BEM Fakultas Sains dan Teknologi adakan Diskusi Publik bertempat di Convention Hall (2/6) dengan tema “e-KTP & Ekonomi Kedaulatan Rakyat Sebagai Solusi Bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Hadir sebagai pembicara Hariono Soeharyo, designer interior, budayawan, sekaligus pengusaha asal Solo. Diskusi yang dihadiri sekitar 500 peserta ini mencoba membahas persoalan bangsa Indonesia yang hingga kini masih semrawut.
Dia mempertanyakan ekonomi kerakyatan yang dikonsepkan para petinggi. Seharusnya bukan ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi kedaulatan rakyat. Dalam pasal 33 UUD 1945 diterangkan bahwa seluruh kekayaan di bumi Indonesia, seharusnya dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Sementara, saat ini SDA Indonesia mayoritas dikuasai pihak swasta dan asing. “Harusnya, rakyatlah yang menguasai minimal 67% semisal ada perusahaan swasta,” tuturnya.
Selain itu, masalah Indonesia yang sangat akut adalah korupsi. Pemberantasan korupsi sangat susah akibat sudah sangat sistemik dan endemik. Dalam hal ini dia menawarkan suatu sistem baru yang dimulai dengan e-KTP yang di dalamnya terdapat seluruh informasi dari pemegang e-KTP. e-KTP tersebut juga bisa digunakan sebagai kartu ATM atau Credit Card sehingga bisa dugunakan untuk alat pembayaran. Seluruh kekayaan yang dipunyai pemegang e-KTP harus didaftarkan.
Ia juga mengusulkan seluruh pecahan uang kertas Rp 10.000 ke atas, harus ditarik, dan didigitalkan lewat e-KTP. “Nah, dengan begitu, korupsi bakal mudah dibuktikan,” ungkapnya.
Lalu, soal ekonomi kedaulatan rakyat, seperti konsepnya, dimana seluruh aset negara harus dipunyai bersama, bisa lewat e-KTP. “Inilah people power!” ujarnya serius.
Untuk mencegah adanya hacker, dia mengusulkan agar nantinya Indonesia punya satelit tersendiri dalam mengoperasikan sistem ini.
[Ahmad Taufiq]