Lpmarena.com–Puluhan mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta melakukan aksi solidaritas di depan kantor Polda DIY, Kamis, (12/11). Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh pemeriksaan empat mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi evaluasi dua tahun rezim Prabowo-Gibran, Selasa (21/10) di depan DPRD DIY.
Pada aksi 20 Oktober, massa aksi membawa sejumlah tuntutan kepada rezim Prabowo-Gibran, seperti mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program makan bergizi gratis (MBG), hingga persoalan pendidikan gratis bagi masyarakat.
Unjuk rasa tersebut berujung pada penangkapan dan pemanggilan. Saat ini, empat mahasiswa dengan inisial AH dan RMRL dari UIN Sunan Kalijaga, CNS dari Institut Seni Indonesia (ISI) serta HDS dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta telah diperiksa di kantor kepolisian daerah.
Selama proses pemanggilan, puluhan mahasiswa datang untuk mengawal rekan-rekannya. Mereka melakukan orasi hingga petang, sembari membikin instalasi seni yang digawangi oleh mahasiswa ISI Yogyakarta.
“Kalau teman mahasiswa kita yang bonyok, lehernya patah, masuk rumah sakit, mau melaporkan siapa? Ke pemukulnya? Mereka mengamankan kita menggunakan armor yang tebal, yang hidup dari pajak kita,” kata seorang orator.
Massa mengutuk keras tindakan represif dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa yang dilakukan secara terang benderang di muka umum.
“Tong potong roti, roti campur mentega. Belanda sudah pergi, penjajah datang lagi dengan seragam yang berbeda,” pantun orator lainnya.
Usai pemeriksaan, tim hukum Bara Adil menggelar konferensi pers di depan gerbang Polda DIY. Royan Juliazka Chandrajaya, salah satu pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, menyampaikan bahwa keempat mahasiswa diperiksa dengan dugaan pelanggaran pasal yang sama.
Keempat mahasiswa tersebut dipanggil atas dugaan tindak pidana perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hingga pemeriksaan berlangsung, keempatnya masih berstatus sebagai saksi.
Menurut Royan, penyidik menggali keterangan mengenai peristiwa demonstrasi termasuk dugaan tindakan kekerasan terhadap petugas kepolisian oleh beberapa mahasiswa dengan melempar petugas menggunakan botol berisi air hingga memukul dengan tangan kosong.
Meski begitu, Royan menegaskan bahwa tuduhan tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut.
Di sisi lain, Royan menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks demonstrasi yang melatarbelakanginya. Menurutnya, tindakan yang dituduhkan kepada mahasiswa merupakan bagian dari kemarahan kolektif masyarakat terhadap pemerintah.
“Peristiwa ini kita harus gambarkan bukan merupakan peristiwa pidana yang terpisah dari konteks, tapi merupakan hal-hal yang terjadi dari rentetan demonstrasi-demonstrasi belakangan di mana rakyat hari ini kecewa dengan pemerintahan,” ujarnya.
Bagi Royan, persoalan tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai tindakan individu, melainkan juga ditempatkan dalam konteks penyampaian aspirasi masyarakat. Ia menilai pemerintah seharusnya menjadikan demonstrasi sebagai bahan evaluasi, alih-alih meresponsnya melalui pemidanaan.
Senada dengan itu, Sandy Adi Pristantyo dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) FH UMY sekaligus anggota Bara Adil menyebut bahwa dugaan tindakan melanggar hukum semestinya tidak dilepaskan dari rangkaian peristiwa demonstrasi secara keseluruhan. Sebab, menurutnya kontak fisik yang terjadi juga perlu dilihat dalam konteks massa aksi yang berusaha menyampaikan aspirasi setelah merasa dihalangi aparat.
Sandy menambahkan, berdasarkan keterangan HDS, mahasiswa tersebut sempat terinjak-injak oleh barisan massa aksi dan kemudian oleh petugas kepolisian yang berjaga. Karena itu, ia meminta agar proses hukum tidak hanya mengambil potongan peristiwa berupa dugaan kekerasan oleh demonstran.
“Jangan coba di-capture hanya pada saat pemukulan ataupun penamparan atau apa pun itu yang dilakukan oleh massa aksi, tetapi tidak membahas secara utuh bagaimana proses demonstrasi itu terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, Sandy juga menyoroti tindakan penyidik merembet pada pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara seperti menanyai identitas peserta aksi dan pihak yang memimpin demonstrasi. Menurutnya, pertanyaan tersebut tidak relevan karena pemeriksaan terhadap HDS berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam demonstrasi, bukan penyelidikan mengenai mobilisasi massa.
“Proses demonstrasi itu dijamin kebebasannya oleh undang-undang. Nah, beberapa pertanyaan seperti itu memang kita batasi karena tidak sesuai dan tidak relevan dengan pokok perkaranya,” jelas Sandy.
Lebih lanjut, Sandy menilai pemeriksaan tersebut berpotensi menjadi upaya untuk melemahkan gerakan warga. Ia menilai pertanyaan mengenai identitas peserta dan pimpinan aksi dapat mengarah pada pencarian hingga penangkapan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi.
Reporter Wildan Humaidyi | Redaktur Ilham Khairun