Bonkar!!! Sisa-sisa Rezim Rektor Lama

“Seumpama bunga..kami adalah bunga yang tidak kau kehendaki adanya. Kau lebih suka membangun jalan dan pagar besi. Seumpama bunga..kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri” (Wiji Tukul).

Meskipun tesis ini agak sewenang-wenang, bahwa sejarah adalah progres dan menuju tatanan kebebasan yang rasional, begitulah kata Hegel. Perang dan benturan wajib terjadi, karena disitu pikiran manusia menjadi tidak nganggur dan kembali memikirkan sistem seperti apa yang lebih baik. Universitas bukan kandang, tapi merupakan tempat dimana pikiran, imajinasi, dan emosi perlu dikembangkan dan didialektikakan. Ketika tiga hal diatas tidak pernah menjadi diskursus, universitas tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali hanya rutinitas rapat, seminar, sertifikat, prosesi wisuda yang paling gawat adalah ketika Universitas menghasilkan mahasiswa yang gagal berpikir, berimajinasi, dan merasa.

Seperti rezim orde baru, UIN tahun-tahun lalu banyak sekali menghasilkan undang-undang, tapi dalam proses pembuatannya tidak pernah mengundang semua elemen mahasiswa. Undang-undang yang paling lucu adalah absen dosen dan mahasiswa. Pertanyaan yang juga lucu adalah kenapa mesti di absen, apakah bapak tidak percaya kalau dosen dan mahasiswa sangat serius dan ikhlas dalam prosesi belajar mengajar? Meskipun ada evaluasi kinerja dosen dalam lingkup pembelajaran, tapi dalam hemat kami hal ini tidak akan mempunyai dampak terhadap pembelajaran di UIN, karena dalam satu sisi dalam konteks globalitas perkembangan teknologi sangat mempengaruhi watak dari masyarakat global dan itu secara langsung mempengaruhi perkembangan diskursus masyarakat kampus. Watak dimanjakan oleh teknologi ini yang nantinya akan mengkerdilkan pola fikir mahasiswa, sehingga dari pada capek berfikir, mereka akan lebih suka mengikuti trend global. Semakin sering mahasiswa membuat makalah semakin benci pula mahasiswa dengan belajar. Selain kondisi global dari perkembangan alat produksi dan ada hal lain yang juga mempengaruhi yaitu terpisahnya mahasiswa dari politik praktis. Ketika mahasiswa tidak berbenturan dengan politik, pola pikirnya tidak akan dinamis dalam menyikapi sesuatu, mereka akan menjadikan peristiwa dalam masyarakat hanya sebagai dongeng seperti waktu masih anak-anak. Kondisi apatis ini akan dimanfaatkan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaan.  Mungkin ada satu tesis yang harus diyakini oleh orang yang bijaksana, bahwa semua aturan dan tatanan di UIN sekarang tidak menghasilkan apa-apa, hanya ritual membaca dan berhitung, setelah lelah lalu tidur. Sejarah menunjukkan pendidikan di Indonesia tidak pernah menyelesaikan persoalan kebangsaan, tapi hanya sebagai alat hegemoni, tempat doktrin  dan tak jarang menimbulkan masalah. Menurut pemodal besar dunia, sektor pendidikan adalah merupakan sektor yang paling banyak menghasilkan keuntungan ketika bisa menginvestasikan modalnya kesektor tersebut, karena pendidikan sangat dibutuhkan manusia modern seperti kebutuhan makan. Tapi tatanan dunia komersil yang tidak rasional ini juga yang membuat dunia menjadi ramai.

Coba kita refleksi sejarah lagi, proses pembangunan UIN sepertinya mirip dengan sistem Developmentalisme Orde Baru. Ada yang digusur, ada yang belum tuntas pembayaran tanahnya, ada kode etik mahasiswa, ada warga yang mengumpat meski hanya dalam hati. Mungkin ada warga tergusur yang baik hati dan Pancasilais, sehingga dalam do’anya menginginkan pimpinan Universitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menjadi orang kalah dan terasingkan oleh keadaan dan mempertanyakan nilai-nilai kemanusiaan seperti apa nantinya yang akan diajarkan Universitas pada mahasiswa.

Pada sebuah Universitas, filsafat ilmu adalah merupakan basis fundamental dalam memicu  perkembangan sebuah diskursus keilmuan. Akan tetapi akhir-akhir ini proses dialektika tersebut sudah mati, ditambah lagi doktrin integrasi-interkoneksi yang tidak mutu dan tetap tidak berkembang. Mahasiswa seperti orang-orang yang dilumpuhkan nalarnya. Coba tanya, apakah mahasiswa UIN paham tentang filsafat keilmuan, kalau tidak berarti akan melahirkan lulusan yang payah, tidak paradigmatik, doktriner. Ketika kita merefleksikan kondisi obyektif mahasiswa terutama pasca reformasi, ada semacam agenda besar untuk mengkerdilkan gerakan mahasiswa sehingga cenderung terpisah dengan masyarakat. Soft power yang begitu jeli melihat peran politik mahasiswa dalam kancah sejarah inilah yang mungkin mempunyai peran besar menjinakkan radikalisme gerakannya.

