83 Pembaca
Print Friendly, PDF & Email

Published on April 25, 2019

Dari jumlah total 22 program kerja yang direncanakan, hanya 4 seminar yang berhasil terlaksana.

Lpmarena.com- Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun lalu. Artinya, sudah tiga bulan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) 2018 lengser dari jabatannya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, Dema adalah organisasi eksekutif mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (Sema).

Moh. Romli Mualim, Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2018 menyatakan ada sebelas kementerian dalam kepengurusannya. Dalam tiap-tiap kementerian tersebut minimal memiliki dua program kerja (proker).

Akan tetapi, dari jumlah total 22 program kerja yang direncanakan, hanya empat seminar yang berhasil terlaksana.

Pertama, Seminar bertema “Mengurai Benang Kusut Intoleransi dan Terorisme” pada 22 Maret 2018. Kedua, Seminar “Politik” pada 19 September 2018. Ketiga, “Rumah Pancasila dan Bela Negara” pada 27 Oktober–3 November 2018 atas kerjasama dengan pihak universitas. Keempat, seminar “Refleksi Hari Santri” pada 10-13 November 2018.

Sayangnya, sampai berita ini dimuat Dema-U tidak memberikan data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas program kerja yang telah dilaksanakan. Sekretaris Dema-U berdalih bahwa laptop tempat menyimpan file tersebut sedang berada di pegadaian.

Terkait dengan kinerja Dema-U, Nofan, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum berpendapat bahwa seharusnya program kerja Dema tidak hanya bersifat seremonial saja. Menurutnya, proker Dema harus benar-benar mendukung pengembangan akademik mahasiswa yang berkelanjutan.

“Kita tidak cukup hanya disogoki program kerja seperti seminar empat pilar negara, misalnya, meski itu juga perlu,” ucapnya kepada ARENA melalui pesan Whatsapp, Sabtu (9/03).

Senada dengan Nofan, Rian Muhammad Nur, mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, mengatakan bahwa program kerja Dema-U seharusnya mengandung kepentingan riil mahasiswa. Menurutnya, Dema-U harus mengangkat isu-isu dari mahasiswa seperti banding UKT, ruang publik, dan terkait fasilitas.

“Dema, kan, punya wewenang soal masalah itu dan punya akses ke universitas,” tuturnya kepada ARENA, Senin (04/03) di Student Center.

Waryono Abdul Ghafur selaku Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga menyatakan bahwa Dema tidak memiliki rencana strategis (renstra) program kerja, sehingga kegiatannya tidak representatif dengan opini mahasiswa.

Tidak Sungguh-sungguh dalam Mengadvokasi

Dema yang memiliki kedudukan setara dengan Sema dan berfungsi sebagai student government, sudah seharusnya melakukan advokasi terhadap permasalahan mahasiswa. Ironinya, selama menjabat, Dema-U 2018 tidak sungguh-sungguh mengadvokasi persoalan yang dialami mahasiswa.

Contoh dalam kasus salah sasaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sudah selayaknya menjadi perhatian khusus bagi Dema karena selalu terjadi setiap tahun. Pengawalan dan pengadvokasian yang dilakukan Dema tidak membuahkan hasil dan terhenti sebatas audiensi saja.

Audiensi tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan Sema-U, Sema-F, Dema-F, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Kepala Program Studi, dan Wakil Rektor II. Dalam audiensi, HMPS yang sebelumnya mengaku memiliki data banding UKT dari mahasiswa, berbalik menjadi tidak mengatakan apa-apa saat audiensi berlangsung.

“Saya lupa tanggal berapa, tapi waktu itu harinya hari Jumat,” ucap Romli ketika ditanya kapan audiensi tersebut dilaksanakan.

Dengan alasan bahwa banding UKT adalah wilayah kerja Sema-U, Romli kemudian lepas tangan terhadap masalah tersebut seusai audiensi. Padahal, ia sendiri mengakui bahwa audiensi tersebut tidak menghasilkan apa pun.

Persoalan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi 2018 yang dituntut untuk mondok di pesantren milik Rektor pun, mengalami nasib yang sama dengan UKT. Dema tidak berhasil menangani bahkan terlihat tidak melakukan pengadvokasian.

Presiden Mahasiswa 2018, Romli Mualim mengklaim dirinya telah melakukan advokasi. Akan tetapi upaya tersebut terhenti di tengah jalan dengan dalih sibuk mempersiapkan Pemilwa.

“Secara organisatoris kami itu sibuk mempersiapkan LPJ dan lain-lain sehingga tidak punya waktu untuk mem-follow up  masalah itu,” ucapnya saat ditemui ARENA di Warung Kopi Blandongan, Sabtu (23/2).

Dema-U sempat mengajukan permohonan kepada rektor untuk dapat mengakses ruang publik hingga pukul 22.00.  Ruang publik yang dimaksud meliputi seluruh fakultas dan tempat-tempat umum kecuali ruang kelas.

Permohonan tersebut telah ditanggapi dan disebarkan melalui surat edaran Dema bernomor 16/A-1/P-DEMA-U/1/2019 pada 26 Januari 2019 yang berisi pengizinan mengakses ruang publik hingga pukul 21.00. Jam tersebut lebih cepat satu jam daripada permohonan yang diajukan.

