Desak Presiden Bongkar Hasil TPF Munir

Lpmarena.com, Tak lama pasca meninggalnya aktivis HAM, Munir Said Thalib, presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Anehnya, pada 25 Oktober 2016, Selasa kemarin, dikabarkan jika dokumen-dokumen TPF Munir hilang.

Sontak ini menjadi perhatian yang serius bagi aktivis dan penegak HAM di Indonesia. Sosok Munir dianggap sebagai oase pemenuhan HAM yang telah banyak mendampingi rakyat Indonesia, seperti Kasus 98, Tanjung Priuk, dan Semanggi.

“Mereka yang tak punya akses hukum dibantu. Membuat orang bergerak seperti dia. Dia sangat kritis dan punya atensi usaha, tapi dihentikan gerak dan langkahnya,” kata Kiki Nur dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam acara diskusi dan pemutaran film tentang Munir, Jumat (28/10), di Ruang Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Munir yang meninggal saat melakukan penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam menggunakan pesawat Garuda Indonesia, 7 September 2004 lalu diduga meninggal akibat diracun arsenik. Pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Prijanto ditetapkan sebagai pelaku. Namun, ternyata dalam TPF, Pollycarpus dianggap bukan sebagai tokoh utamanya.

“Kenapa dia dibunuhnya di pesawat? Itu bisa jadi orang-orang yang melakukan itu punya akses besar di negara atau Garuda. Butuh kerjasama dengan banyak pihak. Dia perlu nimbus akses yang besar,” ucap Kiki.

Dokumen di TPF sendiri di dalamnya terdapat nama-nama yang belum diperiksa. Salah satunya mantan ketua BIN, Hendripriyono yang dekat dengan presiden Jokowi. Orang-orang yang disebut dalam TPF namanya belum diadili.

Sementara, Melki Hartomi dari Social Movement Institute beranggapan, meski kasus Munir sudah lama, 12 tahun yang lalu, bukan berarti kita lupa. Masyarakat patutnya merawat ingatan tentang persolan-persoalan bangsa. Bagi Melki, akan sangat berbahaya jika ternyata yang membunuh Munir adalah negara. Apalagi banyak kasus-kasus HAM Indonesia yang belum terselesaikan hingga sekarang, seperti kasus 65 hingga Salim Kancil.

“Ini bukan tentang Mbak Suci yang istrinya Munir, ini tentang masyarakat. Jelas-jelas dalam kasus Munir adalah operasi intelejen. Ini dilakukan dengan teratur. Banyak perencanaan-perencanaan yang terukur. Munir adalah korban intelejen negara, tapi belum ada pejabat negara yang diadili,” ucap Melki.

Seperti yang dikatakan Kiki, Melki menganggap Pollycarpus bukan tokoh utama. Faktanya banyak yang kebal terhadap hukum, militer, dan pejabat negara yang seperti mendapatkan imunitas, sangat penting sekali negara diaudit. “Kita berani melawan kelaliman. Ini sesuatu yang miris, banyak bukti tapi tidak pernah tersetuh aktornya. Orang-orang ini tak pernah diseret ke jeruji besi,” tambahnya.

Untuk itu acara ini sebgai salah satu usaha  menuntut presiden agar segera mengumumkan laporan TPF Munir. “Bukan Munirnya, tapi apa yang kita perjuangankan. Munir pasti ingin kita menyelesaikan semua. Kita harus bebal menuntut, kalau pemerintah bebal menutupi,” jelas Kiki.

Reporter dan Redaktur: Isma Swastiningrum

Komentar

komentar

Leave a Reply

Beri Komentar

  Subscribe  
Notify of