KKN Gagal Revolusi

Oleh: Anis Nur Nadhiroh*

Perguruan tinggi diagung-agungkan oleh kebanyakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Orang tua mencanangkan pendidikan perguruan tinggi supaya anaknya mendapat masa depan yang cerah dan bisa berguna bagi masyarakat setelah lulus. Masyarakat juga memandang dengan adanya perguruan tinggi, selain memperoleh pengetahuan, juga berharap penerus bangsa akan mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. Dengan adanya harapan yang demikian,, pihak universitas mencanangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun salah satu isi dari Tri Dharma tersebut ialah menuntut mahasiswa untuk melaksakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian yang dilakukan ini merupakan kuliah yang dilakukan dalam berbasis lapangan. Seperti yang biasa disebut dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

KKN yang dilaksanakan oleh kampus rakyat, UIN Suka ini dalam pelaksanaannya berdasarkan SK Rektor No. 51 tanggal 24 Desember 1980 yang menjadikan perubahan status dalam perguruan tinggi, yang bermula berstatus Ekstra Kurikuler Kampus, berubah menjadi KKN intrakurikuler wajib yang harus dilaksakan setiap mahasiswa. Dalam SK tersebut, mahasiswa dituntut mampu berperan sebagai inspirator, dinamisator, dan fasilitator bagi masyarakat atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi untuk memperoleh jalan keluar yang baik demi kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan bersama baik di bidang fisik maupun spiritual.

Sistem Integrasi-Interkoneksi

Sistem yang diterapkan UIN Sunan Kalijaga dalam pelaksanaan KKN 2016, yaitu metode integrasi interkonesi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaan KKN dengan model sistem posdaya berbasis masjid. Dari masing-masing sistem yang diterapkan, juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sebab, dari masing-masing sistem juga memiliki maksud dan tujuan dalam pelaksanannya.

Saya sedikit agak tercengang dan kebingungan dengan sistem yang baru ini. Bagaimana tidak, lha wong kita sudah menjalankan ceremonial pelepasan mahasiswa yang mengikuti KKN tanggal 16 Juni 2016 silam di MP, yang pesertanya masuk pintu MP dengan berdesak-desakkan, dengan antusias dan penuh sesak, dengan tekad yang bulat dan penuh gairah bersemangat mengikutinya. Soalnya dalam benak saya, “Hambok gini, kita benar-benar resmi dilepas oleh kampus, dan mengabdi pada masyarakat”.

Dengan antusiasme demikian, berharap hal-hal yang sudah diobrolkan di kampus benar-benar mampu diterapkan dalam ranah masyarakat. Bukan hanya revolusi-revolusi yang mengawang dalam ingatan dan ucapan. Namun, revolusi yang benar-benar mampu diterapkan dalam masyarakat lokasi KKN. Sesuai dengan beberapa tujuan dari KKN UIN Suka sendiri, seperti yang tercantum dalam buku panduan yang telah dibagikan oleh pihak universitas, itu berbunyi demikian:

  1. Membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan dan kawasan marginal.
  2. Membantu masyarakat memecahkan problematika yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemantapan ketahanan nasional.
  4. Menghasilkan calon sarjana sebagai penerus pembangunan yang menghayati permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
Baca juga  LP2M Rencanakan KKN Nusantara dan KKN Internasional

Demikian yang tercatat di buku yang bersampul biru itu. Tapi saya melihat sistem KKN tahun ini semakin terkesan tidak masuk akal, terkesan ngawur! Mengapa demikian? Sebab, pihak kampus setelah adanya ceremonial pelepasan massa KKN malah mengintervensi proses pelaksanaan pengabdian.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak universitas terhadap mahasiswa KKN adalah dengan adanya instruksi atau surat perintah dalam proses pembelanjaan dana stimulan yang sumber dananya dari APBN. Universitas juga menginstruksikan dalam pembelanjaan dana stimulan tersebut adalah dengan pembangunan dalam bentuk fisik. Lho piye tho iki? Apalagi, dalam hal ini pihak kampus telah melobi dengan salah satu toko bangunan untuk dijadikan salah satu tempat pembelanjaan para mahasiswa KKN. “Hla kok begitu konsepnya? Mengapa pembangunan yang menjadi kriteria pihak kampus hanya pembangunan berupa fisik?” begitu pertanyaan saya. Apa mau menyamai sistem dari zaman Orde Baru di zamannya Soeharto, yang dalam masanya gencar-gencarnya melakukan pembangunan masjid. Hla wong duite korupsi digawe ngamal gawe masjid, yo ora iso nu.

Jika kampus meminta mahasiswanya untuk membelanjakan material-material demi pembangunan fisik dengan sistem pelobian ke beberapa toko bangunan, yo opo iku? Kenapa harus di lobikan, mengapa tidak mahasiswanya saja yang mandiri untuk mencari toko sendiri melakukan inisiatif sendiri dalam pengabdian. Kenapa harus pihak kampus yang melakukan ini? Apa KKN dijadikan ladang proyek untuk melakukan aksi korupsi. Sama saja dong dengan masanya Soeharto, melakukan pembangunan, melakukan pengamalan tapi dengan duit korupsi.  Katanya sudah zaman reformasi, kenapa warisan Orde Baru masih diterapkan? Hoalah.

