Ekopol Indonesia Setelah Gestok ’65

Lpmarena.com, Kebijakan Soeharto mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mengubah struktur ekonomi Indonesia. Perubahan terbesar yakni terbukanya kilang-kilang untuk para pemodal asing menanamkan investasinya. Akibatnya ketergantungan impor barang sangat tinggi. Hal inilah yang dijabarkan oleh Budiawan dosen Kajian Budaya dan Media UGM dalam diskusi “Ekonomi Politik Indonesia Pasca Peristiwa Gestok ‘65”.

“Setelah adanya PMA itu maka Indonesia mulai menerapkan Industri Substitusi Import,” jelas Budiawan di gedung MAP UGM, Selasa (04/10). Budiawan memberi contoh salah satunya dalam industri substitusi Indonesia yang mengimpor bahan-bahan mentah. Kemudian barang mentahnya diolah dan Indonesia sendiri mampu menjualnya dengan harga yang tinggi.

Industri substitusi impor menjalin terjadinya kontelasi-konstelasi pelaku ekonomi. Pelaku konstelasi itu adalah pemodal asing. Tak hanya pemodal Asing, tetapi ada partner lokal yang membantu pemodal. Pada waktu Orde Baru partner lokal tersebut dari kaum Tionghoa. “Demikian maka terbentuklah konsep oligarki. Oligarki sendiri itu adalah gabungan dari penguasa yang mendominasi ekonomi dan politik,” tuturnya.

Budiawan menambahkan masa Orde Baru terjadi oligarki, yang dipegang antara pemodal asing, pemodal nasional, dan politisi. Ketiga ini mereka bersinergi dan membentuk oligarki. Politisi di sini yang membentengi adalah militer. Hal yang dicari adalah stabilitas. Pemodal lokal tugasnya distribusi memberi pasokan-pasokan dan militer sebagai pemberi jaminan.

Stabilitas yang menjadi kata kunci menyebabkan penguasa (pemerintah) turut menjamin dengan memberikan pelarangan adanya beberapa organisasi, salah satunya organisasi buruh. Pada masa Orba organisasi buruh vacum karena ada kontrol dari pemerintah, misalnya terjadi pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Tak hanya buruh, organisas petani, tapi mahasiswa juga ikut diterbibkan dengan kebijakan NKK BKK.

Oligarki ini diperparah dengan depolitisasi. Tahun 1971 masih ada 10 partai. Setelah pemilu 1971 partai-partai dikerucutkan menjadi 3 partai.  Golkar salah satunya yang waktu itu belum punya begitu banyak suara. Selain itu setiap PNS harus menjadi atau mendukung Golkar. “Dalam bidang Korpri ada kebiijakan loyalitas untuk mencoblos pada Golkar,” kata Budiawan.

Reporter: Anis N. Nadhiroh

Redaktur: Isma Swastiningrum

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of

Send this to a friend