Dalam geopolitik internasional, pertarungan ekonomi politik berporos pada Cina dan Amerika Serikat, dan kita harus yakin pertarungan intelijen keduanya lebih kencang daripada sektor finanial dan manufaktur mereka. Sementara, disisi lain mempelajari kurikulum UIN seperti mempelajari fosil masa lalu. Bagaimana sistem ini bisa bertarung dengan intrik-intrik intelijen kedua Negara adidaya tersebut. Kalau mahasiswa tidak memahami geopolitik ini bagaimana mungkin bisa menata mindset untuk bertarung dalam dunia yang semakin mengglobal. Untuk menjawab tantangan modernitas tidak bisa digunakan logika yang usang, karena sistem kapitalisme global yang diback up oleh angkatan perang tidak akan bisa dilawan dengan menggunakan seruan moral keagamaan.

Kemegahan bangunan UIN bukan indikator keberhasilan, karena ternyata mahasiswa tidak akan betah ketika berlama-lama di ruang kelas. Yang lebih mengenaskan adalah ketika seorang mahasiswa sosiologi tidak memahami rekayasa sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ketika hal itu ada dalam masyarakat kampus, berarti itu semua adalah kegagalan paradigma. Kuliah telah menciptakan  ritus ketakutan dikalangan mahasiswa, takut pada dosen, takut pada dekan, bahkan takut pada TU, takut tidak masuk kuliah, tetapi tidak takut kalau dia tidak punya skill apa-apa. Indikasi keberhasilan pendidikan  mahasiswa hanya ditentukan oleh nilai IPK dan rutinitas masuk kuliah. Universitas seperti pasar malam yang gegap gempita, dan tempat memproduksi mitos-mitos modernitas, selain itu juga menciptakan struktur birokrasi yang angkuh dan sombong, meski tak pernah memberikan kontribusi apapun pada sejarah.

Menggiring mahasiswa hanya terfokus pada kegiatan akademik, hanya akan meneruskan logika doktriner waktu SMA, karena pengetahuan dimana-mana pasti akan ditundukkan oleh kekuasaan. Ketika Universitas tidak memberikan pendidikan untuk melawan kekuasaan, akan terjadi over produksi manusia pesimis dari universitas ketika berbentur dengan logika obyektif, baik dalam ranah politik ataupun ekonomi masyarakat. Dimana-mana manusia kurang radikal tidak akan bisa meramaikan sejarah. OPAK (Orientasi Pengenalan Akdemik) yang tidak mutu harus dikembalikan ke esensinya pada orientasi kemahasiswaan yang berwawasan politik, karena hanya mahasiswa dalam sejarah Indonesia yang bisa membuka kran demokrasi yang berkarat, sementara rektor hanya tunduk kepada Menteri Pendidikan, kecuali rektor yang berpola pikir progres dan radikal. Mengapa akademik harus dikenalkan di UIN, padahal sejak dari TK mahasiswa sudah didoktrin tentang akademik.

Sebuah Undang-undang yang filosofis, cerdas dan bijaksana adalah undang-undang yang disepakati oleh semua perilaku tanpa adanya proses alienasi. Tapi ketika undang-undang atau kode etik tersebut dibuat secara sepihak berarti meniru logika otoritarian rezim, dan ketika kenyataan di lapangan ada proses alienasi, maka jalan yang paling bijaksana adalah dibongkar, begitupun dengan kode etik mahasiswa. Logika jual beli dalam BLU (Badan Layanan Umum) juga harus di bongkar, karena itu adalah imbas dari Rasio Ideologi Kapitalisme. Tanpa mahasiswa, Universitas tidak akan pernah ada, juga tidak akan ada yang diakui sebagai guru besar, maka selayaknya mahasiswa yang menentukan proses pendidikan dan rektorat harus menjadi fasilitator. Fasilitas kampus adalah hak milik publik mahasiswa, bukan rektorat. Ketika mahasiswa menggunakan gedung teatrikal, multi purpose dan sebagainya harus membayar, ini artinya adalah perampasan hak dan melanggar adat, karena adat Indonesia adalah gotong royong.

Agar lebih seksi, tulisan ini akan ditutup dengan pemikiran filsafat sejarah Hegel, bahwa sejarah selalu menuju kebebasan yang rasional, perang antar golongan dan bangsa (volkgeist) adalah merupakan kewajiban sejarah untuk terciptanya sebuah tatanan dunia (weltgeist) yang lebih rasional. Kalau Francis Fukuyama dalam buku The End of History menafsirkan bahwa kebebasan yang rasional adalah demokrasi liberal dengan sistem kapitalisme, atau Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization menyatakan untuk tercapainya tatanan global rasional akan terjadi clash, benturan antar peradaban dulu, dari sini kami akan mengambil tesis yang agak ngawur tapi akurat, bahwa tatanan kebebasan rasional kedepan adalah kekuasaan rakyat dan hal ini yang perlu dilamunkan sebelum tidur. [Haidar Aly Wisnumurti].

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of