Lpmarena.com–Tuntutan upah layak daerah menjadi salah satu sorotan dalam aksi massa pada Selasa (10/11) di Yogyakarta. Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai upah minimum yang diterima pekerja belum sebanding dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
Perwakilan AJM, Agof, menyampaikan bahwa upah pekerja yang berada di kisaran dua juta belum mencukupi kebutuhan hidup di Yogyakarta. Terlebih, dirinya menilai kenaikan harga bahan pokok dan tingginya biaya pendidikan semakin membebani pekerja.
“Pendidikan di Yogyakarta itu cukup mahal dan tidak sesuai dengan upah, apalagi teman-teman yang sudah berumah tangga,” ujar Agof.
Menurutnya, persoalan upah murah dialami pekerja di berbagai sektor. Ia juga menyoroti adanya pekerja yang harus mengambil pekerjaan ekstra untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, persoalan alih daya dan pemutusan hubungan kerja turut menjadi perhatian AJM.
Farah menceritakan peningkatan pengeluaran rumah tangganya. Ia menyebut biaya air yang sebelumnya sekitar Rp80.000 meningkat menjadi Rp120.000, sedangkan biaya listrik naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.
“Menurut kami itu pun juga kami harus pinter-pinter untuk manage keuangan kami, gitu,” keluh Farah.
Sementara itu, pendapatan suaminya hanya berada di kisaran tiga juta harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar tempat tinggal. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
Pengalaman serupa mengenai keterbatasan pendapatan disampaikan Gesit Lanang Al Farouq, mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah kedai roti bakar. Ia mengaku tak bisa sekedar mengandalkan pendapatannya yang hanya berada di kisaran satu juta per bulan sehingga terpaksa meminta bantuan dari orang tuanya. Dengan keterbatasan itu, Gesit mengaku pernah mengurangi frekuensi makan ketika uangnya habis sebelum menerima upah berikutnya.
“Kalau memang tidak berpenghasilan dan hanya mengandalkan uang saku, itu banyak hal yang memang tidak bisa dicapai,” keluh Gesit.
Menanggapi persoalan upah, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah masih menunggu keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum. Ia menjelaskan bahwa perhitungan upah pada tahun sebelumnya melibatkan sejumlah komponen, di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi.
“Ini semua lewat Dewan Pengupahan yang dibentuk oleh Kementerian unsurnya dari pengusahaan sama serikat buruh itu,” jelas Gubernur.
Menurutnya, proses penetapan upah juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pengusaha dan serikat pekerja. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak dapat memaksakan keputusan apabila belum tercapai kesepakatan di dalam proses tersebut.
Pada 2025, UMK DIY memang mengalami kenaikan sebesar 6,78% ketimbang tahun sebelumnya. Yakni dengan rincian kota Jogja sebesar Rp 2.827.593, Sleman Rp 2.624.387, Bantul Rp 2.509.001, Kulon Progo Rp 2.504.520, dan terendah yakni Gunungkidul Rp 2.468.378
Kendati demikian, berdasarkan data dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, upah layak sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL) mestinya menyentuh angka empat juta rupiah. KHL tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar Rp 4.449.570, disusul Kabupaten Sleman Rp 4.282.812, Kabupaten Bantul Rp 3.880.734, Kabupaten Kulon Progo Rp 3.832.015, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 3.662.951.
Menurut data BPS, persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,70 persen.
Di tahun ini, MPBI DIY mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 50 persen. Tuntutan tersebut didasarkan pada hasil survei KHL di DIY yang berkisar Rp 3,6 juta hingga Rp 4,5 juta.
Sementara itu, Agof mendorong pemerintah agar menetapkan upah yang lebih layak dan membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan. Ia juga meminta adanya pengawasan serta penegakan aturan terhadap perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum.
“Harapan kami pemerintah harus mengakui bahwa upah dua juta itu tidak akan menjamin rakyat Jogja itu bisa memenuhi kebutuhan, dalam tanda kutip dibilang sejahtera,” harap Agof.
Reporter Salma Nabella (magang) | Redaktur Wildan Humaidyi| Foto LPM ARENA