Okelah, kita buang pikiran buruk kita. Kita mencoba berpikiran positif sama pihak Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang mengurusi KKN ini. Hilangkan anggapan untuk korupsi. Kita pikirkan ke arah sistem pelaksanaannya. Mengapa pihak LPPM yang membuat SPK, dan mengapa LPPM yang akan memilih dan menentukan daftar barang-barang yang harus dibeli dengan menggunakan dana stimulan?.

Seolah-olah dalam intervensi dari pihak kampus itu kayak orang tua yang tidak ikhlas melepas anaknya untuk belajar total. Ya seolah-olah dititipkan ke orang yang mengasuhnya. Jajannya ini ya, dan orang yang dititipi itu kemudian melaporkan ke yang punya. Plis deh pak, kita ini sudah bukan anak kecil lagi, kita udah gedhe. Bukan lagi harus diawasi dan tidak dipercaya lagi. Apa-apaan kalau kaya gitu, seolah-olah dengan sistem yang demikian kita ini secara tidak langsung sangat dikerdilkan. Lah bagaimana tidak, lawong pihak birokrasi membuat aturan sepihak saja. Tanpa melibatkan mahasiswa. Dengan kebijakan demikian, LPPM juga terkesan konyol sekali. Karena pihak LPPM secara tidak langsung telah membatasi kebutuhan masyarakat ke dalam daftar barang kebutuhan yang tidak cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat. Selain hal itu, pihak LPPM juga telah membatasi kreatifitas mahasiswa dalam membuat dan menjalankan program kerja. Di mana seharusnya mahasiswa dibiarkan menentukan kebutuhan real atas kondisi masyarakat daerah masing-masing.

Baca juga  Tanggapan LP2M Tentang Dana Stimulan KKN

Kalau kata teman saya, Robandy wartawan Solider yang saat ini KKN satu desa dengan saya, menurutnya secara tidak langsung LPPM terkesan tidak mempercayai mahasiswa sebagai “Agen Of Change” yang dikhawatirkan pembelotan dana stimulan yang diberikan kepada mahasiswa. “Kebijakan yang sangat mengerdilkan,” kata dia.

Saya sendiri juga berpikiran, selain kita dianggap seperti masih anak kecil yang tidak dipercaya, kita sebagai mahasiswa yang terjun langsung di lapangan dianggap boneka. Digerakkan oleh sistem. sistem yang dibuat secara sepihak dan tanpa keikutsertaan dari mahasiswa sendiri. Payah!

Saya juga kurang sependapat, dengan sistem KKN UIN Suka yang jadi kadar pembuktian berhasil atau tidaknya sebuah program dengan berfoto dan pembuktian dengan pengiriamn file saja. Seolah-olah itu nanti jatuhnya lebih ke arah pencitraan. Tak memperdulikan esensi dari pengabdian.

Nah, pengabdian sendiri itu untuk apa tho? Apa tujuan dari pengabdian? Sependek pengetahuan saya, pengabdian itu kalau bagi kita yang mahasiswa yang diterjunkan ke masyarakat, pengabdian ya kita benar-benar mengabdi. Memperbaiki kondisi tempat yang mungkin kurang adanya kemajuan. Mengubah sistem yang sekiranya perlu untuk diubah. Bukan hanya dengan melaksanakan program dan difoto jepret langsung selesai. Itu hanya sampai ke kulitnya saja.

Menurut saya, dalam pengabdian itu beri rentang waktu yang mumpuni, dan dengan porsi proker yang tidak dituntut jumlah banyak. Tapi waktu yang sedikit lebih panjang dengan program yang sedikit. Supaya dalam melakukan perubahan itu bisa mendalam. Sebab, untuk proses penyadaran dari sistem yang mungkin bisa dibilang bobrok itu, tidak bisa dilakukan dengan pertemuan sekali dua kali. Tapi sangat perlu pertemuan yang berkali-kali, supaya lebih dalam dan benar-benar adanya perubahan. Di sanalah sesungguhnya letak pengabdian dan revolusi berada. Tentu saja hal itu tidak dilakukan dengan semena-mena dan biaya murah, tapi dilaksanakan dengan konsisten dan pendanaan yang lebih, demi pemaksimalan perubahan.

Mending pak, bu birokrat UIN Suka yang terhormat, gaji-gaji dosen atau para birokrasi yang kurang memberi perubahan, gajinya dipotong dan dialokasikan untuk pengabdian. Lah dari pada mereka harus makan gaji buta, kan dosa mereka. Kasihan tuh pak, bu.. mereka di akhirat dapat azab. Astaghfirullah. []

*Penulis salah satu peserta KKN integrasi-interkoneksi tahun 2016. Hobi menyanyikan lagu dangdut, hingga rencana program kerja melaksanakan pentas dangdut akhir ramadhan. Namun proker itu tidak mungkin terlaksana karena keterbatasan dana. Akhirnya, mengalihkan perhatian pada tujuan pembangunan pedesaan yang kurang maksimal karena adanya kontrol dari universitas. Penulis mencurahkan kegelisahannya melalui akun twitter @Nieztcilukbaba.

Beri Komentar

Send this to a friend