM. “Izin dari pemerintah Aceh itu ada, tetapi belum semuanya terpenuhi,” kata Zulfan.

Zulfan menambahkan bahwa seharusnya Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan izin. Karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan pertambangan. “Nah, kita mengharapkan sebelum semuanya terpenuhi, ini belum bisa dilaksanakan,” himbau Zulfan.

Syarat yang tidak memenuhi diungkapkan oleh Fadhli Espece, Sekertaris Jendral KMPAN. Ia menganggap, terdapat manipulasi data dalam kajian dampak lingkungan. “Misalnya situs pekuburan ulama yang masuk dalam wilayah tambangan tersebut. Ini kan, sangat sensitif bagi masyarakat Aceh,” paparnya.

Pengeluaran izin tambang dinilai Fadhli melanggar keistimewaan Aceh. “Aceh itu memiliki UU Keistimewaan. Di situ diatur bahwa setiap investasi harus melalui persetujuan pemerintah Aceh, baik Gubernur mapun DPR Aceh, dan hal itu tidak dilakukan,” tutur Fadhli.

“Kami mendengar laporan bahwa DPR Aceh tidak mendapat pemberitahuan mengenai masuknya PT. EMM ini, yang seharusnya itu mereka bisa tahu terlebih dahulu,” singkat Zulfan.

Fadhli menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Yogyakarta. Tetapi, juga di berbagai titik, seperti Bandung dan Malang. Tuntutannya bukan lagi tertuju pada Gubernur. Karena, Gubernur telah menyatakan sikap untuk mencabut izin tambang tersebut. “Maka kami menembak arahnya ke Jakarta, dalam hal Ini Menteri ESDM yang mengeluarkan surat izin,” terang Fadhli.

“Jika Pemerintah Pusat nekat dengan nafsu menguasai kekayaan Aceh. Kami KMPAN yang terdiri dari 11 presidium di seluruh Indonesia siap mengepung Jakarta menuntut pencabutan izin tambang yang bermasalah.” Dikutip dari siaran pers yang dibagikan kepada wartawan.

Sebelum mengakhiri, Zulfan meminta Menteri ESDM meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan. “Jadi, harapan kami. Dari pihak PT maupun pihak kementerian, tolong ini dipelajari kembali untuk proses perizinan dan proses masuknya PT ke sana harus berkonsultasi dengan pemerintah setempat,” tutup Zulfan.

Baca juga  Sastra Ideal dalam Proses Mencipta Budaya

Reporter: Hedi

Foto: Fidya Laela S.

Redaktur: Fikriyatul Islami M

Komentar

komentar