ABY Upayakan Kenaikan Upah Buruh

Lpmarena.com, Sesuai dengan imbauan menteri ketenagakerjaan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bahwa tanggal 1 November merupakan batas akhir di mana pemerintah kabupaten kota atau gubernur menetapkan UMK dalam setahun ke depan. Tentu dalam mengajukan usulan penetapan upah harus sesuai dengan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sehingga sesuai dengan indikator perekonomian sebuah masyarakat yang sejahtera.

Menurut Aziz Nur Fitriyanto, selaku ketua Aliansi Pekerja (ASPEK) Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), mengatakan bahwa penetapan upah yang ada di Yogyakarta masih minim sehingga masih jauh dari kata sejahtera. Proses penetapan UMK tahun 2017 yang menggunakan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dengan kenaikan 8.25% tidak memberikan efek yang berarti apa-apa terhadap para pekerja/buruh, sebab sekalipun mengalami kenaikan, kenaikan tersebut tidaklah seberapa, yaitu sekitar seratus ribu.

“Sesuai dari instruksi kementerian ketenagakerjaan yang hanya menggunakan PP 78 atau dengan kenaikan sekitar 8.25% itu tidak sesuai bagi buruh atau warga Jogja pada umumnya,” ujarnya disela-sela jumpa pers yang bertempat di Gedung Pertemua Bumi Putera, Minggu (30/10).

Oleh karenanya, ABY sebagai aliansi serikat pekerja yang konsen terhadap isu-isu perburuhan mencoba melakukan aksi terkait penolakan terhadap keputusan UMK tahun 2017. UMK tersebut dinilai kurang memuaskan sebab tidak mendasarkan pada survei KHL para buruh itu sendiri.

Sebagaimana disampaikan Kirnadi, Sekretaris Jendral (Sekjend) ABY, bahwa pemerintah dalam menentukan besaran upah selalu jauh dari kenyataan di lapangan. Sehingga menimbulkan banyak keresahan di kalangan pekerja/buruh itu sendiri.

Permintaan kenaikan upah oleh buruh tentu sangat beralasan. Hal ini sesuai dengan survei KHL tahun 2016 yang menunjukkan ketimpangan dengan apa yang mereka dapatkan dari menjadi pekerja/buruh yang berkisar 1.57. Hasil survei tersebut yaitu Kota Yogyakarta sebesar 2.677.621, Kabupaten Sleman sebesar 2.611.033, Kabupaten Bantul sebesar 2.279.596, Kabupaten Gunungkidul sebesar 2.362.734, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 2.280.729.

Karena itu, dalam menetapkan upah bagi para pekerja tersebut, pemerintah senantiasa harus memperhatikan berbagai sektor, termasuk kondisi buruh dan serikat pekerja. Keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan penetapan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip. Keterlibatan tersebut diakomodir dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, dan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Reporter: Rodiyanto

Redaktur: Isma Swastiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of