Namun dalam pelaksanaannya, akses ruang publik tidak berjalan seperti seharusnya. Hal ini ditandai dengan fakultas-fakultas yang masih tutup pukul lima sore.

Ketika ditanya perihal pelaksanaan akses ruang publik di fakultasnya, Rian selaku mahasiswa yang saat ini duduk di semester empat mengaku belum mengetahui adanya perizinan akses tersebut.

Lebih jauh mengenai advokasi, Romli mengatakan bahwa hanya sedikit masalah mahasiswa yang sampai kepada Dema-U. Menurutnya mahasiswa saat ini cenderung apatis. Mereka lebih suka kuliah-pulang daripada mengurusi hal yang sebenarnya menjadi persoalan.

“Karena mahasiswa itu tidak ada keluh-kesah, lalu apa yang harus diadvokasi?” Romli justru menanyakan hal tersebut kepada ARENA.

 

Klaim tersebut disanggah oleh Rian Muhammad Nur. Secara ideal, Dema seharusnya paham mengenai masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.

“Selain menunggu, mereka (Dema-U) juga harusnya membaca kepentingan-kepentingan mahasiswa itu kayak gimana to,” tuturnya.

Sementara itu, Nofan mengatakan bahwa anggapan Romli membuktikan adanya jarak antara mahasiswa dan pemerintahan mahasiswa.

“Banyak temen-temen yang mengkeluh-kesahkan persoalan. Tapi di sisi lain pemerintahan tidak melihat adanya persoalan di tingkatan mahasiswa. Jadi mereka itu tidak membaur, antara pemerintah dan mahasiswa yang seharusnya diayomi.”

Tidak Melakukan Sosialisasi Program Kerja

Romli mengaku bahwa Dema-U 2018 tidak melakukan sosialisasi program kerja kepada mahasiswa sebab khawatir program kerja yang telah disusun tidak dapat terlaksana seluruhnya. Padahal seharusnya setiap program kerja yang telah disahkan wajib untuk disosialisasikan.

“Ketika melihat proker kita dari setiap kementerian tidak bisa terlaksana semua, maka akan disosialisasikan bagaimana? Soalnya nanti, lho, ini proker Dema-U banyak sekali tapi ternyata tidak ada, kan repot juga. Nanti sama saja jadi berita bohong,” tutur Romli menyatakan kekhawatirannya.

Hal ini juga terkait dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan Pemilwa dan perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL).

Pemilwa dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sedangkan penyusunan RKA-KL pada bulan Juni di tahun yang sama. Perbedaan waktu tersebut membuat program kerja dari universitas selesai disusun sebelum Dema-U menjabat. Akibatnya, ada ketidaksesuaian antara program kerja dan anggaran yang diberikan universitas.

Rian mengatakan, imbas dari tidak adanya sosialisasi program kerja menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengetahui kinerja Dema-U. Selain itu, tidak ada efek apa pun yang dirasakan oleh mahasiswa atas keberadaan Dema-U.

“Seharusnya kerja-kerja yang diselenggarakan Dema disosialisasikan, agar nanti laporan pertanggungjawabannya bisa diketahui mahasiswa, supaya jelas gitu,” lanjutnya dengan nada menggebu.

Sebelum lebih jauh pada kinerja, bahkan sebenarnya banyak mahasiswa yang tidak mengetahui tugas dan posisi Dema. Salah satu penyebabnya karena tidak tersedia website resmi Dema-U sebagai salah satu sumber informasi. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan website sekarang ini sangat penting bagi sebuah organisasi.

Nofan menambahkan, bahwa mahasiswa hanya mengenal Dema ketika terdapat acara-acara seremonial saja. Terdapat jarak antara Dema dan mahasiswa sehingga eksistensi Dema kabur di mata mahasiswa.

Sebagai student government, Dema perlu terjun dan melihat langsung keadaan mahasiswa, sebab mereka perlu diayomi. “Jika itu dilakukan, dengan sendirinya mahasiswa akan tahu, oh, posisi Dema itu seperti ini. Bagaimana aksi secara langsung ke mahasiswa, eksistensi Dema itu bisa diketahui,” tutur mahasiswa semester enam itu.

Menurut Nofan, dengan adanya sosialisasi, mahasiswa dapat mengetahui program kerja baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang Dema-U. Selain itu, sosialisasi juga berguna sebagai alat kontrol dan evaluasi dari mahasiswa.

“Program kerja itu bukan hanya milik pemerintahan kampus, tapi mahasiswa juga ikut andil,” ujarnya kepada ARENA (09/03).

Mengenai masalah tersebut, Waryono mengatakan bahwa kesulitan tersebut dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap program kerja.

“Program kerja, kan, bisa dievaluasi. Kalau sudah tidak relevan, ya, diganti,” ucapnya kepada ARENA pada Jumat (8/03) selepas menghadiri acara pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Reporter: Nur Hidayah

Redaktur: Syakirun Ni’am, Fikriyatul Islami M