Home BERITA Kepala Desa Karangsari, Pati Diduga Terlibat Bisnis Sewa Lahan Sengketa, Warga Kecewa

Kepala Desa Karangsari, Pati Diduga Terlibat Bisnis Sewa Lahan Sengketa, Warga Kecewa

by lpm_arena

Lpmarena.com–Warga Karangsari, Pati, Jawa Tengah terlebih yang terhimpun dalam Gerakan Petani Karangsari (GERTAK) tak menyangka kepala desanya terlibat dalam proses penyewaan tanah sengketa yang tengah mereka perjuangkan.

Ihwal sengketa tanah tersebut, ARENA meliputnya dalam dua judul berita yang tayang pada Jumat (17/07) dan Sabtu (18/07).

Waktu itu, saat diwawancara di rumahnya pada Kamis (28/05), Asroruddin selaku kepala desa mengaku bahwa tanah yang awalnya berada dalam kepemilikan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) melalui Hak Guna Usaha (HGU) memang berubah menjadi kepemilikan perseorangan pasca terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2021 dan 2023. Terbitnya SHM tersebut turut dipersoal oleh warga.

“Ya kebanyakan milik (warga, Red.) luar kecamatan Cluwak, ada sebagian wilayah kecamatan Cluwak,” kata Asroruddin saat ditanya tentang pemilik SHM waktu itu.

Saat ditanya soal kepemilikan dirinya di atas tanah sengketa itu, ia lekas menjawab tidak.

“Aku mau dikasih. Nggak mau. Ya sama PT-nya. Sama RSA. Namanya orang punya nafsu. Tapi alhamdulillah, sampai saat ini masih punya prinsip, masih bisa menjaga,” katanya waktu itu.

Meski begitu, saat ini Asroruddin justru diduga kuat terlibat dalam bisnis sewa tanah yang tengah diperjuangkan warga.

Hal tersebut, senada dengan perkataan Juki, salah satu warga yang menyewa tanah sengketa kepada kepala desa Asroruddin. Ia telah menyewa selama kurang lebih dua setengah tahun dan berhasil melakukan panen singkong sebanyak tiga kali.

Kendati menyewa kepada kepala desa, pembayaran sewa pertama ia lakukan dengan orang lain yang dikenal warga sebagai tangan kanan Asroruddin dalam bisnis sewa tanah.

Juki hanya menyewa separuh hektar. Setiap tahun ia wajib membayar biaya sewa sebesar lima hingga enam juta rupiah kepada Asroruddin untuk menggarap lahan dengan kontur yang sedikit miring. Bagi pria berusia kepala tiga itu, menyewa tanah tersebut adalah salah satu cara untuk menjamin dapur rumahnya tetap mengebul. 

“Wajib nyewa. Kalo nggak nyewa nggak punya garapan (pekerjaan),” ujar Juki saat diwawancarai ARENA pada Jumat (06/11) di rumahnya.

Hal serupa dialami Neki, perempuan yang usianya hampir menginjak lima puluh tahun. Ia menyewa tanah seluas satu hektar. Tanah tersebut ia bayar dan garap bersama lima perempuan lainnya yang merupakan teman-temannya.

Bersama lima orang lainnya, Neki mesti membayar Rp12 juta untuk satu tahun kepada Asroruddin atas nama Kelompok Wanita Tani (KWT). Mereka sempat melakukan tawar-menawar harga karena dinilai mahal dan takut tak mampu bayar. Lantaran kalah negosiasi, mereka terpaksa menyewa dengan harga yang diajukan Asroruddin.

“Aslinya dinego, intinya pokoknya sewa. Soalnya ‘kan tujuannya enam orang menggarap tok (saja),” pungkas Neki saat diwawancara di rumahnya, Kamis (05/11).

Meski menyewa, Neki dan Juki mengaku tidak pernah melihat salinan SHM yang dimiliki oleh pemilik tanah ataupun surat kuasa dari pemilik tanah yang dikuasakan pada Asroruddin selaku makelar.

“Kalau kita orang kecil itu nggak mau urusin sampai segitu, kita itu butuhnya cuma tanaman. Yang penting siapa yang menerima duit dari saya, ya itulah yang tanggung jawab,” tegas Juki.

Kwitansi sewa tanah milik Hardi oleh warga Karangsari kepada Kepala Desa Asroruddin. Nama penyewa dihapus/disamarkan. (Foto: Wildan Humaidyi)

Mendapat informasi keterlibatan kepala desa dalam bisnis sewa lahan, Syaiful Anwar, ketua GERTAK mengaku kecewa. Pasalnya, ia bersama anggota GERTAK pernah menemui Asroruddin di rumahnya untuk meminta dukungan dan kejelasan sikap.

Waktu itu, kata Syaiful, Asroruddin akan mendukung penuh upaya GERTAK dalam memperjuangkan tanah tersebut. Meski begitu, kepada anggota GERTAK yang hadir waktu itu, Asroruddin berterus terang bahwa dirinya tidak akan terlibat secara langsung.

“Kalau melihat langkah-langkah yang dilakukan, itu bertolak belakang sama yang diucapkan. Dengan fakta-fakta yang ada, kok bertolak belakang sama keinginan teman-teman GERTAK,” ungkap Syaiful saat ditemui di rumahnya, Jumat (06/11).

Setahu Syaiful dan beberapa warga yang ARENA temui, Asroruddin memegang tanah seluas 30 hingga 40 hektar yang diduga kuat dimiliki oleh  PT. Pantura Unggas Sejahtera (PUAS) dan perseorangan yang akrab disebut Wowo dan Hardi.

Luas tanah tersebut, merupakan bagian dari tanah yang sedang diperjuangkan warga. Oleh GERTAK, PT. PUAS sendiri diduga kuat merupakan bikinan beberapa orang yang memperoleh SHM pasca HGU PT. Tjandi Tunggal Wedari (TTW) dilepas pada tahun 2021.

ARENA mencoba melakukan wawancara terkait sewa-menyewa tanah kepada Asroruddin selaku kepala desa dengan mendatangi rumah dan mengirim pesan lewat Whatsapp. Namun, upaya tersebut nihil hingga berita ini ditayangkan.

Polemik Munculnya SHM di Atas Tanah Sengketa

Munculnya SHM pada kisaran tahun 2021 hingga 2024 di tanah dengan luas kurang lebih 170,4 hektar itu sempat menemui penolakan dari GERTAK. Pasalnya, melalui dokumen berupa kajian sejarah kepemilikan tanah, GERTAK menilai bahwa PT. Rumpun Sari Antan (RSA) maupun perusahaan induknya yakni PT. Rumpun—yang terafiliasi dengan Yayasan Diponegoro kepunyaan anggota dan purnawirawan militer—tidak mempunyai hak untuk memperoleh tanah yang berada di ujung selatan desa mereka.

Oleh GERTAK, perubahan HGU PT. RSA menjadi SHM juga dinilai tidak transparan dan janggal.

Salah satu dari beberapa papan nama SHM yang muncul di atas tanah sengketa seluas 170,4 hektar. (Foto: Bahtiar Yusuf)

Dalam audiensi yang digelar pada Senin (29/06/2026), GERTAK menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pati, serta Komisi A DPRD Pati. Menurut Bayu Indarto, perwakilan BPN Pati, HGU Nomor 3 milik PT. RSA semestinya berakhir pada penghujung Desember 2025. Namun, pada 2021, hak tersebut dialihkan kepada PT. TTW, kemudian dilepaskan dari status HGU menjadi 318 (SHM).

Kendati demikian, GERTAK tak langsung percaya. Sebagai pihak yang berkepentingan, mereka menuntut BPN Pati untuk membuktikan status tersebut dengan menunjukkan warkah tanah, dokumen pelepasan HGU, serta dokumen yang menjadi dasar penetapan tanah tersebut sebagai tanah negara.

Bayu Indarto menyebut dokumen tersebut bersifat rahasia sehingga tidak dapat ditampilkan.

Pernyataan Bayu Indarto dinilai GERTAK berlebihan. Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses masyarakat. Pengecualian terhadap informasi tertentu pun harus bersifat ketat dan terbatas, serta didasarkan pada pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP.

Bahkan, Pasal 18 ayat 1 huruf b UU KIP menegaskan bahwa ketetapan dan keputusan pemerintah tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, GERTAK menilai BPN semestinya dapat menunjukkan dokumen keputusan yang menjadi dasar perubahan status HGU menjadi SHM.

Reporter Wildan Humaidyi | Redaktur Rizqina Aida | Foto Rizqina Aida